This is default featured slide 1 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 2 title

Foto Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 3 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 4 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 5 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

Tampilkan postingan dengan label suara lapmi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label suara lapmi. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 November 2013

GERAKAN LITERASI MEDIA UPAYA MEREDAM TARIKAN KEPENTINGAN POLITIK 2014


Koordinator Nasional (Kornas) Lapmi PB HMI MPO mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Mengembalikan Fungsi Kontrol Pers yang Sehat & Meredam Tarikan Kepentingan Politik 2014” pada Sabtu  (26/10/2013) bertempat di Dinas Perijinan Kota Yogyakarta. Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Lapmi yang diselenggarakan oleh Kornas Lapmi PB HMI MPO bekerjasama dengan HMI Cabang Yogyakarta tanggal 26-27 Oktober 2013 lalu.
Pembukaan seminar ini dimulai pada pukul 13.00. Dalam sambutannya, Koordinator Nasional (Kornas Lapmi) Fathurrahman, mengatakan “Munas Lapmi adalah acara 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Kornas Lapmi sebagai lembaga kekaryaan PB HMI MPO dalam menentukan terobosan strategis Lapmi dan menentukan kepengurusan yang baru. Seminar kali ini dilatarbelakangi kondisi media saat ini yang rentan adanya tarikan kepentingan dalam pemilu 2014 karena kepemilikan sejumlah media oleh kader-kader partai politik”, ujarnya.
Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo mengatakan “Pers adalah pilar keempat demokrasi, yang menjadi satu-satunya harapan masyarakat Indonesia, karena ketiga pilar lainnya kurang dipercaya publik dengan maraknya kasus korupsi yang menimpa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  Maka Lapmi diharapkan dapat memberikan konstribusi nyata untuk melakukan kontrol sosial dan mencerahkan masyarakat”, kata Puji.
Pembicara dalam seminar kali ini adalah Dr. Lucas Suryanto (Ketua Masyarakat Penduli Media); S. Rahmat Arifin (Ketua Bidang Isi Siaran KPI Pusat); Fathurrahman (Koordinator Nasional LAPMI). Dalam paparannya, Dr. Lucas menyampaikan “Pers dalam demokrasi terkonsolidasi harus memiliki kemerdekaan pers yang otonom dan kritis”, ujarnya.  Sedangkan Kanda S. Rahmat (Mantan Pengurus HMI Komisariat Geografi UGM), mengatakan “Maraknya narcisme tokoh-tokoh partai politik yang sering memanfaatkan media untuk menayangkan iklan dan program dalam rangka pencalonan dirinya untuk kepentingan pemilu 2014, karena kepemilikan  beberapa media yang ada baik televisi, koran, majalah maupun radio dikuasai atau dimiliki oleh kader partai politik”. Sedangkan Fathur, mengatakan “Wartawan saat ini ada yang dikenal dengan istilah wartawan bodrex karena menggunakan profesinya hanya untuk mengejar keuntungan bisnis,” papar Fathur.
Pada akhir seminar ketiga pembicara tersebut menyimpulkan pentingnya membangun gerakan literasi media kepada masyarakat agar masyarakat bisa kompak membuat gerakan untuk mengkritisi media yang sarat akan unsur politis, melakukan pengawasan media (media watch), bahkan membuat asosiasi masyarakat untuk menolak atau memboikot program-program tayangan media yang tidak sehat agar mampu mengembalikan lagi  fungsi kontrol pers yang sehat. (NR).

Senin, 16 Agustus 2010

Perempuan dalam Jebakan Kapitalisme

Tulisan ini pernah di muat suara merdeka
Oleh : Istifaiyah, (aktivis perempuan PKK Padangsari, mantan Ketua Kohati Cabang Semarang, dan staf pengajar AKP Widya Buana)

KONFLIK soal wacana keperempuanan adalah konflik berkesinambungan tak kunjung berakhir, tetapi menarik dibahas. Seperti wacana kelelakian, dalam pembahasan tentang perempuan, tanpa sadar perempuan diletakkan sebagai objek. Padahal, posisi sebagai subjek dan objek sebenarnya bukan kontradiksi, melainkan proporsi. Kini, kita tak bisa lagi melihat persoalan itu secara hitam-putih. Namun bagaimana mengelolanya.

Pendapat Lukni Maulana (Suara Merdeka, 30/6) menuai serangan dari Zusiana E Triantini (Suara Merdeka, 21/7). Namun perdebatan itu mengalami distorsi semantik cukup parah. Setidaknya, Lukni dan Zusiana berangkat dari pemahaman berbeda tentang peran dan fungsi perempuan. Bagi Lukni, perempuan adalah ibu. Adapun bagi Zusiana, perempuan yang dimaksud adalah secara umum.

Dalam filsafat taotologi, ”peran” dan ”fungsi” memiliki makna berbeda. Peran bersifat perenial (abadi), sedangkan fungsi bersifat spasial dan temporal (kesementaraan, mengikuti ruang dan waktu). Peran adalah tugas yang tak tergantikan. Peran perempuan adalah melahirkan dan menyusui. Perempuan niscaya berperan sebagai ibu. Sampai kapan pun, peran perempuan sebagai ibu adalah abadi dan tak tergantikan. Adapun fungsinya sebagai pengasuh, membesarkan anak, atau mengurus rumah tangga adalah tugas yang dapat (boleh) tergantikan.
Semantik itu mudah dipahami jika kita menganalogikan dua tugas sebagai manusia, yakni abdullah dan khalifatullah. Abdullah bersifat abadi; sejak awal hingga kapan pun manusia adalah abdi Tuhan. Khalifatullah hanya tugas sementara bagi manusia selama ada di muka bumi.

