This is default featured slide 1 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 2 title

Foto Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 3 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 4 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 5 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

Senin, 26 Juli 2010

Meneguhkan Konsep Kedirian Kader

dalam Menggerakkan Sektor-sektor Peradaban
(Suatu Masukan bagi Dasar Pemikiran LK-III HMI Yogyakarta 2010)


Oleh : Lukman Wibowo
Apa yang orang anggap sebagai semangat zaman,
sesungguhnya adalah semangat seseorang
yang dicerminkan kepada zamannya (JWG Gothe)

Di Himpunan, pergolakan fikir telah berjalan lebih dari 63 tahun. Bukan hanya pemikiran, namun juga perbuatan yang senantiasa tumbuh secara fluktuatif. Zaman per periodik, telah mencatat itu. Bergolaknya fikiran dan konsekuensi wujudnya gerakan, hampir-hampir bisa dibilang tak pernah mengenal jeda. Harus diakui, organisasi yang terlahir dari persekutuan antara spektrum politik dan intelektual ini, bahkan telah tumbuh kian dewasa dalam spektrum-spektrum lain yang jauh lebih universal. Artinya, HMI tidak semata bergulat pada dua dimensi tersebut, tapi juga niscaya merambah ke dimensi-dimensi lain yang sesungguhnya saling menopang bagi tegaknya sebuah peradaban.
Himpunan sadar, jika eksistensinya juga tak kalah penting dengan esensinya. Aksi dan pemikiran harus manifes secara konsisten. Produktifitas kebudayaan tidak dibiarkan keluar dari nalar awalnya, yakni budi dan daya. Langkah majunya, sebuah peradaban baru yang dicanangkan HMI, harus melulu dibangun dari berbagai arah (vektor) dan tempat (sektor). Maka keharusan logis yang mesti dilaksanakan HMI adalah melahirkan kader-kader nan tangguh dalam skala internal maupun sosiomatrik yang menjangkau luas. Kader yang bukan cuma berkualifikasi intellectual exercise, namun pula petarung di segala lini. Kader yang tidak hanya berkutat sebagai jago kandang, tapi juga pemenang di berbagai kompetisi. Tentu saja, kompetisi yang dimaksud ini adalah perhelatan dalam membangun kebajikan peradaban; bukan sebaliknya.
Menjadi kader idiil semacam itu, bukanlah pertumpahan proses kekaderan yang mudah dijalani. Bagi perkaderan HMI, berhenti sejenak ketika ada interupsi, adalah kewajaran manusiawi. Namun bersikap stagnan—apalagi berbalik arah—bukanlah tradisi yang patut dihargai. Kehilangan konsep diri adalah sikap manusiawi yang tak wajar. Ini bahkan tak bisa ditolerir. Jika konsep diri hilang, maka mesti dipertanyakan toriqoh (metode) hidupnya. Dan bila metode hidupnya masih menyimpan masalah, maka manhaj (cara pandang atau framework) keorganisasiannya pastilah mengalami banalitas.
Mengukuhkan konsep kedirian menjadi amat penting. Ia bukan semata berguna bagi individu, melainkan juga peradaban. Kader-kader HMI-lah yang menentukan jalannya sistem HMI. Dalam jangka panjang, konsistensi tersebut niscaya berlaku: Benar kadernya, maka benar organisasi HMI-nya. Benar HMI-nya, maka benar masyarakatnya. Benar masyarakatnya, maka benar pula peradabannya. Pada situasi ini, konsep kosmologi bahwa yang mikro mempengaruhi yang makro, menemui titik temunya.
Kesejatian manusia adalah mikrokosmos yang mengendalikan makrokosmos. Tapi dalam catatan sejarah, kendali itu hanya dimainkan oleh sedikit manusia. Kendatipun demikian, problemnya bukanlah pada banyak atau sedikit, namun masih adakah manusia-manusia pengendali itu. Peradaban tiba-tiba saja menjadi linglung, sebab yang pinggir tidak mampu mengambil alih menjadi pusat, di saat yang pusat sudah tidak bermanfaat. Maka terjadilah suatu individu, jama’ah, bahkan peradaban yang kehilangan sentral. Lantaran sentralnya hilang, maka arah dan tujuan hidup menjadi tidak jelas.
Sebaliknya, anggapan bahwa makrokosmoslah yang mempengaruhi mikrokosmos, itu memang terjadi bagi kebanyakan orang. Tapi tidak melulu buat manusia yang faham dengan tugasnya sebagai khalifah fil ard dan pengakses prinsip teologis yang berbilang: Kami tidak menciptakan kamu, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hubungan kosmos mikro-makro ini, dapat dijawab dalam standar matematika pada teori integral dan diferensial. Jadi, sekali lagi, ini adalah soal pilihan. Apakah HMI sekadar ingin menjadi kontestan kehidupan, atau hendak menentukan jalannya suatu peradaban. HMI semestinya dan pasti akan menjawab di pilihan yang terakhir.
Untuk mengemban tugas berat di atas, HMI perlu terus berlatih. Mengentalkan dirinya pada sikap belajar dan mematuhi ”proses”. Berjibaku dengan problematika hidup, merupakan ikhwal yang mustahil terhindarkan. Sebagaimana spiritualitas, intelektualitas pun tidak tumbuh begitu saja tanpa proses belajar. Kearifan puncak seperti yang dikemukakan Mulla Sadra, hanya dapat berdiri tatkala spiritual serta intelektual dipelajari melalui proses individual maupun sosiologis yang berangkat dari jenjang dasar.
Bagi HMI, proses belajar dan berlatih itu adalah semantik yang terpenuhi dalam istilah: perkaderan. Tesis bahwa lingkup perkaderan HMI itu luas dan meliputi segala hal, adalah benar. Jadi benar pula bahwa perkaderan dapat dilakukan dengan berbagai alat dan cara atau metodologi.
Latihan Kader (LK) merupakan salahsatu cara yang efektif bagi pemenuhan proses perkaderan tersebut. Sebagaimana semua telah mafhum, bahwa penyelenggaraan LK telah disepakati secara berjenjang; Basic Training, Intermediate Training, dan Advance Training. Adapun konsep dasarnya telah dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
Seperti juga bergiatnya kegiatan-kegiatan HMI yang lain, Advance Training (LK-3) sepatutnya diselenggarakan atas dasar sintesa antara kebutuhan (realitas) dan keharusan (idealitas). Mencandra zaman adalah kuncinya. Membaca konteks perkaderan juga tak mungkin dielakkan.
Sekadar menorehkan kembali apa yang sudah jelas, LK-3 adalah bagian dari pelatihan berjenjang di HMI. LK-3 bertujuan untuk lebih mendewasakan cara hidup (dien) beserta konsep dirinya. Konsepsi diri akan menjadi pangkal pemberangkatan bagi perjuangan HMI; yang bukan ansich bersifat personal, melainkan juga berguna untuk menata sekaligus mengendalikan jejaring peradaban secara meluas—Paling tidak, bermanfaat di medan juang di mana kader individu HMI itu berada.
Di saat yang sama, membangun kapasitas keilmuan di berbagai sektor peradaban—seperti: kebudayaan, pendidikan, sains, sosial, ekonomi, hukum, dan politik—juga menjadi titik tekan dalam LK-3 kali ini. Dengan penajaman atas masalah kesemestaannya, niscaya dimungkinkan munculnya sikap tanggap hingga kemampuan menjawab persoalan secara konseptual.
Meneguhkan konsep diri beserta positioning-nya, merupakan konsekuensi logis bagi kader HMI untuk mewujudkan peradaban yang dicita-citakan. Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur.


