Martir-Martir HMI Dalam Transformasi Sosial. HMI Cabang Semarang

TEMU KADER

Martir-Martir HMI Dalam Transformasi Sosial

Hari: Rabu, 24 Desember 2008
Waktu: 14.00
Tempat: Wisma HMI Cabang Semarang Jl. Lemah Gempal 4 No.25

Present By:
Bidang Perkaderan HMI Cabang Semarang

Read More

Seminar Pendidikan HMI FPMIPA IKIP PGRI Semarang

SEMINAR PENDIDIKAN

Studi Kritis Falsafah Pendidikan Dalam Problematika Multidimensi Melawan Arus Globalisasi

Hari: Selasa, 23 Desember 2008
Waktu: 08.00 WIB
Tempat: Ruang Seminar IKIP PGRI Semarang

Present By:
HMI FPMIPA IKIP PGRI Semarang

Read More

TRAINING FOUNDATION OF SPIRITUAL AND INTEKTUAL. FOSI

TRAINING FOUNDATION OF SPIRITUAL AND INTEKTUAL

Hari: rabu - jum'at/24-26 Desember 2008
waktu: 14.00 WIB - Selesai
Tempat: Masjid Istiqamah, Jl. Diponegoro 37 Ungaran
Bayar: 15.000,00

Present:
FOSI (Forum Studi Islam)

Cp:
Deni: 085290106028

Read More

Indonesia Economic Outlook 2009 Krisis Ekonomi Jilid 2

Indonesia Economic Outlook 2009

Krisis Ekonomi Jilid 2

HADIRILAH...GRATIS..!

TEMPAT TERBATAS...!

Jum’at, 12 Desember 2008-12-11 Jam 13.30 – 16.30 WIB
Di Toha Putra Center
Kompleks Gajahmada Plaza c22 – 24
Simpang Lima Semarang

Menghadirkan :
1. Awalil Risky
Pengamat ekonomi dari Bright Indonesia yang juga penulis buku serial Indonesia : undercover economy, neo liberalisme mencengkram Indonesia, bank bersubsidi yang membebani, dan utang pemerintah mencekik rakyat
2. H. Purbayu Budi S
Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi UNDIP Seamarang
3. Edy Darmoyo
Formatur Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Tengah

Prolog
Krisis ekonomi global menuju resesi, berbagai Negara diberbagai kawasan telah bergegas mengantisipasi. Berrbagai program, dan paket penyelamatan ekonomi telah diluncurkan oleh Negara-negara maju agar mereka tidak terjermbab dan semakin terpuruk dalam resesi depan

Present by

Halmahera Community dan Bright Indonesia

Read More

Peran HMI dalam Mengkritisi Sistem Kepemimpinan Politik Ummat dan Bangsa HMI MPO Cabang Semarang