Demikian pula peran (kodrat) perempuan sebagai ibu dan fungsi (iradat) sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Kesalahan utama Lukni — sehingga dia mendapat koreksi dari Zusiana — adalah lebih banyak menuliskan ”perempuan” ketimbang ”ibu”. Kekeliruan mengoreksi pun terjadi pada Zusiana, lantaran terjebak pada kata ”perempuan”. Bukan ”ibu”. Peempuan dan ibu adalah satu kesatuan, tetapi memiliki peran dan fungsi yang terkadang berbeda. Membaca konteks adalah jawabannya.
Menolak Jadi Objek Dalam hegemoni kapitalisme, sang objek adalah siapa pun yang bisa dimanfaatkan (dieksploitasi) demi meraih keuntungan. Sang subjek (kapitalis) tak peduli ranah moral, apalagi sekadar soal kosmologi gender. Dan bila perlu, Tuhan sekalipun dieksploitasi demi nilai lebih.

Konflik kemanusiaan dan kapitalisme hanya dapat diselesaikan secara utuh dan kompak. Perempuan dan lelaki tak perlu terus-menerus saling menyalahkan. Sebab, musuh kemanusiaan bukan fisik atau gender, melainkan watak. Kapitalisme yang berwatak eksploitatif akan memanfaatkan siapa pun sebagai objek — tak peduli lelaki atau perempuan, asal menguntungkan.

Ingat, kapitalis terdiri atas lelaki dan perempuan. Meski borjuisme beda gender, kapitalis tetap kapitalis. Merekalah musuh kemanusiaan. Jadi perbedaan gender bukan prinsip perseteruan, melainkan watak dan perilaku jahatlah yang jadi musuh bersama.

Saya setuju dengan Lukni dan Zusiana bahwa perempuan (baik perempuan dalam definisi ibu rumah tangga maupun dalam definisi sosiomatrik) memang sering jadi objek, korban, serta dieksploitasi. Karena itu — menyitir ucapan Karl Marx, ”Kaum perempuan di seluruh dunia, bersatulah!” Bukan untuk menghapus peng-objek-an, melainkan meletakkannya secara proporsional di antara tugas sebagai subjek dan objek. Di sisi lain, ketika perempuan menolak diposisikan sebagai ”korban”, pada dimensi berikutnya perempuan juga harus menghindarkan diri jadi ”terdakwa”.

Perempuan harus menolak kapitalisasi. Perempuan telah terjebak atau dijebak globalisasi, seperti yang digugat Zusiana, bukan lagi pertanyaan yang mendasar. Sebab, globalisasi sebagai diferensiasi dari kapitalisme memang jebakan yang dibuat secara sistematis.

Perempuan, bersama pemangku kepentingan yang lain (seperti negara, media, masyarakat) mesti berjuang terus-menerus menentang sistem dan perilaku yang eksploitatif itu. Jadi, gagasan Lukni dan Zusiana tentang eksistensi peradaban baru dan Indonesia yang lebih bermartabat bisa terwujud. Sesungguhnya, perempuan dan lelaki adalah dua pilar determinisme kehidupan. (51)

Senin, 26 Juli 2010

Meneguhkan Konsep Kedirian Kader

dalam Menggerakkan Sektor-sektor Peradaban
(Suatu Masukan bagi Dasar Pemikiran LK-III HMI Yogyakarta 2010)


Oleh : Lukman Wibowo
Apa yang orang anggap sebagai semangat zaman,
sesungguhnya adalah semangat seseorang
yang dicerminkan kepada zamannya (JWG Gothe)