Usulan Materi LK-III :

1. Memperbarui paradigma dan strategi perkaderan HMI.
Peserta diharapkan mampu membangun konsepsi perkaderan HMI untuk masa kini dan mendatang. Pembaruan ini tetap berangkat dari tafsir kesejarahan, baik tela’ah terhadap dokumen-dokumen konstitusi sepanjang masa maupun proses perkaderannya dari waktu ke waktu. Sehingga estafet gagasan mampu berjalan secara berkesinambungan dan visioner.
Evaluasi (Ev) : Studi kritis atas latarbelakang dan muatan Khittah
Perjuangan HMI.
Solusi (So) : Memperbarui tafsir integral HMI untuk masa mendatang

Ev : Tela’ah kritis mengenai anatomi konstitusi HMI.
So : Memformat anatomi konstitusi HMI yang lebih kontemporer

Ev : Evaluasi atas realitas perkaderan perkaderan HMI
So : Urgensi membangun paradigma dan strategi baru bagi perkaderan HMI.

2. Visi kebudayaan Indonesia untuk masa depan
Ev : Inventarisasi problematika kebudayaan di Indonesia.
Ev : Kebudayaan telah keluar dari semantik awalnya (ber-budi dan ber-daya).
Ev : Anarkisme semiotika: budaya versus kultur.
So : konsepsi jati diri kebudayaan sebagai solusi rebuilding kultur masyarakat

3. Solusi untuk problematika pendidikan di Indonesia
Ev : Kesalahan berfikir kurikulum pendidikan Indonesia.
Ev : Standar pendidikan Indonesia adalah “pesanan” asing.
Ev : Salah arah jalannya pendidikan di Indonesia.
So : Menemukan kembali diri dan kebutuhan pendidikan khas Indonesia

4. Studi tentang integrasi sains dan kehidupan
Ev : Dilema sains dalam kehidupan.
Ev : Sains tanpa filsafat, yang melulu pragmatis, adalah pembodohan.
Ev : Dis-implementasi sains dalam agama.
So : Meneguhkan sains sebagai life tool yang dikendalikan oleh kebutuhan
proporsional.

5. Menggagas konsepsi ekonomi alternatif; upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia
Ev : Neoliberalisme adalah “hantu”, OTB, dan sebagai the invisible enemy.
Ev : Kekeliruan-kekeliruan teori ekonomi dalam dunia akademis
Ev : Kekeliruan-kekeliruan praktik ekonomi dalam masyakarat/kenegaraan.
So : Membangun ketegasan untuk menolak neoliberalisme, dan menciptakan
sistem keekonomian berbasiskan Islam.

6. Mindset pemikiran politik di Indonesia
Ev : Indonesia adalah negara tanpa konsep politik yang jelas, sekadar
machievelis, oportunistik, dan penghambaan kekuasaan.
Ev : Kesalahan proporsi paradigma politik: Mengedepankan politik praktis, ketimbang filsafat politik dan akademia politik.
So : Pemikiran politik yang berbasis pengabdian kepada ummat.

7. Analisis permasalahan dan solusi penegakan hukum di Indonesia
Ev : Kesalahan konsep dan operasional hukum di Indonesia.
Ev : Membandingkan penegakkan hukum Indonesia dengan negara-negara lain
So : Hukum ditegakkan berdasarkan nalar awalnya, yakni kebenaran, keadilan, dan kearifan nurani; Upaya mengembangkan basis Hukum Progresif.

8. Materi Alternatif / Pilihan
a. Strategi meruntuhkan tiga pilar kapitalisme modern: Pasar Bebas (ekonomi), demokrasi liberal (politik), dan konsumtivisme (life style)
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

b. Studi metodologi pemikiran Islam: Klasik hingga kekinian: Dalam tradisi sunni maupun syi’ah
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

c. Pergulatan ideologi sosial-ideologi sosial di dunia (khususnya di Indonesia)
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

d. (Rekayasa intelejen; sebuah gerakan dalam menskenario jatuh-bangunnya kekuasaan)
Ev : diuraikan bersama.
So : disusun bersama.

9. Positioning dan revitalisasi HMI dalam pergulatan zaman kontemporer
Ev : tantangan-tantangan dan disposisi gerakan HMI.
Ev : Visi dan strategi HMI.
So : Repositioning dan revitalisasi perjuangan HMI.