Peran HMI dalam Mengkritisi Sistem Kepemimpinan Politik Ummat dan Bangsa

WAKTU

Hari : Jum’at - Minggu

Tanggal : 12-14 Desember 2008

Tempat : Gedung PKB Karang Anyar Mangkang Semarang

Dalam perjalanan dinamika bangsa Indonesia demokrasi adalah hal menarik dan tak pernah lekang untuk dijadikan icon pembaharuan dan perbaikan. Demikian juga perpolitikan selalu menjadi sumbu utama yang mempengaruhi kondisi di berbagai bidang lainnya. Sedemikian berpengaruhnya dimensi perpolitikan, hingga menuntut perhatian semua kalangan yang memiliki kepedulian pada masa depan bangsa untuk memikirkan prospek politik Indonesia di masa yang akan datang, terutama dari segi sistem dan pelaku.
Demokrasi sendiri memang bukan soal mudah untuk didefinisikan, apalagi dipraktekkan. Sering ia disandera menjadi hanya sekedar slogan, diputar balikkan sedemikian rupa untuk melegitimasi kepentingan. Di sekolah, demokrasi dipasarkan bersamaan dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya melulu tanggung jawab, definisi dan jargon. Nyaris beku karena sempitnya ruang berdiskusi, hampir sulit meletakkannya dalam konteks keseharian yang mudah dipahami. Sekolah dalam banyak hal seringkali malah menjadi tempat dimana demokrasi dibuat mati muda. Ranah publik dan mungkin keluarga, juga bukan tempat dimana pemahaman dan tabiat demokratik dikecambahkan atau dipraktekkan. Maka tidak mengherankan, jika pemahaman dan praktek demokrasi menjadi sesuatu yang mewah untuk ditemukan. Lihat saja media massa dan produknya, lihat pula perilaku kita di jalanan, parlemen kita, birokrat dan sebagainya. Sungguh sulit menemukan role model atau best practisses yang bisa kita banggakan.
Reformasi, Demokrasi dan Kepemimpinan Politik
Bergulirnya reformasi menandai terjadi terjadinya liberalisasi dalam pasar politik di Indonesia. Dimana telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur, relasi maupun pengelolaan politik di negeri ini. Sentralisasi kekuasaan tinggal menjadi mimpi karena pusat-pusat kekuasaan menjadi sedemikian terdesentralisasi. Para pemimpin di pusat dan di daerah dipilih secara langsung yang secara idealistik berarti kembalinya kedaulatan kepada rakyat secara penuh. Akan tetapi, sungguh ironis ketika realitas yang terjadi adalah justru semakin jauhnya rakyat dan kepentingannya dari orientasi dan keberpihakan politik.
Banyak faktor yang menyebabkan itu semua, tetapi bisa dikatakan bahwa kepemimpinan (dalam artian luas) adalah salah satu faktor yang determinan. Sejarah dibanyak peradaban menunjukkan bahwa, transisi dari suatu rezim otoriter ke arah yang lebih demokratis seringkali melahirkan suasana chaotic. Ini terjadi bersamaan dengan melemahnya kewibawaan institusi dan aktor-aktor kekuasaan, baik yang lama maupun yang baru. Di lain sisi, tumbuh pula kelompok-kelompok dan figur-figur baru yang mencoba mengambil peran dan akses kepada kekuasaan.
Di tingkat masyarakat muncul euforia, dalam bentuk pengabaian maupun pembangkangan sebagai respon terhadap kebebasan yang baru dinikmati. Sedangkan pada sisi lain, para pengelola negara dan pemerintahan kehilangan kepercayaan diri dan gamang menyikapi perubahan. Situasi seperti inilah yang sedang kita hadapi, sebuah kompleksitas yang tidak mudah disiasati. Tanpa kepemimpinan sosial dan politik yang mencerahkan, maka akan sangat mudah bagi agen-agen sosial dan politik untuk terjebak dalam mengurus bangsa secara transaksional, pragmatis dan miskin visi.
Dalam 'Leadership' (1970), John McGregor Burns mencoba merumuskan kepemimpinan yang efektif. Menurut Burns, seorang pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang mampu menyatukan para pendukungnya dalam suatu shared vision yang dapat memperbaiki dan mengembangkan organisasi dan masyarakatnya secara luas. Kepemimpinan transformatif ini dikatakan memiliki kemampuan untuk mendeliver nilai-nilai (true values), integritas dan trust. Kepemimpinan transformatif ini adalah kebalikan dari pemimpin transaksional yang melakukan apapun untuk memperbesar kekuasaannya
Kita bersama memerlukan pemimpin sebagai sumber inspirasi dan mobilisasi sosial. Pemimpin yang mampu memberikan arah dan prioritas yang jelas, bukan sekedar pemimpin yang kuat dan berwibawa atau populer semata. Kita sangat membutuhkan pemimpin yang mampu melahirkan terobosan, mengambil resiko-resiko politik demi membawa bangsa ini keluar dari bayang-bayang krisis. Kita sangat mengharapkan munculnya pemimpin yang mampu melakukan re-framing dan mengajak kita semua melihat bayangan masa depan secara holistik, sehingga mempunyai character building meliputi loyalitas kepada nilai, visi, dan program kepemimpinan yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis.
Signifikansi organisasi atas perubahan
Dari rentetan teori yang berjibun dan pencandraan atas realitas yang complicated tentunya kita dapat menebak dengan analisis dan hipotesis atas permasalahan itu semua. Kemudian dari manakah kita akan mendapatkan pemimpin seperti itu? Tentu dari organisasi-organisasi yang mempunyai visi dan karakter yang jelas dan atau dari partai politik yang benar-benar mempunyai alat produksi (proses perkaderan) yang benar-benar sesuai bentuk riil dari proses demokrastisasi yang mencetak kader-kadernya. Disisi lain saat ini kita perlu melihat parpol saat ini yang menjamur bak musim hujan mengguyur kemudian parpol bermunculan entah dengan tujuan ikut meramaikan panggung demokrasi atau hanya karena tujuan pragmatis atau memang benar-benar ingin ikut memperjuangkan perbaikan sistem kepemimpinan bangsa ini.
Melihat relitas semua yang terjadi lalu mengapa dari partai politik yang di bidik? Sebab disitulah parpol yang melahirkan dan merekrut pemimpin secara terlembaga. Dalam peradaban demokrasi dimanapun, partai politik adalah entitas yang paling logis dalam melahirkan kepemimpinan politik. Lewat partai politik,lebih dimungkinkan mendapatkan pemimpin yang berinteraksi dengan persoalan-persoalan dan dinamika masyarakat. Tentu dengan catatan, partai-partai politik itu memang mempraktekkan budaya demokratis secara internal, bukan sekedar milik elit oligarkis. Partai-partai itu tentunya harus melembagakan sistem dan prosedur demokratis dalam setiap aspek kehidupan partai. Juga mesti memiliki mekanisme pengelolaan konflik yang terlembaga dan rekrutmen serta kaderisasi yang ajeg. Di sisi lain, partai-partai politik tersebut juga memelihara konstituennya dan relevan dengan kebutuhan kongkrit atau ideologis rakyat
Persoalannya tentu, apakah partai-partai politik kita sudah seperti itu. Saat ini mungkin bisa dikatakan belum, sebab partai-partai kita masih sibuk dengan diri dan kepentingannya sendiri. Tetapi tentu kita tidak boleh kehilangan harapan dan tergoda untuk mengambil jalan pintas, yang justru akan merusak konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang.
Solusi Alternatif ke-Ummatan dan kebangsaan
63 tahun sudah bangsa kita telah merdeka. Jika dilihat dari usia, Indonesia telah sepuh, seharusnya lebih matang dan dewasa. Namun apa boleh dikata, bukti masih menunjukan lain dari harapan kita. Siapa yang salah, yang jelas tugas para founding fathers telah selesai mengantarkan kemerdekaan kita, tinggal kita sebagai generasi harapan bangsa sebagai pemuda.
Pemuda kita sekarang, seperti juga pemuda di zaman dan peradaban manapun memang cenderung mengedepankan emosional, dangkal dan mau serba instant walaupun itu tidak semua menjadi karakter pemuda tetapi itu setidaknya menjadi benang simpul dimana setiap pemuda dan isi kepalanya mempunyai maninstream berpijak untuk beraktualisasi. Tetapi ada yang berbeda, zaman sekarang para generasi muda dibombardir oleh tekhnologi informasi global yang intens. Ini sesuatu yang tidak dialami oleh generasi muda zaman dulu. Trend setter masa kini begitu banyak, bisa dari mana saja, terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Berbeda dengan zaman dulu yang serba terbatas dan lambat. Kebudayaan popular yang ada sekarang berkembang dari gempuran terus menerus, konstan dan dari berbagai arah terhadap alam sadar dan bawah sadar anak muda. Yang menjadi soal adalah defisit contoh baik yang ada di masyarakat kita saat ini.
Lalu apakah tanggung jawab atas itu semua ? Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bagian dari organisasi yang ada di level gerakan mahasiswa dengan usianya 61 tahun sudah banyak kader-kadernya yang menjadi alumni dan masuk dalam lingkar sistem di indonesia ini. Tidak sebatas itu HMI dari zaman kezaman dengan melihat realitas selalu menangkap permasalahan dengan berbagai cara, termasuk hingga detik ini terus melakukan pembaharuan dan inovasi gagasan untuk memberikan sumbangsih pemecahan masalah. Tentunya HMI harus mampu menjadi bagian yang menggagas jalan alternatif, minimal untuk bisa menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan bangsa kedepan. Dengan mengetahui atas peta konstelasi demokrasi politik baik dalam skala nasional maupun lokal maka secara tidak langsung HMI sebagai kawah condrodimuko untuk kader-kadernya secara sistematis menghadirkan analisis dalam mencandra permasalahan yang ummat dan bangsa.
Pada sisi ini kita melihat politik merupakan sebagai wahana, dapat bermakna ganda yang amat kontras antara satu makna dengan makna lainnya. Di satu sisi politik dapat diklaim sebagai alat perjuangan untuk mempengaruhi arah kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat luas, sedangkan di lain sisi politik menampilkan wajah yang begitu pragmatis, korup dan merugikan kepentingan masyarakat luas akibat prilaku para aktornya.
Dalam idelitas gerakan, maka politik merupakan salah satu alat penting dalam berjuang berdasarkan-nilai kebenaran. Namun hal itu mutlak mensyaratkan hadirnya para politisi yang memahami makna politik yang demikian, yakni politik sebagai alat perjuangan, bukan politik sebagai tujuan.
Para politisi yang memiliki karakter kepejuangan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia agar dapat memberikan arah dan kebijakan politik yang mampu menjawab kepentingan masyarakat. Para politisi yang bersikap sebagai negarawan harus ditemukan dan dihadirkan kembali ke tengah bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan politik akibat kepercayaan masyarakat yang telah luluh terhadap perangai para politisi saat ini. Kepemimpinan muda yang digulirkan saat ini sebagai salah satu bentuk relevansi peran generasi bangsa apakah mampu dihadirkan atau memang menjadi alternatif bahkan sama dengan konsep kepemimpinan lama?
Dalam konteks lain tidak adanya pendidikan politik selama ini, kita lalu bisa memahami mengapa terjadi, tidak hanya merosotnya etika dan moralitas politik, tetapi juga mengapa loyalitas kepada pemimpin di pusat begitu kuat? Selain faktor strategi parpol demi kepentingan bangsa dan daerah tertentu, harus kita akui bahwa di tengah tidak adanya pendidikan politik yang sehat selama ini, memang budaya politik kita di Indonesia masih budaya politik tradisionalisme.Dalam budaya politik yang tradisional itu memang figur pemimpin dan karisma jauh lebih kuat dan menentukan daripada segala mekanisme dan prosedur formal yang demokratis dan profesional.
Jadi, jalan kita masih panjang. Tapi, kita akan bisa berhasil kalau kita sekarang menekuni secara serius pendidikan politik itu, pendidikan untuk membentuk character building. Melalui pendidikan politik yang sehat itulah diharapkan pula agar loyalitas tradisional kepada figur pemimpin bisa digantikan atau diimbangi oleh loyalitas kepada nilai, visi, dan program kepemimpinan yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis.
Oleh karena itu HMI dengan ini turut bertanggungjawab atas usaha penyiapan kader calon pemimpin politik masa depan dan harus dilakukan sejak saat ini juga. Para calon pemimpin politik itu perlu dibangun kesadaran, wawasan, strategi dan dan keterampilan teknisnya dalam memimpin dan mengelola agenda politik baik di tingkat nasional maupun lokal.
Demikian juga atas problematika yang pelik hingga saat ini, harusnya ada strategi untuk mengurai benang kusut konflik dan masalah dibangsa ini. Maka dengan ini HMI cabang semarang tergerak untuk mengadakan training kepemimpinan politik nasional. Dengan berlandaskan analisis konstruktif-siglikal dan pencandraan SWOT, merekayasa untuk bisa memformulasikan gagasan dan idelisme para kader muda yang ada saat ini supaya ada bentuk solusi, baik itu gagasan/ ide, teknis ataupun nonteksis. Selagi kita masih tergerak dengan sungguh untuk berijtihad pasti akan ada sesuatu yang terumuskan dan akan menjadi harapan baru untuk menuai kebaikan demi masa depan ummat dan bangsa.