Di Himpunan, pergolakan fikir telah berjalan lebih dari 63 tahun. Bukan hanya pemikiran, namun juga perbuatan yang senantiasa tumbuh secara fluktuatif. Zaman per periodik, telah mencatat itu. Bergolaknya fikiran dan konsekuensi wujudnya gerakan, hampir-hampir bisa dibilang tak pernah mengenal jeda. Harus diakui, organisasi yang terlahir dari persekutuan antara spektrum politik dan intelektual ini, bahkan telah tumbuh kian dewasa dalam spektrum-spektrum lain yang jauh lebih universal. Artinya, HMI tidak semata bergulat pada dua dimensi tersebut, tapi juga niscaya merambah ke dimensi-dimensi lain yang sesungguhnya saling menopang bagi tegaknya sebuah peradaban.
Himpunan sadar, jika eksistensinya juga tak kalah penting dengan esensinya. Aksi dan pemikiran harus manifes secara konsisten. Produktifitas kebudayaan tidak dibiarkan keluar dari nalar awalnya, yakni budi dan daya. Langkah majunya, sebuah peradaban baru yang dicanangkan HMI, harus melulu dibangun dari berbagai arah (vektor) dan tempat (sektor). Maka keharusan logis yang mesti dilaksanakan HMI adalah melahirkan kader-kader nan tangguh dalam skala internal maupun sosiomatrik yang menjangkau luas. Kader yang bukan cuma berkualifikasi intellectual exercise, namun pula petarung di segala lini. Kader yang tidak hanya berkutat sebagai jago kandang, tapi juga pemenang di berbagai kompetisi. Tentu saja, kompetisi yang dimaksud ini adalah perhelatan dalam membangun kebajikan peradaban; bukan sebaliknya.
Menjadi kader idiil semacam itu, bukanlah pertumpahan proses kekaderan yang mudah dijalani. Bagi perkaderan HMI, berhenti sejenak ketika ada interupsi, adalah kewajaran manusiawi. Namun bersikap stagnan—apalagi berbalik arah—bukanlah tradisi yang patut dihargai. Kehilangan konsep diri adalah sikap manusiawi yang tak wajar. Ini bahkan tak bisa ditolerir. Jika konsep diri hilang, maka mesti dipertanyakan toriqoh (metode) hidupnya. Dan bila metode hidupnya masih menyimpan masalah, maka manhaj (cara pandang atau framework) keorganisasiannya pastilah mengalami banalitas.
Mengukuhkan konsep kedirian menjadi amat penting. Ia bukan semata berguna bagi individu, melainkan juga peradaban. Kader-kader HMI-lah yang menentukan jalannya sistem HMI. Dalam jangka panjang, konsistensi tersebut niscaya berlaku: Benar kadernya, maka benar organisasi HMI-nya. Benar HMI-nya, maka benar masyarakatnya. Benar masyarakatnya, maka benar pula peradabannya. Pada situasi ini, konsep kosmologi bahwa yang mikro mempengaruhi yang makro, menemui titik temunya.
Kesejatian manusia adalah mikrokosmos yang mengendalikan makrokosmos. Tapi dalam catatan sejarah, kendali itu hanya dimainkan oleh sedikit manusia. Kendatipun demikian, problemnya bukanlah pada banyak atau sedikit, namun masih adakah manusia-manusia pengendali itu. Peradaban tiba-tiba saja menjadi linglung, sebab yang pinggir tidak mampu mengambil alih menjadi pusat, di saat yang pusat sudah tidak bermanfaat. Maka terjadilah suatu individu, jama’ah, bahkan peradaban yang kehilangan sentral. Lantaran sentralnya hilang, maka arah dan tujuan hidup menjadi tidak jelas.
Sebaliknya, anggapan bahwa makrokosmoslah yang mempengaruhi mikrokosmos, itu memang terjadi bagi kebanyakan orang. Tapi tidak melulu buat manusia yang faham dengan tugasnya sebagai khalifah fil ard dan pengakses prinsip teologis yang berbilang: Kami tidak menciptakan kamu, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hubungan kosmos mikro-makro ini, dapat dijawab dalam standar matematika pada teori integral dan diferensial. Jadi, sekali lagi, ini adalah soal pilihan. Apakah HMI sekadar ingin menjadi kontestan kehidupan, atau hendak menentukan jalannya suatu peradaban. HMI semestinya dan pasti akan menjawab di pilihan yang terakhir.
Untuk mengemban tugas berat di atas, HMI perlu terus berlatih. Mengentalkan dirinya pada sikap belajar dan mematuhi ”proses”. Berjibaku dengan problematika hidup, merupakan ikhwal yang mustahil terhindarkan. Sebagaimana spiritualitas, intelektualitas pun tidak tumbuh begitu saja tanpa proses belajar. Kearifan puncak seperti yang dikemukakan Mulla Sadra, hanya dapat berdiri tatkala spiritual serta intelektual dipelajari melalui proses individual maupun sosiologis yang berangkat dari jenjang dasar.
Bagi HMI, proses belajar dan berlatih itu adalah semantik yang terpenuhi dalam istilah: perkaderan. Tesis bahwa lingkup perkaderan HMI itu luas dan meliputi segala hal, adalah benar. Jadi benar pula bahwa perkaderan dapat dilakukan dengan berbagai alat dan cara atau metodologi.
Latihan Kader (LK) merupakan salahsatu cara yang efektif bagi pemenuhan proses perkaderan tersebut. Sebagaimana semua telah mafhum, bahwa penyelenggaraan LK telah disepakati secara berjenjang; Basic Training, Intermediate Training, dan Advance Training. Adapun konsep dasarnya telah dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
Seperti juga bergiatnya kegiatan-kegiatan HMI yang lain, Advance Training (LK-3) sepatutnya diselenggarakan atas dasar sintesa antara kebutuhan (realitas) dan keharusan (idealitas). Mencandra zaman adalah kuncinya. Membaca konteks perkaderan juga tak mungkin dielakkan.
Sekadar menorehkan kembali apa yang sudah jelas, LK-3 adalah bagian dari pelatihan berjenjang di HMI. LK-3 bertujuan untuk lebih mendewasakan cara hidup (dien) beserta konsep dirinya. Konsepsi diri akan menjadi pangkal pemberangkatan bagi perjuangan HMI; yang bukan ansich bersifat personal, melainkan juga berguna untuk menata sekaligus mengendalikan jejaring peradaban secara meluas—Paling tidak, bermanfaat di medan juang di mana kader individu HMI itu berada.
Di saat yang sama, membangun kapasitas keilmuan di berbagai sektor peradaban—seperti: kebudayaan, pendidikan, sains, sosial, ekonomi, hukum, dan politik—juga menjadi titik tekan dalam LK-3 kali ini. Dengan penajaman atas masalah kesemestaannya, niscaya dimungkinkan munculnya sikap tanggap hingga kemampuan menjawab persoalan secara konseptual.
Meneguhkan konsep diri beserta positioning-nya, merupakan konsekuensi logis bagi kader HMI untuk mewujudkan peradaban yang dicita-citakan. Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur.


Usulan Materi LK-III :

1. Memperbarui paradigma dan strategi perkaderan HMI.
Peserta diharapkan mampu membangun konsepsi perkaderan HMI untuk masa kini dan mendatang. Pembaruan ini tetap berangkat dari tafsir kesejarahan, baik tela’ah terhadap dokumen-dokumen konstitusi sepanjang masa maupun proses perkaderannya dari waktu ke waktu. Sehingga estafet gagasan mampu berjalan secara berkesinambungan dan visioner.
Evaluasi (Ev) : Studi kritis atas latarbelakang dan muatan Khittah
Perjuangan HMI.
Solusi (So) : Memperbarui tafsir integral HMI untuk masa mendatang

Ev : Tela’ah kritis mengenai anatomi konstitusi HMI.
So : Memformat anatomi konstitusi HMI yang lebih kontemporer

Ev : Evaluasi atas realitas perkaderan perkaderan HMI
So : Urgensi membangun paradigma dan strategi baru bagi perkaderan HMI.