Semarang, 25 Juni 2010
Lukman Wibowo;
Anggota Tim Perumus (dan Pemandu LK-III)

Sabtu, 17 Juli 2010

Upgrading Lapmi Cabang Semarang


UP GRADING LAPMI CABANG SEMARANG (Kunjungan Ke SM)

SEMARANG- Beberapa waktu yang lalu pada hari Rabu, 7 Juli 2010, Lembaga Pers Mahasiswa Islam Cabang Semarang yang dipimpin langsung oleh direkturnya melakukan kunjungan ke redaksi harian suara merdeka. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Up grading LAPMI Cabang Semarang, yang memang sebelumnya juga telah dilakukan dalam bentuk yang berbeda (Diskusi-kajian, dll) yang dipandu langsung oleh pengurus LAPMI periode sebelumnya dan alumni.
Sebagai langkah awal kunjungan LAPMI ini, bertujuan untuk meneguhkan visi-misi yang telah di embannya, dan menjalin hubungan kerjasama yang sinergis LAPMI cabang Semarang dengan harian SM. Yang oleh karenanya, dalam kepengurusan kali ini banyak yang dari kalangan non jurnalistik. Sehingga UP grading ini seperti mutlak harus dilaksanakan.
Dalam lawatannya ke SM, yang diikuti + 10 Kader, LAPMI cabang Semarang di sambut hangat oleh Bapak Eko selaku pimpinan redaksi SM. yang memimpin langsung jalannya kegiatannya di Suara Merdeka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa: dialog tentang kejurnalistikan, melihat secara langsung proses cetak dan management –ruang redaksi harian SM. kunjungan di akhiri sekitar pukul 13.00 WIB, yang dilanjutkan dengan rapat Pengurus LAPMI di Halaman SM Kaligawe.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggugah semangat untuk kepengurusan periode ini. dan menjadi motivasi bagi LAPMI untuk terus berkarya. (Crew Lapmi -BQ)

Jumat, 04 Juni 2010

SYAHADAT VS SYAHWAT


“Da, kamu ini beragama Islam ya, kapan bersyahadat”, tanya Kambing kepada Kuda.
“Iya, kapan saya ngak tau. Jelasnya orang tuaku beragama Islam dan mungkin saat pelajaran pendidikan agama di sekolah SD dulu. Sekarang setiap shalat pastikan mengucap syahadat”, jawab Kuda sambil mengingat-ingat.
“Mengapa masuk agama perlu syahadat, seperti ngelamar kerja ada saratnya”, komentar Kambing.”Seperti kamu masuk rumah orang, masyak tingal masuk begitu aja. Ntar di kira kamu pencuri”.
”Syahadat itu perlu, tapi sekarang kan banyak syirik atau berhala modern. Tidak seperti dulu penyembah patung”.
”Iya...musuh sekarang ini bukan lagi soal bagaimana meng-Esakan Allah. Tapi persoalan syahwat dunia”, retorika kuda semakin menjadi-jadi.
”Lha…kok, emang bedanya syahadat dan syahwat itu apa. Kok musuh kita urusan syahwat”, tanya Kambing
”Syahadat ketegangan jiwa dengan Allah sedangkan syahwat ketegangan kelamin dan nafsu dunia antar manusia”.


Wisma Perjuangan
Semarang, 3 Juni 2010

Minggu, 23 Mei 2010

LOKAKARYA PERKADERAN KPC HMI SEMARANG

BANYU MANIK - Bertempat di gedung komplek al-azhar Semarang ada acara hajatan besar oleh Korp Pengader Cabang (KPC) Semarang. Hajatan tersebut merupakan upaya rekonstruksi baru arah perkaderan di wilayah HMI Cabang Semarang. Memformat kembali sesuai dengan kekuatan lokalitas yang dimiliki dan upaya membangun kultur baru pada dataran nilai yang sesuai dengan arah perkembangan zaman. Acara tersebut merupakan Lokakarya Perkadera yang dihadiri para anggota KPC di Semarang. Dengan adanya Lokakarya tersebut diharapkan menemukan kembali format yang ideal sebagai arah perkaderan yang mampu menciptakan iklim yang dinamis seiring tuntutan kampus yang cenderung paragmatis. Akan tetapi upaya tersebut bukannya mengikuti perkembangan zaman, tapi bagaimana mampu menyaring dan dapat menjadikan ikon perkaderan HMI dapat di terima dikalangan kampus khusunya para mahasiswa islam sebagai generasi intelektual dan spiritual. Ketua umum KPC Ukhti Haryanti mengatakan bahwa Lokakarysa Perkaderan ini merupakan progaram yang sudah menajdi kesepakatan untuk mendapatkan format baru pada arah perkaderan di wilayah ke-semarangan.

kader semarang ikut Training Politik


JAKARTA - Politik merupakan salah satu dari ikatan peradaban yang menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dilandsi untuk mencari format terbaik dalam ketatanegaraan dan pemerintahan. Namun jika membeincang politik ada beberapa pemaknaan yang negatif, ada yang beranggapan bahwa politk itu kotor. Karena politk menjadi alat untuk mencari kekuasaan. Indonesia telah menjadi labhan basah untuk menjadi ajang politik para pengusaha dan politikus untuk merebutkan satu kekuasaan yang disebut kepuasan. Dalam hal inilah demi sebuah perkaderan dan pembelakaln kepada kader untuk memahami dunia politik mengirim kadernya untuk mengiikuti Training Politk yang diadakan oleh Komisi Politik PB HMI. Mereka berjumlah 9 orang dari berbagai komisariat di semarang. Sebut saja Muhaz, Sigit, Tian, Saiful, Megan, Puput, Ali, dan kader ahwat satu satunya ukti Ningsih Semoga denga pelatihan terebut kader semakin termitivasi dan dapat memhami dinamika politk kebangsaan yang di kuasau oleh politk kartel. Memahami politik bukan sebuah persaingan untuk merebut kekuasaan tapi pemahaman untuk menjaid negara dan bangsa yang lebih beradab

SILATUHRAHMI KE BOGOR DAN HMI CABANG BOGOR


BOGOR- Beberapa kader dari semarang yang berjumlah empat orang sedang berjalan menuju waktu untuk silahturahmi ke Kanda Wawan yang tinggal di Perum Depag Bogor. Disana mereka mendapatkan beberapa pelajaran tentang perkaderan dan perjuangan tentang eksistensi diri di zaman yang dipenuhi dengan pergolakan zaman. Keempat kader tersebut yakni Muhaz, Huda,, Lukni dan Puput, mereka sangat menikmati hal tersebut Selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke HMI Cabang Bogor, diteng malam yan gkebetulan lampunya mati mereka tetap bersemangat untuk menyambung ikatan silahturahmi. Sungguh mulyannya jika kita memulyakan malam. Dua piring makanan dihabiskan ditemani secangkir kopi dan makanan ringan menjadikan nikmatinya malam. Semoga dengan tali ikatan keluarga menjadi yang terbaik untuk menjalin ikatan ulul albab