Hari : Jum’at - Minggu
Tanggal : 12-14 Desember 2008
Tempat : Semarang

Read More

Peran HMI dalam Mengkritisi Sistem Kepemimpinan Politik Ummat dan Bangsa

Peran HMI dalam Mengkritisi Sistem Kepemimpinan Politik Ummat dan Bangsa

Dalam perjalanan dinamika bangsa Indonesia demokrasi adalah hal menarik dan tak pernah lekang untuk dijadikan icon pembaharuan dan perbaikan. Demikian juga perpolitikan selalu menjadi sumbu utama yang mempengaruhi kondisi di berbagai bidang lainnya. Sedemikian berpengaruhnya dimensi perpolitikan, hingga menuntut perhatian semua kalangan yang memiliki kepedulian pada masa depan bangsa untuk memikirkan prospek politik Indonesia di masa yang akan datang, terutama dari segi sistem dan pelaku.

Demokrasi sendiri memang bukan soal mudah untuk didefinisikan, apalagi dipraktekkan. Sering ia disandera menjadi hanya sekedar slogan, diputar balikkan sedemikian rupa untuk melegitimasi kepentingan. Di sekolah, demokrasi dipasarkan bersamaan dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya melulu tanggung jawab, definisi dan jargon. Nyaris beku karena sempitnya ruang berdiskusi, hampir sulit meletakkannya dalam konteks keseharian yang mudah dipahami. Sekolah dalam banyak hal seringkali malah menjadi tempat dimana demokrasi dibuat mati muda. Ranah publik dan mungkin keluarga, juga bukan tempat dimana pemahaman dan tabiat demokratik dikecambahkan atau dipraktekkan. Maka tidak mengherankan, jika pemahaman dan praktek demokrasi menjadi sesuatu yang mewah untuk ditemukan. Lihat saja media massa dan produknya, lihat pula perilaku kita di jalanan, parlemen kita, birokrat dan sebagainya. Sungguh sulit menemukan role model atau best practisses yang bisa kita banggakan.

Reformasi, Demokrasi dan Kepemimpinan Politik
Bergulirnya reformasi menandai terjadi terjadinya liberalisasi dalam pasar politik di Indonesia. Dimana telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur, relasi maupun pengelolaan politik di negeri ini. Sentralisasi kekuasaan tinggal menjadi mimpi karena pusat-pusat kekuasaan menjadi sedemikian terdesentralisasi. Para pemimpin di pusat dan di daerah dipilih secara langsung yang secara idealistik berarti kembalinya kedaulatan kepada rakyat secara penuh. Akan tetapi, sungguh ironis ketika realitas yang terjadi adalah justru semakin jauhnya rakyat dan kepentingannya dari orientasi dan keberpihakan politik.
Banyak faktor yang menyebabkan itu semua, tetapi bisa dikatakan bahwa kepemimpinan (dalam artian luas) adalah salah satu faktor yang determinan. Sejarah dibanyak peradaban menunjukkan bahwa, transisi dari suatu rezim otoriter ke arah yang lebih demokratis seringkali melahirkan suasana chaotic. Ini terjadi bersamaan dengan melemahnya kewibawaan institusi dan aktor-aktor kekuasaan, baik yang lama maupun yang baru. Di lain sisi, tumbuh pula kelompok-kelompok dan figur-figur baru yang mencoba mengambil peran dan akses kepada kekuasaan.
Di tingkat masyarakat muncul euforia, dalam bentuk pengabaian maupun pembangkangan sebagai respon terhadap kebebasan yang baru dinikmati. Sedangkan pada sisi lain, para pengelola negara dan pemerintahan kehilangan kepercayaan diri dan gamang menyikapi perubahan. Situasi seperti inilah yang sedang kita hadapi, sebuah kompleksitas yang tidak mudah disiasati. Tanpa kepemimpinan sosial dan politik yang mencerahkan, maka akan sangat mudah bagi agen-agen sosial dan politik untuk terjebak dalam mengurus bangsa secara transaksional, pragmatis dan miskin visi.
Dalam 'Leadership' (1970), John McGregor Burns mencoba merumuskan kepemimpinan yang efektif. Menurut Burns, seorang pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang mampu menyatukan para pendukungnya dalam suatu shared vision yang dapat memperbaiki dan mengembangkan organisasi dan masyarakatnya secara luas. Kepemimpinan transformatif ini dikatakan memiliki kemampuan untuk mendeliver nilai-nilai (true values), integritas dan trust. Kepemimpinan transformatif ini adalah kebalikan dari pemimpin transaksional yang melakukan apapun untuk memperbesar kekuasaannya
Kita bersama memerlukan pemimpin sebagai sumber inspirasi dan mobilisasi sosial. Pemimpin yang mampu memberikan arah dan prioritas yang jelas, bukan sekedar pemimpin yang kuat dan berwibawa atau populer semata. Kita sangat membutuhkan pemimpin yang mampu melahirkan terobosan, mengambil resiko-resiko politik demi membawa bangsa ini keluar dari bayang-bayang krisis. Kita sangat mengharapkan munculnya pemimpin yang mampu melakukan re-framing dan mengajak kita semua melihat bayangan masa depan secara holistik, sehingga mempunyai character building meliputi loyalitas kepada nilai, visi, dan program kepemimpinan yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis.