2. Visi kebudayaan Indonesia untuk masa depan
Ev : Inventarisasi problematika kebudayaan di Indonesia.
Ev : Kebudayaan telah keluar dari semantik awalnya (ber-budi dan ber-daya).
Ev : Anarkisme semiotika: budaya versus kultur.
So : konsepsi jati diri kebudayaan sebagai solusi rebuilding kultur masyarakat

3. Solusi untuk problematika pendidikan di Indonesia
Ev : Kesalahan berfikir kurikulum pendidikan Indonesia.
Ev : Standar pendidikan Indonesia adalah “pesanan” asing.
Ev : Salah arah jalannya pendidikan di Indonesia.
So : Menemukan kembali diri dan kebutuhan pendidikan khas Indonesia

4. Studi tentang integrasi sains dan kehidupan
Ev : Dilema sains dalam kehidupan.
Ev : Sains tanpa filsafat, yang melulu pragmatis, adalah pembodohan.
Ev : Dis-implementasi sains dalam agama.
So : Meneguhkan sains sebagai life tool yang dikendalikan oleh kebutuhan
proporsional.

5. Menggagas konsepsi ekonomi alternatif; upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia
Ev : Neoliberalisme adalah “hantu”, OTB, dan sebagai the invisible enemy.
Ev : Kekeliruan-kekeliruan teori ekonomi dalam dunia akademis
Ev : Kekeliruan-kekeliruan praktik ekonomi dalam masyakarat/kenegaraan.
So : Membangun ketegasan untuk menolak neoliberalisme, dan menciptakan
sistem keekonomian berbasiskan Islam.

6. Mindset pemikiran politik di Indonesia
Ev : Indonesia adalah negara tanpa konsep politik yang jelas, sekadar
machievelis, oportunistik, dan penghambaan kekuasaan.
Ev : Kesalahan proporsi paradigma politik: Mengedepankan politik praktis, ketimbang filsafat politik dan akademia politik.
So : Pemikiran politik yang berbasis pengabdian kepada ummat.

7. Analisis permasalahan dan solusi penegakan hukum di Indonesia
Ev : Kesalahan konsep dan operasional hukum di Indonesia.
Ev : Membandingkan penegakkan hukum Indonesia dengan negara-negara lain
So : Hukum ditegakkan berdasarkan nalar awalnya, yakni kebenaran, keadilan, dan kearifan nurani; Upaya mengembangkan basis Hukum Progresif.

8. Materi Alternatif / Pilihan
a. Strategi meruntuhkan tiga pilar kapitalisme modern: Pasar Bebas (ekonomi), demokrasi liberal (politik), dan konsumtivisme (life style)
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

b. Studi metodologi pemikiran Islam: Klasik hingga kekinian: Dalam tradisi sunni maupun syi’ah
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

c. Pergulatan ideologi sosial-ideologi sosial di dunia (khususnya di Indonesia)
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

d. (Rekayasa intelejen; sebuah gerakan dalam menskenario jatuh-bangunnya kekuasaan)
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

9. Positioning dan revitalisasi HMI dalam pergulatan zaman kontemporer
Ev : tantangan-tantangan dan disposisi gerakan HMI.
Ev : Visi dan strategi HMI.
So : Repositioning dan revitalisasi perjuangan HMI.


Semarang, 25 Juni 2010
Lukman Wibowo;
Anggota Tim Perumus (dan Pemandu LK-III)

Sabtu, 22 Mei 2010

(Refleksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2010) Narasi Baru Gerakan Kaum Buruh


Oleh Lukman Wibowo
Sumber : Artikel ini telah dimuat di Harian Joglosemar, 1 Mei 2010.
(sumber ditulis, agar tiada tuduhan praktik artikel ganda bertujuan profit)

Empat tahun yang lalu, penulis terlibat dalam aksi massa yang melibatkan sekitar seratus ribu buruh yang berpusat di depan Gedung DPR-RI. Demonstrasi tersebut adalah bagian dari refleksi Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2006. Hampir seperti biasanya, mobilisasi massa berakhir rusuh. Pintu gerbang halaman gedung parlemen dirobohkan. Sebelum massa dibubarkan secara paksa, sebuah jembatan penyeberangan kondisinya sudah setengah terbakar. Delapan orang buruh ditangkap, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya dan ditahan sampai dua minggu kemudian.
Saya bukanlah aktivis buruh, saya hanya “kebetulan” berada dalam lingkaran mereka. Pada saat itu, saya adalah seorang fungsionaris Ormas (baca: PB HMI) yang bersimpati dengan suara serta gerakan mereka. Bagi saya, ini merupakan “kenangan terindah” yang pernah saya peroleh bersama gerakan kaum buruh di Indonesia.