Sabtu, 22 Mei 2010

(Refleksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2010) Narasi Baru Gerakan Kaum Buruh


Oleh Lukman Wibowo
Sumber : Artikel ini telah dimuat di Harian Joglosemar, 1 Mei 2010.
(sumber ditulis, agar tiada tuduhan praktik artikel ganda bertujuan profit)

Empat tahun yang lalu, penulis terlibat dalam aksi massa yang melibatkan sekitar seratus ribu buruh yang berpusat di depan Gedung DPR-RI. Demonstrasi tersebut adalah bagian dari refleksi Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2006. Hampir seperti biasanya, mobilisasi massa berakhir rusuh. Pintu gerbang halaman gedung parlemen dirobohkan. Sebelum massa dibubarkan secara paksa, sebuah jembatan penyeberangan kondisinya sudah setengah terbakar. Delapan orang buruh ditangkap, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya dan ditahan sampai dua minggu kemudian.
Saya bukanlah aktivis buruh, saya hanya “kebetulan” berada dalam lingkaran mereka. Pada saat itu, saya adalah seorang fungsionaris Ormas (baca: PB HMI) yang bersimpati dengan suara serta gerakan mereka. Bagi saya, ini merupakan “kenangan terindah” yang pernah saya peroleh bersama gerakan kaum buruh di Indonesia.

Kesejahteraan versus Keterasingan
Hari ini—hampir di semua negara—kita akan merefleksikan kembali momentum May Day. Di tiap kota, aparat keamanan sudah disiagakan untuk mencegah sekaligus melibas dari kemungkinan terjadinya anarkisme gelombang massa buruh yang berdemonstrasi secara serentak.. Khusus di Ibukota Jakarta, pengamanan berlapis terjadi di area-area pusat pemerintahan (seperti Istana Negara, Istana Presiden/Wapres, dan gedung DPR) serta kantor-kantor perwakilan internasionalisme (seperti Kedubes AS, China, Korea, maupun lembaga mutilateral PBB dengan ILO-nya). Di kota-kota besar semacam Semarang, Solo, atau Yogyakarta, disinyalir massa akan tumpah ruah di depan gedung DPRD serta kantor Walikota.
Massa akan bergerak serentak. Namun, narasi apa yang sesungguhnya perlu disampaikan oleh gerakan buruh, selain soal kesejahteraan? Posisi yang sulit bagi kaum buruh, lantaran mereka sudah jauh terperangkap dalam lingkaran setan kapitalisme.
Buruh sesungguhnya merupakan fenomena by product industrialisasi sebagai salah satu varian perubahan sosial. Kelas buruh muncul dalam logika pembagian kerja (division of labour) dari konsekuensi industri yang dipacu oleh kapitalisme. Suatu teori umum yang dapat kita ketahui, bahwa pemilik modal berhajat terjadinya produksi massal dengan motif efisiensi sehingga memurahkan biaya produksi dan naiknya besaran keuntungan.
Menurut Karl Marx—sebagaimana dikutip Daniel Sparringa (2004)—kelas bukanlah fenomena umum dalam masyarakat. Kelas adalah hasil ciptaan sejarah, khususnya kapitalisme. Hubungan kelas semacam ini, senantiasa bersifat eksploitatif dan berdampak pada lahirnya konfliktual dua kepentingan yang berbeda di antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang tersubordinasi.
Tesis Marx telah memenuhi narasi “penderitaan” buruh dewasa ini. Ketika kaum kapitalis kian besar, pihak-pihak yang tak memiliki modal terpaksa menjual tenaganya (wage workes) semata-mata demi bertahan hidup.
Buruh menjual tenaganya, lalu pada saat yang sama mereka kehilangan kontrol atas hal yang amat esensial sebagai manusia; karena sepenuhnya telah dimekanisir oleh pemilik alat produksi. Maka terjadilah—sebagaimana yang ditulis oleh para sosiolog Kiri—“keterasingan diri” (alienasi) bagi kaum buruh.
Kaum buruh kehilangan harkatnya sebagai manusia (human species being) sebab menjadi terasing bukan saja dari proses produksi (karena bekerja sebagai sekrup kecil dari satu mesin besar) tapi juga teralienasi dari tetesan karyanya. Buruh layaknya alat mekanis, tak mendapat pujian kecuali upah yang dibayarkan padanya.
Pemosisian buruh dalam kerja yang bersifat repetitif (berulang-ulang dan berjam-jam melakukan pekerjaan yang sama) menjadikan dirinya kehilangan kemampuan adaptasi karena hanya merespon tugas secara pasif. Pikirannya tidak dipakai sama sekali, hanya tenaganya saja yang dimanfaatkan. Kondisi semacam ini, menurut Marx, tak ubahnya mengondisikan manusia menjadi binatang; human being animal (Terj. Das Kapital, 1999).