Signifikansi organisasi atas perubahan
Dari rentetan teori yang berjibun dan pencandraan atas realitas yang complicated tentunya kita dapat menebak dengan analisis dan hipotesis atas permasalahan itu semua. Kemudian dari manakah kita akan mendapatkan pemimpin seperti itu? Tentu dari organisasi-organisasi yang mempunyai visi dan karakter yang jelas dan atau dari partai politik yang benar-benar mempunyai alat produksi (proses perkaderan) yang benar-benar sesuai bentuk riil dari proses demokrastisasi yang mencetak kader-kadernya. Disisi lain saat ini kita perlu melihat parpol saat ini yang menjamur bak musim hujan mengguyur kemudian parpol bermunculan entah dengan tujuan ikut meramaikan panggung demokrasi atau hanya karena tujuan pragmatis atau memang benar-benar ingin ikut memperjuangkan perbaikan sistem kepemimpinan bangsa ini.
Melihat relitas semua yang terjadi lalu mengapa dari partai politik yang di bidik? Sebab disitulah parpol yang melahirkan dan merekrut pemimpin secara terlembaga. Dalam peradaban demokrasi dimanapun, partai politik adalah entitas yang paling logis dalam melahirkan kepemimpinan politik. Lewat partai politik,lebih dimungkinkan mendapatkan pemimpin yang berinteraksi dengan persoalan-persoalan dan dinamika masyarakat. Tentu dengan catatan, partai-partai politik itu memang mempraktekkan budaya demokratis secara internal, bukan sekedar milik elit oligarkis. Partai-partai itu tentunya harus melembagakan sistem dan prosedur demokratis dalam setiap aspek kehidupan partai. Juga mesti memiliki mekanisme pengelolaan konflik yang terlembaga dan rekrutmen serta kaderisasi yang ajeg. Di sisi lain, partai-partai politik tersebut juga memelihara konstituennya dan relevan dengan kebutuhan kongkrit atau ideologis rakyat
Persoalannya tentu, apakah partai-partai politik kita sudah seperti itu. Saat ini mungkin bisa dikatakan belum, sebab partai-partai kita masih sibuk dengan diri dan kepentingannya sendiri. Tetapi tentu kita tidak boleh kehilangan harapan dan tergoda untuk mengambil jalan pintas, yang justru akan merusak konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang.

Solusi Alternatif ke-Ummatan dan kebangsaan
63 tahun sudah bangsa kita telah merdeka. Jika dilihat dari usia, Indonesia telah sepuh, seharusnya lebih matang dan dewasa. Namun apa boleh dikata, bukti masih menunjukan lain dari harapan kita. Siapa yang salah, yang jelas tugas para founding fathers telah selesai mengantarkan kemerdekaan kita, tinggal kita sebagai generasi harapan bangsa sebagai pemuda.
Pemuda kita sekarang, seperti juga pemuda di zaman dan peradaban manapun memang cenderung mengedepankan emosional, dangkal dan mau serba instant walaupun itu tidak semua menjadi karakter pemuda tetapi itu setidaknya menjadi benang simpul dimana setiap pemuda dan isi kepalanya mempunyai maninstream berpijak untuk beraktualisasi. Tetapi ada yang berbeda, zaman sekarang para generasi muda dibombardir oleh tekhnologi informasi global yang intens. Ini sesuatu yang tidak dialami oleh generasi muda zaman dulu. Trend setter masa kini begitu banyak, bisa dari mana saja, terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Berbeda dengan zaman dulu yang serba terbatas dan lambat. Kebudayaan popular yang ada sekarang berkembang dari gempuran terus menerus, konstan dan dari berbagai arah terhadap alam sadar dan bawah sadar anak muda. Yang menjadi soal adalah defisit contoh baik yang ada di masyarakat kita saat ini.
Lalu apakah tanggung jawab atas itu semua ? Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bagian dari organisasi yang ada di level gerakan mahasiswa dengan usianya 61 tahun sudah banyak kader-kadernya yang menjadi alumni dan masuk dalam lingkar sistem di indonesia ini. Tidak sebatas itu HMI dari zaman kezaman dengan melihat realitas selalu menangkap permasalahan dengan berbagai cara, termasuk hingga detik ini terus melakukan pembaharuan dan inovasi gagasan untuk memberikan sumbangsih pemecahan masalah. Tentunya HMI harus mampu menjadi bagian yang menggagas jalan alternatif, minimal untuk bisa menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan bangsa kedepan. Dengan mengetahui atas peta konstelasi demokrasi politik baik dalam skala nasional maupun lokal maka secara tidak langsung HMI sebagai kawah condrodimuko untuk kader-kadernya secara sistematis menghadirkan analisis dalam mencandra permasalahan yang ummat dan bangsa.
Pada sisi ini kita melihat politik merupakan sebagai wahana, dapat bermakna ganda yang amat kontras antara satu makna dengan makna lainnya. Di satu sisi politik dapat diklaim sebagai alat perjuangan untuk mempengaruhi arah kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat luas, sedangkan di lain sisi politik menampilkan wajah yang begitu pragmatis, korup dan merugikan kepentingan masyarakat luas akibat prilaku para aktornya.
Dalam idelitas gerakan, maka politik merupakan salah satu alat penting dalam berjuang berdasarkan-nilai kebenaran. Namun hal itu mutlak mensyaratkan hadirnya para politisi yang memahami makna politik yang demikian, yakni politik sebagai alat perjuangan, bukan politik sebagai tujuan.
Para politisi yang memiliki karakter kepejuangan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia agar dapat memberikan arah dan kebijakan politik yang mampu menjawab kepentingan masyarakat. Para politisi yang bersikap sebagai negarawan harus ditemukan dan dihadirkan kembali ke tengah bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan politik akibat kepercayaan masyarakat yang telah luluh terhadap perangai para politisi saat ini. Kepemimpinan muda yang digulirkan saat ini sebagai salah satu bentuk relevansi peran generasi bangsa apakah mampu dihadirkan atau memang menjadi alternatif bahkan sama dengan konsep kepemimpinan lama?
Dalam konteks lain tidak adanya pendidikan politik selama ini, kita lalu bisa memahami mengapa terjadi, tidak hanya merosotnya etika dan moralitas politik, tetapi juga mengapa loyalitas kepada pemimpin di pusat begitu kuat? Selain faktor strategi parpol demi kepentingan bangsa dan daerah tertentu, harus kita akui bahwa di tengah tidak adanya pendidikan politik yang sehat selama ini, memang budaya politik kita di Indonesia masih budaya politik tradisionalisme.Dalam budaya politik yang tradisional itu memang figur pemimpin dan karisma jauh lebih kuat dan menentukan daripada segala mekanisme dan prosedur formal yang demokratis dan profesional.
Jadi, jalan kita masih panjang. Tapi, kita akan bisa berhasil kalau kita sekarang menekuni secara serius pendidikan politik itu, pendidikan untuk membentuk character building. Melalui pendidikan politik yang sehat itulah diharapkan pula agar loyalitas tradisional kepada figur pemimpin bisa digantikan atau diimbangi oleh loyalitas kepada nilai, visi, dan program kepemimpinan yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis.
Oleh karena itu HMI dengan ini turut bertanggungjawab atas usaha penyiapan kader calon pemimpin politik masa depan dan harus dilakukan sejak saat ini juga. Para calon pemimpin politik itu perlu dibangun kesadaran, wawasan, strategi dan dan keterampilan teknisnya dalam memimpin dan mengelola agenda politik baik di tingkat nasional maupun lokal.
Demikian juga atas problematika yang pelik hingga saat ini, harusnya ada strategi untuk mengurai benang kusut konflik dan masalah dibangsa ini. Maka dengan ini HMI cabang semarang tergerak untuk mengadakan training kepemimpinan politik nasional. Dengan berlandaskan analisis konstruktif-siglikal dan pencandraan SWOT, merekayasa untuk bisa memformulasikan gagasan dan idelisme para kader muda yang ada saat ini supaya ada bentuk solusi, baik itu gagasan/ ide, teknis ataupun nonteksis. Selagi kita masih tergerak dengan sungguh untuk berijtihad pasti akan ada sesuatu yang terumuskan dan akan menjadi harapan baru untuk menuai kebaikan demi masa depan ummat dan bangsa.