Kesejahteraan versus Keterasingan
Hari ini—hampir di semua negara—kita akan merefleksikan kembali momentum May Day. Di tiap kota, aparat keamanan sudah disiagakan untuk mencegah sekaligus melibas dari kemungkinan terjadinya anarkisme gelombang massa buruh yang berdemonstrasi secara serentak.. Khusus di Ibukota Jakarta, pengamanan berlapis terjadi di area-area pusat pemerintahan (seperti Istana Negara, Istana Presiden/Wapres, dan gedung DPR) serta kantor-kantor perwakilan internasionalisme (seperti Kedubes AS, China, Korea, maupun lembaga mutilateral PBB dengan ILO-nya). Di kota-kota besar semacam Semarang, Solo, atau Yogyakarta, disinyalir massa akan tumpah ruah di depan gedung DPRD serta kantor Walikota.
Massa akan bergerak serentak. Namun, narasi apa yang sesungguhnya perlu disampaikan oleh gerakan buruh, selain soal kesejahteraan? Posisi yang sulit bagi kaum buruh, lantaran mereka sudah jauh terperangkap dalam lingkaran setan kapitalisme.
Buruh sesungguhnya merupakan fenomena by product industrialisasi sebagai salah satu varian perubahan sosial. Kelas buruh muncul dalam logika pembagian kerja (division of labour) dari konsekuensi industri yang dipacu oleh kapitalisme. Suatu teori umum yang dapat kita ketahui, bahwa pemilik modal berhajat terjadinya produksi massal dengan motif efisiensi sehingga memurahkan biaya produksi dan naiknya besaran keuntungan.
Menurut Karl Marx—sebagaimana dikutip Daniel Sparringa (2004)—kelas bukanlah fenomena umum dalam masyarakat. Kelas adalah hasil ciptaan sejarah, khususnya kapitalisme. Hubungan kelas semacam ini, senantiasa bersifat eksploitatif dan berdampak pada lahirnya konfliktual dua kepentingan yang berbeda di antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang tersubordinasi.
Tesis Marx telah memenuhi narasi “penderitaan” buruh dewasa ini. Ketika kaum kapitalis kian besar, pihak-pihak yang tak memiliki modal terpaksa menjual tenaganya (wage workes) semata-mata demi bertahan hidup.
Buruh menjual tenaganya, lalu pada saat yang sama mereka kehilangan kontrol atas hal yang amat esensial sebagai manusia; karena sepenuhnya telah dimekanisir oleh pemilik alat produksi. Maka terjadilah—sebagaimana yang ditulis oleh para sosiolog Kiri—“keterasingan diri” (alienasi) bagi kaum buruh.
Kaum buruh kehilangan harkatnya sebagai manusia (human species being) sebab menjadi terasing bukan saja dari proses produksi (karena bekerja sebagai sekrup kecil dari satu mesin besar) tapi juga teralienasi dari tetesan karyanya. Buruh layaknya alat mekanis, tak mendapat pujian kecuali upah yang dibayarkan padanya.
Pemosisian buruh dalam kerja yang bersifat repetitif (berulang-ulang dan berjam-jam melakukan pekerjaan yang sama) menjadikan dirinya kehilangan kemampuan adaptasi karena hanya merespon tugas secara pasif. Pikirannya tidak dipakai sama sekali, hanya tenaganya saja yang dimanfaatkan. Kondisi semacam ini, menurut Marx, tak ubahnya mengondisikan manusia menjadi binatang; human being animal (Terj. Das Kapital, 1999).

Membangun Narasi Kemanusiaan
Kritik demi kritik yang dilontarkan gerakan buruh beserta mazhab Kiri, faktanya telah membuat kapitalisme melakukan koreksi dari dalam (self correction) secara berangsur-angsur. Tidak mudah memang menerka, apa itikad dari kaum kapitalis dalam koreksi tersebut. Satu hal yang pasti, kesejahteraan buruh akan membaik. Jika buruh sebagai mesin dan alat produksi (manusia mekanis-robotis), maka buruh harus sejahtera, sehat dan kuat agar hasil produksi selalu meningkat (surplus product). Namun, apakah keterasingan buruh juga akan diperhatikan? Kapitalisme memang culas dan licik.
Perjuangan organisasi buruh, seyogianya tidak saja mengaspirasikan hak-hak ekonomi semata, melainkan juga hak politik dan hak kemanusiaannya. Resistensi dari kaum kapitalis pasti akan muncul, namun bangunan narasi kemanusiaan (humanity) buruh merupakan faktor kunci yang menjelaskan kemenangan nasib buruh secara keseluruhan.
Sebuah hal yang amat vital adalah terbentuknya visi, struktur, dan jejaring gerakan buruh yang independen dari pengaruh kekuasaan, pemerintah, dan pemilik modal: Sebuah gerakan yang bukan hanya secara efektif sanggup mewadahi aspirasi kaum buruh, melainkan pula mampu memberikan tekanan pada sistem untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa menghentikan terjadinya eksploitasi buruh serta menegakkan hak-hak manusiawi mereka.
Gerakan May Day telah berlangsung sejak 1 Mei 1886. Selama 124 tahun, gerakan buruh sedunia sudah “berperang” kendatipun dengan skor kekalahan lebih banyak. Kini kita kembali merefleksi itu semua.
Kelas buruh adalah fenomena yang tak mungkin terhindarkan. Memperbaiki nasib buruh, bukan berarti memutus mereka dari alat produksi dan pemilik modal; tetapi meniadakan penindasan, serta kesenjangan sosial yang menderanya selama ini. Lebih dari, buruh harus diposisikan menjadi manusia sejati; manusia seutuhnya!