Membangun Narasi Kemanusiaan
Kritik demi kritik yang dilontarkan gerakan buruh beserta mazhab Kiri, faktanya telah membuat kapitalisme melakukan koreksi dari dalam (self correction) secara berangsur-angsur. Tidak mudah memang menerka, apa itikad dari kaum kapitalis dalam koreksi tersebut. Satu hal yang pasti, kesejahteraan buruh akan membaik. Jika buruh sebagai mesin dan alat produksi (manusia mekanis-robotis), maka buruh harus sejahtera, sehat dan kuat agar hasil produksi selalu meningkat (surplus product). Namun, apakah keterasingan buruh juga akan diperhatikan? Kapitalisme memang culas dan licik.
Perjuangan organisasi buruh, seyogianya tidak saja mengaspirasikan hak-hak ekonomi semata, melainkan juga hak politik dan hak kemanusiaannya. Resistensi dari kaum kapitalis pasti akan muncul, namun bangunan narasi kemanusiaan (humanity) buruh merupakan faktor kunci yang menjelaskan kemenangan nasib buruh secara keseluruhan.
Sebuah hal yang amat vital adalah terbentuknya visi, struktur, dan jejaring gerakan buruh yang independen dari pengaruh kekuasaan, pemerintah, dan pemilik modal: Sebuah gerakan yang bukan hanya secara efektif sanggup mewadahi aspirasi kaum buruh, melainkan pula mampu memberikan tekanan pada sistem untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa menghentikan terjadinya eksploitasi buruh serta menegakkan hak-hak manusiawi mereka.
Gerakan May Day telah berlangsung sejak 1 Mei 1886. Selama 124 tahun, gerakan buruh sedunia sudah “berperang” kendatipun dengan skor kekalahan lebih banyak. Kini kita kembali merefleksi itu semua.
Kelas buruh adalah fenomena yang tak mungkin terhindarkan. Memperbaiki nasib buruh, bukan berarti memutus mereka dari alat produksi dan pemilik modal; tetapi meniadakan penindasan, serta kesenjangan sosial yang menderanya selama ini. Lebih dari, buruh harus diposisikan menjadi manusia sejati; manusia seutuhnya!

Lukman Wibowo; Ketua Komisi PTK PB HMI 2005-2007
(Source : http//www.harianjoglosemar.com. 1-5-2010)

Rabu, 05 Mei 2010

PERNYATAAN SIKAP HMI CABANG SEMARANG Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010 “ KEMBALIKAN RUH PENDIDIKAN SEBAGAI PENCERDAS BANGSA”


Semua bangsa di dunia pasti menempatkan pendidikan pada posisi yang tinggi. Nyaris tak ada suatu bangsa yang melecehkan pendidikan bagi bangsanya sendiri. Mereka sangat menyadari kemajuan bangsa ditentukan oleh kepandaian generasi baru dari bangsa itu sendiri. Pendidikan dalam pandangan kontemporer seharusnya diartikan sebagai sebagai tulang punggung (read:sistem nilai) bangsa dan negara untuk mencapai visi besar bangsa. Demikian pula dengan Indonesia yang pada dasarnya menempatkan pendidikan di level tinggi, Hal ini terbukti bahwa bangsa ini secara teoritis menempatkan pendidikan sebagai alat ideal mencapai tujuan bangsa. Kita bisa melihat makna dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 pasal 1 yakni “untuk mengembangkan peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta kerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan bangsa”. Jelas sekali paradigma pendidikan (read:ruh) kita menggambarkan betapa esensi pendidikan merupakan entitas yang sangat komprehensif menyangkut berbagai dimensi perkembangan individu dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.Realitas yang terjadi di masyarakat, seharusnya menempatkan hubungan yang serasi antara pemerintah, pelaku pendidikan dan objek pendidikan. Dalam hal ini dibuktikan dengan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan problematika pendidikan yang selama ini sudah menjamur dengan menghadirkan solusi yang tepat, pelaku pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan berdasarkan sebagaimana tertuang dalam pasal 19 ayat (1) PP 19/2005 tentang Standar Nasional pendidikan, dan peserta didik berlomba-lomba dalam peningkatan mutu. Dalam budaya akademik modern pun mestinya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, ku-rikulum program studi harus berbasis mutu dan silabus dari kurikulum tersebut harus terus dikaji apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau belum. Kedua, proses pembelajaran yang terkendali. Ketiga, standar output yang terjamin.
Dinamika ini mestinya menjadi refleksi pendidikan sehingga membuat kita mampu menilai potret pendidikan nasional kita, semakin mendekati visi/ tujuan nasional pendidikan atau bahkan keluar jalu pendidikan nasional. Pertama, UU BHP telah diputuskan oleh MK dengan dasar bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan-ketentuan yang diatur UU BHP yang dinilainya merupakan penyeragaman bentuk tata kelola, Penyeragaman itu terjadi karena UU BHP membuat penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP. Hal ini yang sejak awal terbentuknya ditentang mahasiswa, baru terealisasi kemarin dan bahkan belum disiapkan konsep ideal penggantinya. Kedua Kapitalisasi perguruan tinggi sebagai cara baru (read:neo liberalisme) yang dirasakan dunia pendidikan sekarang ini adalah terjadinya pengurangan subsidi pendidikan. Perguruan tinggi negeri harus menjadi badan yang mandiri. Subsidi yang dulu dilakukan terhadap SPP mahasiswa semakin berkurang. Subsidi dan campur tangan pemerintah di hampir semua sektor memang tidak disukai neoliberal akhirnya Beberapa PTN favorit untuk kepentingan penggalian sumber dananya dengan membukaj alur non -SPMB dengan menetapkan sumbangan puluhan juta sebanyak-banyaknya yang artinya pula sumber pendapatannya banyak. Kemudian yang terjadi terjadi privatisasi sekolah dan universitas. Itu sangat sesuai dengan semangat neoliberal persaingan bebas yang dalam hal ini pemerintah tutupi dengan menurunkan 20% APBD untuk pendidikan, namun realisasinya tidak jelas.Ketiga profesionalisme tenaga kependidikan berpegang pada idealisme dan progresifitas menuju tercipanya nuansa pndidikan yang harmonis, menyediakan sumber belajar, membenahi guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan tetap mewujudkan manajemen pendidikan yang proffesional, penyelenggaraan evaluasi pendidikan baik proses maupun hasil secara obyektif, komprehensif, dan berkesinambungan. Keempat problematika UN yang menjadi satu-satunya indikator mutu (read:kelulusan) telah menunjukan kgagalannya, Dengan kata lain, UN tidak mampu meningkatkan kinerja pendidikan dalam konteks makna pendidikan atau terjadi simplifikasi kinerja pendidikan. Dalam konteks proses pembelajaran, UN telah mereduksi makna pembelajaran dari situasi pembelajaran yang seharusnya terwujud dalam pendidikan. Tentu saja cara makna pendidikan yang sesungguhnya yakni proses perwujudan pendidikan menyeluruh menjadi terreduksi, menyempitkan makna pendidikan dan dapat mengarah kepada suatu pola pikir intelektual-elitis, yaitu memandang kesuksesan dari sudut in-telektual/kognitif dengan alat ukur UN an sich. Kelima belum meratanya orang-orang yang merasakan pendidikan, apalagi kaum miskin. Kesempatan orang kaya memilih perguruan tinggi memang selalu lebih banyak dari pada orang miskin. Dengan adanya model seleksi yang target sebenarnya adalah mendapatkan sumber dana sebesar-besarnya, maka mereka yang berasal dari keluarga kaya meskipun prestasi akademiknya tidak bagus memiliki kesempatan yang besar, sedangkan yang dari keluarga miskin meskipun kecerdasannya mumpuni, tetap saja terpenjara dalam kemiskinannya.
Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban mencapai visi pendidikan nasional sebagai berikut. "Ter wujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah".
Diharapkan, ada kebijakan baru dalam menangani problematika pendidikan. Pertama, ini diawali dengan dibentuknya komitmen politik yang kuat dan tangguh dari pemerintah untuk menengok dan memedulikan persoalan pendidikan sampai akar rumput. Kedua, keseriusan pemerintah pusat maupun daerah untuk merealisasikan anggaran pendidikan minimal 20%, baik dari APBN maupun APBD, bukan hanya di atas kertas, melainkan dalam bentuk kerja nyata. Ketiga, perlunya dibentuk aparatus pendidikan di elite pemerintahan yang berjiwa bersih, suci, dan jujur demi pemenuhan pendidikan murah meriah dan gratis bagi rakyat miskin. Ini sangat menjadi pijakan utama agar pemerintah mampu mempermudah dilahir-kannya kebijakan-kebijakan pendidikan pro rakyat miskin.
Oleh karena itu HMI Cabang Semarang mengambil sikap :
1.Segera tentukan sistem ideal pendidikan tinggi sebagai pengganti BHP
2.Hapus UN sebagai alat penentu kelulusan tunggal
3.Realisasikan pemerataan yang proporsional untuk fasilitas pendidikan berdasar pengembangan keilmuan dan pengetahuan di sekolah negeri maupun swasta
4.Tetapkan UMR bagi GTT sebagai bukti keseriusan perhatian pemerintah secara adil terhadap nasib guru
5.Maksimalkan anggaran 20% APBD pendidikan dan sosialisasikan transparansinya
6.Wujudkan pendidikan murah bagi rakyat miskin dengan tetap bervisi kualitas
7.Optimalkan caracter building di semua sektor pendidikan
8.Optimalisasi sistem sertifikasi sebagai indikator kualitas pendidik