Read More

Gerakan Revolusi Budaya melawan ”Marketisme”

Gerakan Revolusi Budaya melawan ”Marketisme”
Upaya mewujudkan Masyarakat Berkeadilan
Oleh Tim LK 2 HMI Cabang Semarang

Di tengah perkembangan dunia global dan kemudahan informasi, dunia telah terpetakan dalam proses Neokolonialissasi (penjajahan model baru) di berbagai belahan dunia. Sosok manusia ditempatkan sebagai penghuni yang paling berkuasa di muka bumi.posisi inilah yang menentukan arah hidupnya, dengan berbagai fasilitas yang dimiliki. Terhampar dihadapan manusia untuk memiliki, menikmati dan menundukkan seluruhnya untuk manusia (QS.22:65). Apakah berwujud alam nabati, alam hewani atau bahkan manusia itu sendiri ? akan tereksploitasi jika tidak saling mewaspadai.
Dalam sejarah peradaban ummat manusia, Jika dikehendaki akan terbagi dalam babak sejarah baru menginformasikan segala tingkatan yang dapat mengantarkan pada tingkatan eksistensi mazhab materialisme yang kokoh dan utama . Charles Darwin membahasakan dengan “Survival Of The Fittest” siapakah yang kuat itulah yang akan menentukan peta bumi untuk berkuasa berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan mengesampingkan kebersamaan kemanusiaan.
Hukum rimba berlaku searah dengan efektifitas manusia menguasai alam sekitar dengan tanpa kompromi, menjadikan alat manusia sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan. Nilai (value) dalam masyarakat telah terabaikan, tertutup dengan gaya materialisme yang berlebihan, kepemilikan bendawi akan lebih dihargai oleh masyarakat, tentu yang akan berkuasa dalam kebijakan tanpa mempertimbangkan kebijaksaanaan. Sikap mulia yang diwujudkan dalam interaksi social. Tidak akan ada fungsinya jika atribut kepemilikkan materi tidak ada. Maka nonsense arti sebuah kemanusiaan.
Terciptanya penghargaan yang lebih terhadap materialisme, Francis Fukuyama (2001) memberikan indikasi positif atas kehancuran materialisme dalam masyarakat dengan mengacu hilangnya (Modal Capital :Nilai) yang hilang dari setiap individu melakukan beberapa pemenuhan eksistensi kebutuhan sehari-hari.
Secara historis klasik di kisahkan dari contoh pergulatan Qobil-Habil putera Adam yang memperebutkan materialisme bergaya kapitalisme, dalam mengidentifikasi superioritas manusia berkuasa atas yang lain. disimbolkan dengan perebutan anak manusia dengan keinginan individu yang tak terkendali, akhirnya salah satu harus ada yang dicampakkan dalam korban atas keberingasan manusia lain.
Seiring dengan berkembangnya zaman, cara efektif (mudah) digunakan oleh manusia modern-global dimulai dari satu abad ke belakang. Negara ekonomi maju telah membuat perubahan ke dalam apa yang disebut ” Masyarakat Informasi” atau Era Post Industrial. Alvin Toffler membahasakan dengan transmisi gelombang ketiga . mengisyratkan bahwa manusia pada akhirnya akan menjadi sekuensi dengan gelombang sebelumnya yang saling terkait, dari masyarakat Pemburu- Pengumpul- Petani- Industri – Kolonialisme-Neo-kapitalisme- Informasi- Market Kultur Nation (Neo- liberalisme)-dan menuju Revolusi Budaya di tengah arus global. Tentu mengajak negara-negara berkembang mengevaluasi secara kedirian. Sejauhmana potensi yang dimiliki baik SDM-SDA yang ada dalam negeri tersebut.
Awal sejarah perkembangan masyarakat bertatanan global dimulai sejak Colombus menemukan benua Amerika dan diikuti oleh bangsa-bangsa yang mencari tanah-tanah baru di Amerika dan Asia, tak bisa berjalan sendirian. Ia juga disertai oleh strategi ekonomi kapitalis. kiranya Lenin benar ketika mengatakan bahwa Imperialisme dan Kolonialisme (baca : Globalisasi) adalah anak dari kapitalisme. Maka di Abad 18 para kolonialis mencari daerah-dearah jajahan demi menghadapi naluri kapitalisme liberalnya. Di Abad 21 ini, mereka bergerak berdasarkan hasrat Neo-liberalismenya.
Globalisai merupakan alat untuk melakukan proses perluasan dan pengintegrasian dan hubungan masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Dalam hubungan global tersebut sebuah peristiwa yang terjadi di wilayah atau kelompok masyarakat tertentu dipengaruhi bahkan dibentuk oleh peristiwa-peristiwa di wilayah atau kelompok masyarakat belahan bumi lainnya dan begitu pula sebaliknya. Ranah ekonomi menjadi sangat superior karena Negara terpetakan dengan Negara maju dan berkembang yang tingkat ukurannya ada dalam ekonomi dan politik. Untuk mengindentifikasi kesejahteraan dalam suatu Negara.
Filosofi ekonomi liberal menganggap individu memiliki individualitas dan kebebasan. kedua hal itu, mereka bisa bersaing dalam sistem pasar di belantara pasar bebas yang diciptakan oleh negara-negara maju untuk negara-negara berkembang. Dengan instansi yang dapat memberikan angin segar pembebasan dari negara yang terbatas dengan memakai sistem pasar yang berlaku. Terbagi dalam blok pasar yang merupakan perpanjangan tangan prinsip ekonomi global yang berbentuk kesepakatan internasional berwujud “ Marketisme Global “ atau mazhab ideologi baru yang dibahasakan dengan pembentukan pasar makro, di tingkat internasional seperti GATT (General Agreement On Tariff And Trade) Menjadi tonggak awal dimulainya globalisasi di bidang ekonomi.
Di Asia dibentuk AFTA (Asean Free Trade Area), di Asia pasifik dibentuk Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), di kawasan Eropa dibentuk Single European Market (SEM) dan di Negara-negara atlantik utara di bentuk North America Free Trade Area (NAFTA). Lembaga pasar internasional dan mekanisme Perdagangan global tersebut dilandasi motivasi utama untuk memaksimalkan keuntungan dan kekuasaan pasar sebagai penggerak peradaban baru pasca runtuhnya negara-negara berkembang di dunia (Adi Sasono: 2008).
Semua institusi global yang bercirikan pasar melatar belakangi Filosofi Neo-liberal yang meradikalkan anggapan dasar untuk meletakkan nilai ekonomis pada setiap konsep hak, kewajiban dan relasi sosial. Maka keajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik mulai dari air minum, listrik, transportasi pada masyarakatnya. Semua di dekati pada nilai ekonomisnya.. Persoalannya menjadi sejauhmana kewajiban pemerintah dari hak masayarakat itu bernilai ekonomis dan sejauhmana andil partisipasi politik untuk mensejahterakan negara ?
Mana yang selera ekonomi menguntungkan, penyediaan air minum, listrik atau pun yang lain disediakan oleh pemerintah, swasta, asing?, maka andil pemerintah untuk tetap konsisten membela kepentingan rakyat masih ada atau hilang mendukung kepentingan asing demi memuaskan laku kelompok atau individu. Peta-peta itulah yang mengidentifikasi baju globalisasi mulai dipakai aktor yang peduli atau tidak peduli pada kedirian bangsanya. Kesadaran tentang waktu dan bersantai dihitung secara ekonomis, istilah waktu adalah uang atau bersantai di café menjadi makin popular apalagi peran untuk tetap mempertahankan bahwa kekayaan anak negeri tetap menjadi prioritas mensejahterakan bangsa sendiri adalah logika sosial yang harus dipertanyakan secara terus menerus agar sikap memiliki terhadap bangsa akan selalu hadir.
Dengan meletakkan nilai ekonomis dan politis global pada hampir segala kehidupan, maka perusahaan Multinasional dan Transnasionalisasi juga menciptakan strategi baru dalam menguasai dunia bermula dari bank dunia (WB), World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), Multinasional Cooporation (MNCs), Transnasional Coorporation (TNCs) dan lain-lain sebagai aktor pengganti dari peran negara yang semakin semakin kedaulatannya akibat dari peran strategis yang dimainkan oleh institusi besar ini.
Mereka membagi bumi dalam wilayah dominasi ekonomi mereka .mereka membagi bumi menjadi maju dan berkembang dan diciptakan untuk menjadi wilayah yang membutuhkan bantuan dan teknologi dari yang maju. Bantuan atas nama social digelontorkan kepada rakyat atas nama kesejahteraan namun sebenarnya sekedar bentuk utangan lunak yang akan ditanggung oleh rakyat denga memakai system subsidi silang dalam pengalokasiaan berbagai macam krisis yang melanda perekonomian bangsa seperti kenaikan pajak, BBM, kesempatran kerja kecil berimbas pada pengangguran. Hal itu disebabkan kontak praktek politik yang hanya berkutat pada idealisme demokrasi namun dapat dibahasakan sangat jauh panggang dari api, prinsip liberalisasi hadir yang diciptakan adalah kepentingan individu dan kelompok dengan diperkuat oleh intervensi Asing.
Semua yang dicita-citakan hanya sebuah retorika kenegaraan yang hanya menitik beratkan pada mainstream positivisme. Dengan dasar yang punya uang yang akan digerakkan. Menghancurkan nilai dalam sebuah tatanan masyarakat. Maka perombakan dari segala aspek kehidupan mulai digerakkan dalam mencandra sebuah lokalitas keindonesiaan yang perlu diselamatkan karena ketimpangan terus akan menimpa nasib negeri yang terlonta-lonta karena ideologi liberal asing terus menghinggapi dalam mainstream kita memandang kehidupan menjadi materialistik an sich. Bagaimana melawan globalisasi jika kerusakan di muka bumi terus berkelanjutan Atas keberhasilan neo- liberalisme ini.