Lukman Wibowo; Ketua Komisi PTK PB HMI 2005-2007
(Source : http//www.harianjoglosemar.com. 1-5-2010)

Rabu, 05 Mei 2010

“ Resolusi Tata Ruang Kota menuju kesejahteraan kaum miskin”


Sindi Setiyadi (Ketua Umum HMI Cabang Semarang)
Perkembangna konsep dualistik ang terjadi khususnya di negar-negara berkembang
mengalami dinamika ang seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan
dalam negara-negara tersebut, terlebih di perkotaan
(Lincolyn, 1992:208)

Pemanfaatan ruang kota sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan kota mengalami perubahan paradigma, yaitu dari skala keseragaman menuju keberagaman, dari lahan sebagai sekedar wadah aktifitas menjadi bagian dari investasi dan pemberdayaan kandungan lokal. Perubahan paradigma ini memberikan konsekuensi logis bagi kota untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dikandungnya. Lebih dari itu, diperlukan pengembangan antar kawasan yang bertumpu pada keselarasan antar sinergisitas dengan wilayah sekitar. Dengan demikian diharapkan kebijakan tata ruang akan terhindar dari segala benturan kepentingan ego regional masing-masingwilayah pengembangan. Kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pemanfaatan ruang. Berpijak pada Perda Nomor 1 Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, konsep dasar pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan berorientasi pada pemenuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang mampu mendukung terwujudnya pola perkembangan kota metropolitan yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat. Implementasi konsep tersebut di atas memiliki banyak tantangan, hal ini disebabkan karena kondisi infrastruktur perkotaan yang terbangun telah mengalami penurunan kualitas dan fungsi yang cukup tajam, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

Untuk menjawab tantangan yang demikian maka diperlukan prioritas program yang proporsional sehingga dapat menciptakan infrastruktur yang berdaya dukung pada segala aktifitas perkotaan secara efektif dan efisien.Disisi lain, sumber daya alam merupakan potensi yang dapat memacu percepatan pembangunan, sebab merupakan sumber daya yang sudah tersedia secara alami. Namun demikian, kuantitas sumber daya alam yang tersedia sangat berbeda satu dengan lainnya, di satu sisi ada yang berlimpah sedang yang lainnya relatif terbatas. Pada sumber daya alam yang relatif terbatas, perlu kajian yang lebih mendalam untuk pemanfaatannya, agar dalam pengembangan potensinya masih tetap dalam ambang batas terciptanya daya dukung lingkungan yang handal. Potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah ternyata belum dimanfaatkan secara optimal, contoh sumber daya air, yang karena lemahnya pengelolaan sumber daya tersebut, belum memberikan nilai tambah pada masyarakat seperti untuk kebutuhan air bersih, tetapi justru menjadi masalah yang sangat merepotkan, yaitu dengan adanya bencana banjir dan rob. Terlepas dari keterbatasan dana dan kemampuan pengelolaan, sudah sepantasnya masalah sumber daya air yang berlimpah tersebut diubah sebagai potensi yang menjanjikan bagi perkembangan kota. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan sumber daya air sebagai primadona pembangunan kota, mulai patut untuk dikedepankan pada era pembangunan kali ini. Sebagai gambaran permasalahan utama bidang tata ruang, infrastruktur dan sumber daya alam dalam kajian ini adalah sebagai berikut : Kurang konsistennya pengendalian pemanfaatan ruang; Kurang lengkapnya perencanaan tata ruang kawasan (RTRK); Belum optimalnya penanganan perkampungan kumuh, bangunan dan hunian liar; Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni; Belum meratanya penyebaran fasilitas perumahan& lingkungan permukiman (fasum & fasos); Belum optimalnya penanganan banjir dan rob; Kurang optimalnya penanganan kebersihan kota; Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar kelompok miskin;· Belum optimalnya pelayanan infrastruktur serta sistem transportasi internal dan eksternal perkotaan;· Belum memadainya prasarana transportasi udara, laut & darat yang mendukung fungsi kota metropolitan;· Belum optimalnya pengelolaan dan estetika ruang publik; Kurangnya area hijau kota; Kurang optimalnya pengendalian Air Bawah Tanah; Belum optimalnya pengelolaan irigasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS); Lemahnya pengendalian penambangan bahan Galian Golongan dan belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan.

Arah Kebijakan Kebijakan penataan ruang kota merupakan basis dari segala kebijakan pengembangan fisik kota, sebab hampir semua aspek pemanfaatan ruang kota harus berpijak pada tata ruang kota yang telah ditetapkan. Mengingat strategisnya aspek kebijakan ini bagi perkembangan fisik kota, maka diharapkan kebijakan ini seyogyanya mampu mengakomodasi semua potensi kota baik secara internal maupun eksternal, sehingga arah pembangunan kota tidak meninggalkan elemen potensi dalam setiap tahap pembangunan. Berlandaskan kajian tata ruang kota tahun 1995 & ndash; 2005 makapemanfaatan ruang kota dalam kebijakan tata ruang ini diarahkan: Keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan; Terciptanya hubungan sinergis antara wilayah kota Semarang dengan wilayah/ daerah sekitar; Pengembangan sumber daya lokal dan berdaya dukung lingkungan yang berkesinambungan.

Problematika utama yang dialami kota Semarang diantaranya adalah cara penanggulangan banjir/rob yang belum menemukan cara yang ideal. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah pinggiran saja melainkan di pusat kota dan di pasar yang notabenenya sebagai pusat terjadinya interaksi sosial dalam bentuk jual beli dalam masarakat. Ini tentu tidak hanya berkaitan dengan drainase saja tetapi juga karena bangunan-bangunan pencakar langit yang semakin banyak ditambah penghijauan mengalami stagnasi apalagi budaya masyarakat ang membuang sampah sembarangan. Ini disinyalir yang menjadi sebab dari tidak terselesaikannya problem banjir hingga memunbulkan isu untuk pemindahan ibu kota jawa tengah ke Yogyakarta karena kondisi semarang yang dirasa sudah tidak representatif untuk jadi ibukota jawa tengah.