Sindi Setiyadi
Ketua HMI Cabang Semarang

“ Resolusi Tata Ruang Kota menuju kesejahteraan kaum miskin”


Sindi Setiyadi (Ketua Umum HMI Cabang Semarang)
Perkembangna konsep dualistik ang terjadi khususnya di negar-negara berkembang
mengalami dinamika ang seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan
dalam negara-negara tersebut, terlebih di perkotaan
(Lincolyn, 1992:208)

Pemanfaatan ruang kota sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan kota mengalami perubahan paradigma, yaitu dari skala keseragaman menuju keberagaman, dari lahan sebagai sekedar wadah aktifitas menjadi bagian dari investasi dan pemberdayaan kandungan lokal. Perubahan paradigma ini memberikan konsekuensi logis bagi kota untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dikandungnya. Lebih dari itu, diperlukan pengembangan antar kawasan yang bertumpu pada keselarasan antar sinergisitas dengan wilayah sekitar. Dengan demikian diharapkan kebijakan tata ruang akan terhindar dari segala benturan kepentingan ego regional masing-masingwilayah pengembangan. Kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pemanfaatan ruang. Berpijak pada Perda Nomor 1 Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, konsep dasar pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan berorientasi pada pemenuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang mampu mendukung terwujudnya pola perkembangan kota metropolitan yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat. Implementasi konsep tersebut di atas memiliki banyak tantangan, hal ini disebabkan karena kondisi infrastruktur perkotaan yang terbangun telah mengalami penurunan kualitas dan fungsi yang cukup tajam, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

Untuk menjawab tantangan yang demikian maka diperlukan prioritas program yang proporsional sehingga dapat menciptakan infrastruktur yang berdaya dukung pada segala aktifitas perkotaan secara efektif dan efisien.Disisi lain, sumber daya alam merupakan potensi yang dapat memacu percepatan pembangunan, sebab merupakan sumber daya yang sudah tersedia secara alami. Namun demikian, kuantitas sumber daya alam yang tersedia sangat berbeda satu dengan lainnya, di satu sisi ada yang berlimpah sedang yang lainnya relatif terbatas. Pada sumber daya alam yang relatif terbatas, perlu kajian yang lebih mendalam untuk pemanfaatannya, agar dalam pengembangan potensinya masih tetap dalam ambang batas terciptanya daya dukung lingkungan yang handal. Potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah ternyata belum dimanfaatkan secara optimal, contoh sumber daya air, yang karena lemahnya pengelolaan sumber daya tersebut, belum memberikan nilai tambah pada masyarakat seperti untuk kebutuhan air bersih, tetapi justru menjadi masalah yang sangat merepotkan, yaitu dengan adanya bencana banjir dan rob. Terlepas dari keterbatasan dana dan kemampuan pengelolaan, sudah sepantasnya masalah sumber daya air yang berlimpah tersebut diubah sebagai potensi yang menjanjikan bagi perkembangan kota. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan sumber daya air sebagai primadona pembangunan kota, mulai patut untuk dikedepankan pada era pembangunan kali ini. Sebagai gambaran permasalahan utama bidang tata ruang, infrastruktur dan sumber daya alam dalam kajian ini adalah sebagai berikut : Kurang konsistennya pengendalian pemanfaatan ruang; Kurang lengkapnya perencanaan tata ruang kawasan (RTRK); Belum optimalnya penanganan perkampungan kumuh, bangunan dan hunian liar; Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni; Belum meratanya penyebaran fasilitas perumahan& lingkungan permukiman (fasum & fasos); Belum optimalnya penanganan banjir dan rob; Kurang optimalnya penanganan kebersihan kota; Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar kelompok miskin;· Belum optimalnya pelayanan infrastruktur serta sistem transportasi internal dan eksternal perkotaan;· Belum memadainya prasarana transportasi udara, laut & darat yang mendukung fungsi kota metropolitan;· Belum optimalnya pengelolaan dan estetika ruang publik; Kurangnya area hijau kota; Kurang optimalnya pengendalian Air Bawah Tanah; Belum optimalnya pengelolaan irigasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS); Lemahnya pengendalian penambangan bahan Galian Golongan dan belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan.