REVOLUSI BUDAYA DAN KETERJEBKAN DALAM GELOMBANG MARKETISME MENIMBANG KESEJAHTERAAN BANGSA.
Dampak global yang ditunai dari globalisasi telah merambah berbagai segi kehidupan yang semakin hari semakin akut kondisinya. Kebijakan ekonomi dan politik telah dikuasai oleh lembaga donor internasional bahkan orang-orang lokal terjebak dengan ideologi ini. Yang kaya akan menjalin hubungan semakin mesra dengan konsep transnasionalisasi melupakan sebuah lokalitas nasional (Baca: kebangsaan) karena secara individu telah menguntungkan sepihak.
Kategori abstrak diatas telah menjebak negeri ini pada penguasaan negeri terhadap keuntungan pribadi atau kelompok yang terus mengatur negeri ini dengan berbagai kebijakan sanfat merugikan rakyat . kita dapat mengidentifikasi , sebagian pemerintah saat ini selain menjadi pejabat negara, mereka adalah pengusaha besar komprador (industri maupun sebagai pedagang), tuan-tuan tanah besar dan juga banyak dari mereka menjadi spekulan mata uang.
Kita dapat memetakan aktor-aktor pasar itu adalah Menteri KESRA Abu Rizal Bakrie adalah pemilik sejumlah Perusahaan, Perkebunan, konstruksi, pertambangan dan juga eksplorasi minyak besar. Demikian pula Yusuf Kalla. Dia menguasai perusahaan pelayaran,, pabrik semen, elektronika, konstruksi, pertambangan, dan tuan tanah besar yang menguasai konsesi sejumlah tanah dan perkebunan dan HPH. Sementara para menteri yang lain meperoleh pendapat tidak sah dari kebocoran proyek-proyek asing dan proyek yang mengada-ada yang tidak diperlukan rakyat seperti pembangunan jalan tol, dan lain-lain.
Sri Mulyani menteri perekonomian adalah bekas direktur IMF asia pasifik dan Bank Dunia, yang sangat pro terhadap kebijakan lembaga IMF dan Bank Dunia. Mereka orang-rang yang menguasai kebijakan perekonomian indonesia saat ini, bekerja dengan kawan dekatnya DPR, yang selalui senantiasa menyetujui kebijakannya.
Maka kategori miskin dalam lingkup lokal adalah meraka yang terjebak dalam lingkup struktual yang mencederai tradisi kemakmuran bangsa yang sebenarnya berdaya, budaya adat telah dihancurkan oleh sistem global yang berorientasi pasar itu semua yang sebenarnya dapat menolak keutuhan bangsa kita .
Kita mencoba keluar dari lingkaran setan penjajahan untuk merieview potensi yang ada di lokal bangsa kita., dengan mengembalikan maintream budaya yang ada dalam masyarakat kita, secara definisi budaya berarti Cipta, Rasa, Karsa manusia yang dapat diberdayakan secara lokal agar produk maupun budaya asing dapat terpetakan secara real apakah menguntungkan bangsa kita (Suryono Soekanto:1970). Kalau tidak menguntungkan mengapa mesti di bela keberadaanya? seperti imbas global budaya asing yang masih menghiasi. Corak Pasar, Stayle, Makanan, atapun liberalisasi BUMN ke Swasta, itu semua dampak global yang memakai sistem Marketisme yang kondisinya makin hari makin menyengsarakan rakyat. Tentu kebudayaan lokal semakin tergerus searah dengan pembangunan bangsa ataupun karakter bangsa yang unik yang telah melibatkan diri bergambung dengan kebudayaan global yang sangat eksploitatif pro liberal. Budaya gotong royong yang dimilki bangsa telah tergadai dengan budaya KKN yang tidak tebendung akibat maistream asing yang berdampak lokal. dimanapaun berada.
Budaya transfer nilai sudah tidak lagi menjadi panutan yang harus ditiru. melainkan hanya menawarkan konsep belaka dengan memakai jejaring market berwatak kapital liberal. Entah berwujud pesan agama atapun iklan ekonomis. Tokoh panutan sudah berbudaya asing liberal. Bukan lagi sebagai panutan ataupun memberi dalam masyarakat serta nguri-nguri budaya lokal yang harus dilestarikan dengan tidak terjebak pada mainstream pasar. Melainkan maintream bisnis atau market yang ada dalam benak mereka.. MARKETISME telah merasuki relung bangsa kita sehingga. kebangkitan memang harus dimulai dari sisi budaya yang arif yang dimulai dari lokal-lokal( daerah-daerah) keindonesiaan tentu untuk menjaga dari eksplorasi secara kebablasan.
Campur tangan lembaga transnasionalisasi dan Invisible Hand (Pro-asing) yang menjadi actor local telah merambah di berbagai instansi siap mengantarkan dari cara pandang individu yang bermain dalam local bangsa yang siap tergadai dengan perilaku destruktif yang membawa kepada keterbelakangan , kemiskinan , despotisme dan kebodohan sistemik. Hal itu berimbas pada terputusnya pada pembebasan misi kemanusiaan dan kerakyatan seperti tingkah korup dan rutinitas prosedur demokrasi yang hanya bersistem pasar . berpedoman pada mindset untung rugi dalam arti mengembangkan visi pasar itu sendiri.
Saatnya kita menyuarakan keagungan dalam perubahan sosial kebangsaan yaitu menyulut api revolusi, yang selama ini dimatikan oleh kaum neo-kapitalis, berwujud agamawan, Intelektual, Politisi, Ekonom, Lembaga Swadaya yang pro terhadap ideologi kapitalisme global. Mereka telah menjadi hamba kontra revolusioner. Jika kita memaknai revolusi sebagai anti thesis terhadap mainstream neo- kolonialis yang melanda pada negar-negara berkembang.
Term Revolusi dalam analisa social Negara berkembang dapat diterjemahkan dalam arti perubahan teknis yang hanya mendasarkan pada perubahan teknis semata. Melainkan mendasarkan pada teknis memindahkan dari institusi politik yang mapan yang tidak mampu menyalurkan saluran yang dituntut untuk mengakomodasi kelompok-kelompok social yang baru di dalam pemerintahan yang ada, atau kekuatan social baru yang sebelumnya secara langsung tidak terlibat terlibat dalam politik. kini memutuskan untuk berpartisipasi (Samuel P. Huntington:1968).
Bahkan Revolusi bisa berbalik ulang, Revolusi hanya berkembang pada periode bulan madu “Revolusioner”, yang mungkin melibatkan gelombang kritik dari kalangan moderat, aksi-aksi reaksioner dan anti revolusi, bermunculan kalangan radikal, suasana teror dan damai terjadi dan akhirnya pengahancuran lini salah satu masyarakat tidak menyentuh akar.
Bangsa kita telah kecologan aksi dari pihak yang dikecewakan secara sepihak. tidak integral dalam memahami masalah kebangsaan (baca: Keindonesiaan) Revolusi bukanlah mengulang pada Negara yang bertumpu gelombang materialisme sebagaimana yang terjadi di Rusia, Perancis, Jerman atau Rusia. Hendaknya Revolusi merupakan perlawanan atas kendaraan budaya modernitas menjadi budaya local yang arif yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang utuh sehingga secara bertahap perlawanan akan selalu disuarakan sehingga musuh-mush global dapat dipetakan dengan memahami nilai budaya dan lokalitas:
Pertama: Preferensi budaya manusia yang mampu menguasai bumi dengan menyingkirkan segala aspek ketuhanan dan finalitas dalam konteks pribumi masih mendasarkan kepada kepercayaan yang bersifat magic, finalitas. Budaya kapitalis neo-liberal, perlu dienyahkan semua karena budaya yang ada di bangsa kita bersifat transendental dan penuh nilai berbalik arah dengan budaya asing yang berideologi posifistik.
Kedua: Budaya dominasi pasar sebagi satu- satunya pengatur relasi, baik antar individu maupun antar bangsa dalam system ini, ketika individu adalah rival bagi yang lainnya, maka manusia serigala bagi manusia yang lain (Thomas Hobbes). Konteks Indonesia yang local yang masih menjunjung komunitas universal sejati. Dimana setiap anggota memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab bagi nasib anggota yang lain. Dalam term kebangsaan ketika mengenal istilah gotong royong dengan semboyan berat sama dipikul , ringan sama dijinjing . mainstream lokalitas inilah yang perlu kita junjung tinggi.
Ketiga: Budaya dalam perspektif terhadap alam. Alam semesta bukan kita memandang sebagai sebuah kekayaan dan wadah yang statis, tetapi koleksi tanda-tanda (ayat) atau sebuah bahasa yang dengannya dapat berbicara kepada kita, dengan simpul jika kita memelihara dengan baik maka klestariannya akan terjaga. Dalam konteks local kita masih mempunya budaya sedekah bumi sebagai wujud pemeliharaan terhadap alam sekitar kita. Dalam bahasa agama menuntut untuk mepertanggungjawabkan dan menghargai alam serta membiarkannya berkembang. Budaya marketisme kontra pemikiran bahwa alam semesta hanya tempat akhir dari limbah yang dihasilkan dari produksi dan konsumsi manusia dan mainstream yang dibangun sangat eksplotatif. Descartes menyebut nya” Menjadi Tuan dan Pemilik alam.
Keempat: penyamaan persepsi bahwa masyarakat Indonesia lahir dari bangsa yang berbudaya. atau lahir dari local masing- masing suku yang perlu melibatkan dalam interaksi dan cara pandang untuk memiliki rasa “nasionalisme” penuh . magar dominasi global yang mengancam eksistensi lokal bdapat teresistensi dengan sikap-sikap local yang arif terhadap kediriaan bangsa tanpa terjebak pada primordialisme. Sempit. Namun menempatkan manusia pada tempatnya adalah yang tepenting, dihargai, dihormati, dimanusiakan bekerjasama, bersikap adal adalah suatu keniscayaan.
Imam Khomeini memberikan sinar harapan baru yang berkiblat pada revolusi Iran, revolusi akan terbangun jika tiga simpul saling menyatu dan berjalan secra sinergis: pertama: adalah kepemimpinan, massa rakyat, dan yang terakhir adalah doktrin islam dalam konteks keindonesiaan kita menterjemahkan dalam optimalisasi budaya-budaya yang berkembang di lokal keindonesiaan karena hal itu merupakan wujud perlawanan secara efektif.