Hal yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan pembangungan dan perbaikan pemukiman, prasarana kota, yang tujuan utamannya adalah meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai warga kota pantai metropolitan. Prioritas dalam hal ini adalah pemenuhn kebutuhan papanmasyarakat kurang mampu, baik berupa lahan maupun berupa rumah layak huni dan terjangkau. Fasilitas pun menjadi entitas yang tak kalah penting bagi masyarakat luas diantaranya; pengadaan infrastruktur air bersih oleh PDAM, pengadaan MCK umum yang bersih dan sehat, dan masalah yang berkaitan dengan PKL. Keberadaan PKL dapat mendukung kegiatan formal di lokasi tersebut, tetapi kenyataan yang ada justru cenderung termarginalkan baik dari segi lokasi danruang, maupun regulasi/hukum pengaturannya. Fenomena sektor informal pedagang kaki lima ini pada dasarnya merupakan bentukpengkondisian dari pembangunan yang tidak memadai kapasitasnya, baik dari strategi dankebijakan yang diterapkan maupun perlakuan pemerintah sendiri yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan sektor ini (Rachbini, 1994: 81). Sampai dengan saat ini, penanganan masalah sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan masih belum berubah dari pola lama, yaitu penggusuran demi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kota. Beberapa regulasi mengenaipedagang kali lima dapat dikatakan belum aspiratif karena masih berupa penggusuran penggusuran. Seperti ang sering terjadi, para PKL di sekitar lokasi dagang mereka digusur karena alasan kebersihan dan penertiban dalam rangka menyongsong lomba Adipura misalkan. Parahnya lagi, ternyata dari pihak Pemkot tidak mempunyai rencana lokasi baruuntuk relokasi PKL tersebut. Hal inilah, yang kemudian menimbulkan protes dari pedagang kaki lima tersebut karena merasa diperlakukan tidak adil (Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 2006).

Upaya untuk menata visi kebijakan yang pro poor diantaranya dengan penataan bangunan, guna menjembatani kesenjangan antara rencana tata ruang dengan implementasi pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan oleh karena perencanaan tata ruang kota belum mampu sebagai arahan detail dalampemanfaatan ruang. Untuk itu, setiap kawasan strategis kota sudah selayaknya dilengkapi Rencana Tata Bangunan danLingkungan. Perwujudan program ini melalui kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTRK, RTBL), pengendalian dan evaluasi bangunan. Kemudian upaya ang lain adalah dengan konservasi Lahan Pemenuhan kawasan hijau sebagai media penyelaras akan kecenderungan degradasi ketersediaan udara bersih dan sehat. Dengantersedianya ruang terbuka hijau yang cukup diharapkan mampu menurunkan tingkat polusi udara kota, sekaligus sebagai media resapan air hujan yang pada akhirnya berfungsi sebagai media pencegah bahaya banjir. Implementasi ini dilakukan melalui penyusunan rencana kawasan konservasi dan pengendalian atas implementasi peruntukan lahan serta konservasi lahan kritis.
Tentunya dari realitas yang sudah terlihat, kemudian menjadi jelas langkah mana yang harus dijadikan strategi yang di prioritaskan. Kesejahteraan rakyat lah yang menmpati posisi pertama dalam orientasi penetapan kebijakan, bukan kepada orientasi status quo yang tendensius dengan mengambil hak rakyat secara formal kelembagaan.

Kamis, 08 April 2010

EVALUASI DIRI DI HARI YANG FITRI


Sungguh suatu keberuntungan ketika seorang hamba masih di izinkan untuk bertemu dengan Ramadlan, bulan mulia yang kedatangannya dinantikan oleh jutaan umat muslim, karena Ramadlan merupakan bukti cinta Allah kepada hambanya, bulan dimana Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang beramal baik dan seperti yang kita tahu dalam Ramadlan terdapat lailatul Qadar yang diinginkan oleh orang-orang Islam.

Dan seorang muslim akan lebih beruntung lagi bila ia dapat menyelesaikan puasa selama sebulan dan dapat bertemu dengan Idul Fitri di awal bulan Syawal, di bulan inilah saatnya kita mengevaluasi diri apakah ramadlan yang telah kita jalani penuh makna atau puasa kita tidak ada artinya, hanya menahan lapar dan dahaga, tanpa mendapatkan Rachmat dan Ridlo Allah. Karena di waktu Ramadlan masih saja kita melakukan hal yang keji dan tidak pernah mendekatkan diri dengan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda: “banyak sekali orang yang berpuasa yang hanya puasanya sekedar menahan lapar dan dahaga”
Hendaknya manusia dapat belajar dari seekor ulat bulu yang menjijikkan, dengan niat dan kemauan untuk berpuasa, setelah 36 hari dalam kepompong, ulat bulu yang dulunya menjijikkan berubah menjadi kupu-kupu indah yang mengundang decak kagum manusia yang melihatnya. Begitu juga manusia jika dia benar-benar berniat berpuasa di bulan Ramadlan kemudian senantiasa membasahi bibirnya dengan dzikir serta memperbanyak amal baik. Maka allah akan menaikkan derajat hamba tersebut, dan di harapkan pasca Ramadlan seorang hamba dapat menata hatinya dan memiliki jiwa yang bersih sebagaimana dia baru saja dilahirkan dari rahim ibu.

Idul fitri merupakan penghargaan Allah kepada hambanya yang telah berjuang melawan nafsu di bulan ramadlan dan dalam moment ini sebaiknya kita memaknai sebagai kepulangan seseorang kepada fitrah asalnya ynag suci. Idul fitri adalah hari raya yang jatuh pada tanggal 1 syawal yang menandai puasa kita telah selesai, dan kita diperbolehkan untuk makan dan minum di siang hari.