Arah Kebijakan Kebijakan penataan ruang kota merupakan basis dari segala kebijakan pengembangan fisik kota, sebab hampir semua aspek pemanfaatan ruang kota harus berpijak pada tata ruang kota yang telah ditetapkan. Mengingat strategisnya aspek kebijakan ini bagi perkembangan fisik kota, maka diharapkan kebijakan ini seyogyanya mampu mengakomodasi semua potensi kota baik secara internal maupun eksternal, sehingga arah pembangunan kota tidak meninggalkan elemen potensi dalam setiap tahap pembangunan. Berlandaskan kajian tata ruang kota tahun 1995 & ndash; 2005 makapemanfaatan ruang kota dalam kebijakan tata ruang ini diarahkan: Keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan; Terciptanya hubungan sinergis antara wilayah kota Semarang dengan wilayah/ daerah sekitar; Pengembangan sumber daya lokal dan berdaya dukung lingkungan yang berkesinambungan.

Problematika utama yang dialami kota Semarang diantaranya adalah cara penanggulangan banjir/rob yang belum menemukan cara yang ideal. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah pinggiran saja melainkan di pusat kota dan di pasar yang notabenenya sebagai pusat terjadinya interaksi sosial dalam bentuk jual beli dalam masarakat. Ini tentu tidak hanya berkaitan dengan drainase saja tetapi juga karena bangunan-bangunan pencakar langit yang semakin banyak ditambah penghijauan mengalami stagnasi apalagi budaya masyarakat ang membuang sampah sembarangan. Ini disinyalir yang menjadi sebab dari tidak terselesaikannya problem banjir hingga memunbulkan isu untuk pemindahan ibu kota jawa tengah ke Yogyakarta karena kondisi semarang yang dirasa sudah tidak representatif untuk jadi ibukota jawa tengah.

Hal yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan pembangungan dan perbaikan pemukiman, prasarana kota, yang tujuan utamannya adalah meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai warga kota pantai metropolitan. Prioritas dalam hal ini adalah pemenuhn kebutuhan papanmasyarakat kurang mampu, baik berupa lahan maupun berupa rumah layak huni dan terjangkau. Fasilitas pun menjadi entitas yang tak kalah penting bagi masyarakat luas diantaranya; pengadaan infrastruktur air bersih oleh PDAM, pengadaan MCK umum yang bersih dan sehat, dan masalah yang berkaitan dengan PKL. Keberadaan PKL dapat mendukung kegiatan formal di lokasi tersebut, tetapi kenyataan yang ada justru cenderung termarginalkan baik dari segi lokasi danruang, maupun regulasi/hukum pengaturannya. Fenomena sektor informal pedagang kaki lima ini pada dasarnya merupakan bentukpengkondisian dari pembangunan yang tidak memadai kapasitasnya, baik dari strategi dankebijakan yang diterapkan maupun perlakuan pemerintah sendiri yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan sektor ini (Rachbini, 1994: 81). Sampai dengan saat ini, penanganan masalah sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan masih belum berubah dari pola lama, yaitu penggusuran demi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kota. Beberapa regulasi mengenaipedagang kali lima dapat dikatakan belum aspiratif karena masih berupa penggusuran penggusuran. Seperti ang sering terjadi, para PKL di sekitar lokasi dagang mereka digusur karena alasan kebersihan dan penertiban dalam rangka menyongsong lomba Adipura misalkan. Parahnya lagi, ternyata dari pihak Pemkot tidak mempunyai rencana lokasi baruuntuk relokasi PKL tersebut. Hal inilah, yang kemudian menimbulkan protes dari pedagang kaki lima tersebut karena merasa diperlakukan tidak adil (Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 2006).

Upaya untuk menata visi kebijakan yang pro poor diantaranya dengan penataan bangunan, guna menjembatani kesenjangan antara rencana tata ruang dengan implementasi pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan oleh karena perencanaan tata ruang kota belum mampu sebagai arahan detail dalampemanfaatan ruang. Untuk itu, setiap kawasan strategis kota sudah selayaknya dilengkapi Rencana Tata Bangunan danLingkungan. Perwujudan program ini melalui kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTRK, RTBL), pengendalian dan evaluasi bangunan. Kemudian upaya ang lain adalah dengan konservasi Lahan Pemenuhan kawasan hijau sebagai media penyelaras akan kecenderungan degradasi ketersediaan udara bersih dan sehat. Dengantersedianya ruang terbuka hijau yang cukup diharapkan mampu menurunkan tingkat polusi udara kota, sekaligus sebagai media resapan air hujan yang pada akhirnya berfungsi sebagai media pencegah bahaya banjir. Implementasi ini dilakukan melalui penyusunan rencana kawasan konservasi dan pengendalian atas implementasi peruntukan lahan serta konservasi lahan kritis.
Tentunya dari realitas yang sudah terlihat, kemudian menjadi jelas langkah mana yang harus dijadikan strategi yang di prioritaskan. Kesejahteraan rakyat lah yang menmpati posisi pertama dalam orientasi penetapan kebijakan, bukan kepada orientasi status quo yang tendensius dengan mengambil hak rakyat secara formal kelembagaan.