UNIVERSALITAS ISLAM SEBAGAI PEMBANGUN PERADABAN MANUSIA SEPANJANG MASA
Islam hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada alam, manusia dan landasan teologis kemanusiaan supaya terbebas dari penghambaan dari hamba kepada pencipta hamba. Dengan konsep ini tauhid sebagai landasan berideologi akan tercipta dan kehidupan akan berjalan secara seimbang. Semua itu akan tercipta ketika prinsip dakwah hadir dalam setiap kedirian kemanusiaan “amr ma’ruf nahi munkar” saling memberi masukan, pengertian ada dalam tatanan social sehingga dalam jangka masa waktu dimana dan kapanpun tercipta. Sehingga cita Baldah Thoyyibah Wa Rabbun Ghofur (negeri yang makmur sejahtera) akan terwujud.
HMI-MPO sebagai salah satu bagian elemen dari masyarakat akan memberikan sedikit pemikiran terhadap kondisi bangsa yang semaikin hari semakin terpuruk terjebak dalam mental “marketisme” yang sempit, terkotak pada individu dan kelompok, sehingga aksi apapun berdampak pada keuntungan ideology kapitalisme global yang semaikin hari semakin menyingkirkan ummat pada akar rumput budaya yang tercerabut dari nilai-nilai Islam yang diharapkan. Harapannya LK II (intermediate Training) menjadi tonggak untuk mengawali mencetak manusia utuh yang dapat memberi pengaruh pada penerapan nilai keadilan manusia. Yang paling utama memberikan manfaat kepada sekitarnya.