Pada bulan syawal inilah saatnya kita berbenah dan menginstropeksi diri, inilah waktu yang tepat membuka hati untuk minta maaf dan memaafkan Allah sangat menyayangi hamba yang mau menjalin ukhwah antar saudaranya, selama masih hidup hendaknya kita selalu menjalin silaturahmi. Allah berfirman dalam surat ali-imran ayat 112 “mereka itu akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menyambung tali hubungan baik dengan Allah dan tali hubungan baik dengan sesama manusia”.

Silaturahmi dapat diartikan menyambungkan kasih sayang, dalam silaturahmi tidak terbatas dengan nasab, tapi hubungan dengan semua umat muslim, Allah berfiman “sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Sebagai makhluk social tentu kita tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain, dan bagaimana kita hidup tenang bila di dalam hati kita masih tersimpan kebencian dan rasa permusuhan kepada sesama muslim. Maka dalam moment Idul fitri inilah saatnya kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita yang lain, dan dengan menjaga silaturahmi kita akan mendapatkan ketenangan hati dan memperkuat ukhuwah islamiyah.

Silaturahmi merupakan kunci terbukanya rachmat dan pertolongan Allah, dengan menjaga silaturahmi maka ukhuwah islamiyah akan terjalin dengan baik, Rosulullah bersabda; barangsiapa yang menjaga tali silaturahmi, Allah SWT akan melapangkan rezeki dan umurnya. Dan dengan silaturahmi pula kita dapat menyempurnakan rasa cinta dan interaksi social antar umat manusia

Kamis, 31 Desember 2009

Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Indonesia Berkeadilan

Oleh : Ahmad Djamal
(Kader HMI Kom. FPMIPA IKIP PGRI Semarang)

Menyikapi berbagai permasalahan dan musibah yang melanda negeri Indonesia tercinta akhir-akhir ini,betapa semakin teririsnya hati ini, pedih, perih, dan menangis meratapi penderitaan bangsa. Kita lihat saja salah satu permasalahan yang akhir-akhir ini telah mengguncang seluruh masyarakat Indonesia. Persoalan tentang keadilan yang telah lama terabaikan kini menjadi sesuatunyang menarik perhatian semua lini masyarakat,baik pejabat maupun rakyat biasa. Tak hanya lembege-lembaga pers saja, para mahasiswapun turut serta meneriakkan aspirasinya dalam berbagai diskusi yang diperbincangkan masalah tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa hukukm di negeri ini seperti sedang terkena penyakit yang gejalanya telah menjalar ke seluruh tubuh, yakni ke seeluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, sebuah kenyataan dapat kita saksikan. Minah, seorang ibi tua dikenai hukuman penjara beberapa tahun akibat hanya mengambil tiga buah kakao untuk dijadikan bibit. Tapi coba kita lihat seorang Robert Tantular (kasus Bank Century) yang telah korupsi uang trillliunan rupiah dikenai penjara, tapi dengan fasilitas penjara kelas VIP dengan jaringan Wifi di selnyaserta tidak menutup kemungkinan setiap malam bisa berkeliaran. Betapa tidak terlukanya keadilan di negeri ini.
Perlu kita kita sadari, keadilan di negeri ini ternyata dipandang secara obyakti. Hukum tidak melihat berapa besar kesalahan yang telah dilakukan seseorang tapi melihat siapa orang yang melakkukuan kesalahan. Kapitalisme telah merasuk ke dalam sanubari hukum di negeri ini. Ketika yang melakkukan kesalahan adalah seorang yang berdasi dengan pakaian yang rapi, maka hukkum yang berlaku baginya telah tersamarkan dengan adanya iming-iming duit ratusan juta rupiah. Mungkin mereka menganggap hal tersebut dapat digunakan sebagai penebus dosa.padahal tidak semudah itu untuk menebus dosa, terlebih dosa yang dilakukan melibatkan orang banyak.
Ketika keadilan tak sesuai dengan yang diharapkan, tentunya masyarakat tak kan tinggal diam begitu saja. Sebagai sekelompok sosial dari masyarakat, para mahasiswa turut menentang penetapan hukum yang demikian. Mereka tampil di depan dalam menyuarakan aspirasinya. Pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif lahir dari pola pikir mahasiswa ikut serta memberikan solusi dari masalah tersebut.
Sebagai kaum intelektual, mahasiswa ikut berperan sebagai kontrol sosial di tengah maraknya segala permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Mahasiswa tidak diam saja ketika melihat penderitaan rakyat. Mahasiswa merupakan golongan penekan bagi pemerintah yang zalim. Sikap kritis harus mereka tunjukkan kepada pemerintah yang dirasa merugikan rakya kecil. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa untuk memperbaiki kondisi masyarakat.
Untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, mahasiswa harus berani mengungkap kebenaran, berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kebenaran formil dan materiil, kebenaran berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti surat adalah hal yang ingi dicapai dalam sistem peradilan.
Perjuangan mahasiswa tak cukup sampai sini saja. Mahasiswa juga dapat mencoba melakukan pembenahan terhadap sistem hukum, dan aparat penegak hukum yang ada. Mahasiswa dapat mengadakan seminar tentang hukum dan keadilan. Mahasiswa dapat juga melakukan diskusi secara terbuka dengan aparat hukum dan pihak-pihak yang terkait untuk mengambil keputusan bersama yang demokratis dan adil, yang tidak merugikan salah satu pihak, baik yang tergolong rakyat kecil maupun bukan demi tercapainya keadilan yang diharapkan.
Saatnya mahasiswa menunjukkan jati dirinya. Negeri ini bukan hanya milik segelintir orang. Masa depan bangsa adalah tanggung jawab bersama, jadi sudah selayaknya mahasiswa melakukan hal-hal yang mendukung terciptanya masa depan bangsa yang lebih baik.
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com