LALU LINTAS IDEAL KOTA SEMARANG


Oleh : Sugiharti*

Polusi dan kemacetan lalu lintas sepertinya telah menjadi pemandangan sehari-hari di kota Semarang yang panas ini. Di jalan-jalan tertentu, khususnya pada jam-jam kerja sudah dipastikan jalanan akan macet. Tidak adakah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bukan tidak mungkin masalah kemacetan ini dapat diatasi, tentu saja, semua ini memerlukan dukungan dan kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah dan aparat lalu lintas.
Faktor kemacetan
Masalah kemacetan lalu lintas di Semarang terjadi karena beberapa faktor; pertama, penggunaan kendaraan pribadi selain menyebabkan bertambahnya polusi udara dan suara juga menyebabkan kapasitas jalan raya terkesan sempit, walaupun sebenarnya di beberapa jalan utama seperti di Kalibanteng dan di sepanjang jalan Peterongaan memang tergolong sempit sehingga sering terjadi kemacetan yang luar biasa tidak hanya pada jam-jam sibuk saja. Kedua, belum tersedianya lahan parkir khusus. Beberapa tempat parkir saat ini belum dikelola secara maksimal dan belum cukup memadai untuk menampung banyaknya kendaraan sehingga tempat-tempat parkir masih memanfaatkan bagian tepi jalan raya yang memicu semakin sesaknya jalan, jalanan menjadi tidak rapi dan mengganggu pemandangan. Parkir kendaraan di pinggir jalan khususnya mobil, menghabiskan hampir separuh jalan, maka selain menyebabkan macet juga membuat jalanan menjadi sesak. Ketiga, zebra cross dan jembatan penyeberangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pejalan kaki. Umumnya mereka masih memilih menyeberang di tempat yang dikehendaki sehingga menambah lalu lintas semakin semrawut.
Perlu solusi
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menangani masalah kemacetan lalu lintas. Langkah solutif dapat meminimalisasi kondisi lalu lintas di Semarang yang padat dan rawan macet.
Mengurangi problem kemacetan di Semarang, salah satunya bisa melalui peningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Hingga kini, angkutan umum di Semarang belum bisa dikatakan cukup layak sebagai transportasi yang memanusiakan manusia. Barangkali, hal ini tidak hanya terjadi di Semarang saja, tetapi hampir di seluruh kota di Indonesia. Banyak transportasi umum sering memuat penumpang secara over load sehingga penumpang tidak mendapatkan kenyamanan, belum lagi ketika kernet bis memberlakukan tarif secara berlebih kepada penumpang (red-ngentol). Keadaan demikian membuat masyarakat akhirnya banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi yang dirasa lebih efisien. Namun, banyaknya pemakaian kendaraan pribadi justru berpotensi menyebabkan kemacetan.
Kehadiran BRT (Bus Rapid Transit) Semarang merupakan satu inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan transportasi umum. Namun, kehadiranya belum dikelola secara maksimal. Dibanding dengan trans Jogja, trans Semarang masih perlu peningkatan dalam berbagai aspek, khususnya manajemen, SDM dan operasianal. Kenyamanan dan efisiensi menjadi hal terpenting dalam pelayanan terhadap penumpang, karena kedua hal itu menjadi daya tawar untuk menarik masyarakat agar beralih ke penggunaan transportasi umum sehingga pemakaian kendaraan pribadi akan berkurang. Rute BRT juga harus strategis, sehingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah di Semarang. Bila BRT sudah difungsikan secara optimal, memungkinkan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga dapat mencegah kepadatan lalu lintas. Selain itu, untuk mencegah agar para penyeberang jalan tidak menyeberang di tempat yang tidak semestinya, maka traffic light tidak hanya di pasang di perempatan atau pertigaan jalan saja, tetapi di tempat-tempat zebra cross berada. Demi ketertiban lalu lintas, selalu dielu-elukan bahwa di setiap zebra cross, kendaraan harus mendahulukan penyeberang jalan, tetapi realitas yang terjadi sebaliknya. Para penyeberang jalan biasanya mendahulukan pengguna kendaraan karena saking banyaknya kendaraan yang melaju kencang walaupun terdapat zebra cross. Maka, demi keselematan, para penyeberang jalan terpaksa menunggu lama untuk kendaraan lewat hingga jalan benar-benar aman untuk menyeberang.
Di Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, traffic light diberlakukan di setiap zebra cross, bahkan di jalan satu arah sekalipun. Traffic light biasanya dikontrol sendiri oleh penyeberang jalan karena di tiap tiang traffic light diberi tombol yang ketika di pencet maka dalam 10 detik traffic light akan menyala merah, sehingga penyeberang jalan dapat menyeberang dengan aman tanpa menunggu lama hingga kendaraan habis. Cara demikian akan lebih efektif dan efisien karena tanpa perlu dielu-elukan bahwa penyeberang jalan harus didahulukan, secara otomatis mereka sudah didahulukan, karena traffic light dikendalikan sendiri oleh penyeberang jalan.
Membudayakan jalan kaki di area pusat kota seperti simpang lima, barangkali bisa menjadi solusi alternatif untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Hal ini bisa dimulai dengan meningkatkan perbaikan di area “city walk” khususnya di sepanjang jalan Pandanaran, kawasan Simpang Lima, Johar serta tempat-tampat tertentu yang strategis. Di sepanjang trotoar bisa dibuat agar para pejalan kaki merasa nyaman dengan ditanami pepohonan di setiap sisi-sisinya, sehingga dapat menciptakan kerindangan. Selain itu, beberapa pedagang kaki lima yang masih menggunakan trotoar untuk berdagang bisa menggunakan tempat yang lebih sesuai demi ketertiban dan keindahan. Trotoar hanya diperuntukan oleh para pejalan kaki saja. Berjalan kaki, Selain dapat mengurangi polusi, kemacetan lalu lintas, juga dapat mengurangi kepadatan lahan parkir. Selain itu, berjalan kaki juga menciptakan tubuh lebih bugar dan sehat serta bebas polusi.
Tidak ada salahnya, berkaca dengan Negara tetangga baik Singapura maupun Malaysia yang telah beberapa langkah lebih maju kondisi lalu lintas serta jalanan umumnya. Tidak hanya, lalu lintasnya yang tertib, tetapi kawasan “city walk” di sana juga berfungsi secara optimal. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa di kota Semarang yang tercinta ini dapat menjadi kota yang nyaman dengan lalau lintasnya yang teratur. Tentu saja, dengan kerja sama berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat dan aparat.

* Pemerhati masalah lingkungan, tinggal di Semarang.
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com