Read More

diplomasi wanita jawa

Dipolmasi Wanita Jawa

Afi'dah*

Ketika membincang persoalan kese-teraan gender, kebanyakan orang cenderung melihat Barat sebagai kiblat. Padahal di belahan Timur dunia, tak jauh di depan mata, banyak fenomena kesetaraan gender yang luput dari perhatian kita.
Di Asia saja, terdapat sederet nama yang menjadi pemimpin masyarakat. Entah itu presiden, perdana menteri, maupun yang menjadi menteri-menteri. Sebut saja diantaranya (alm.) Benazir Butho (Pakistan), Gloria Macapagal Arroyo (Filiphina) dan Megawati Soekarno Puteri (Indonesia). Nama-nama ini belum terhi-tung wanita-wanita yang menduduki jabatan penting di cabinet, legislative maupun organisasi social kemasya-rakatan. Dalam tulisan ini, penulis lebih cenderung menyebut "wanita" dan bukan "perempuan". Karena dalam falsafah Jawa, wanita mengandung kedalaman makna.
Wanita berarti wani ditata (berani diatur) dan juga berani bertapa (tirakat/-berani menderita). Potensi inilah yang menjadikan "wanita" memiliki derajat tinggi. Sementara perempuan sebatas memiliki makna yang berkonotasi pada biologis-seksualitas semata.

Kepemimpinan Wanita
Amerika yang dianggap sebagai "Negara percontohan" demokratisasi di dunia, belum pernah satu pun menem-patkan wanita sebagai presden (pemim-pin) Negara Paman Sam tersebut. Ini berbeda dengan Negara-negara (ber-kembang) yang justru lebih menghormati harkat dan martabat perempuan, de-ngan memberikan kesempatan yang sa-ma dalam kepemimpinan. Indonesia pernah seorang presiden berjenis kela-min wanita, yaitu Megawati Soekarno Puteri. Jauh sebe-lum Megawati, ada RA Kartini yang menjadi ikon feminis modern di Indonesia.
Di Pakistan, (alm.) Benazir Butho meski hidupnya berakhir dengan tragis karena ditembah oleh pembunuh gelap namun pernah menempatkan wanita meme-gang kendali pemerintahan di negeri tersebut. Hal sama terjadi di Filiphina. Dimana Gloria Macapagal Arroyo, alum-nus Harvard University ini, mampu menyi-ta perhatian public di sana, hingga akhir-nya dia pun dipercaya menjadi pemim-pin Negara.
Yang ingin penulis sampaikan di sini adalah, bahwa wanita itu bila diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, bisa berperan sebagaimana kaum Adam tersebut. Artinya, bahwa keseta-raan gender yang kita gembar-gembor-kan selama ini, sudah mencapai pada aras yang cukup menggem-birakan. Yang perlu dipertanykana justru Negara semacam Amerika Serikat. Di mana di alam demokrasi modern seperti sekarang ini, belum pernah satu pemim-pin wanita lahir di sana.

Wanita Jawa
Melihat fenomena wanita Jawa yang merupakan masyarakat Timur, adalah hal yang sangat menarik. Satu sisi, wanita Jawa sering dianggap tidak berdaya. Padahal di sisi lain, wanita Jawa mem-punyai peranan yang tak terperikan da-lam kepemimpinan, tidak hanya dalam realitas masyarakat modern sekarang ini, bahkan jauh sebelum Indonesia menjadi Negara merdeka.
Wanita Jawa yang sering disebut kanca wingking dalam tradisi budaya Jawa, dimana sebutan tersebut memiliki makna negative, yakni ketidakberda-yaan, tetapi wanita tertulis dalam tinta emas dalam sejarah baik pada zaman Majapahit maupun Mataram.
Anehnya, selama ini masyarakat masih memandang wajah wanita jawa dengan wajah ketertindasan. Kaum feminis umumnya melihat kultur Jawa tidak memberi ruang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Sementara dunia Barat, sekalipun masih mendapat mendapat protes dari kaum feminis, tetapi dianggap jauh lebih toleran dan memberi posisi yang baik bagi wanitanya.
Benarkah Barat lebih memberi posisi setara pada wanita, atau sebenarnya wanita sengaja dikondisikan untuk beker-ja, dimana dalam revolusi industri, untuk menekan modal karena upah wanita lebih murah.
Jika melihat relasi kuasa, wanita melayu (dalam konteks ini Asia Tenggara) tak terkecuali Jawa, terlihat bahwa kekua-saan bisa lahir dari ketakberdayaan.
Teori kontradiktif dikemukakan Fou-cault. Di mana dalam pandangannya, di dalam teori fisika juga dapat ditemukan teori metafisika, pun dalam puisi, dapat ditemukan dari rumus-rumus mate-matika.
Artinya, sesuatu itu bisa dihasilkan dari sesuatu yang kontradiktif. Dan realitas berbicara, di mana dalam kultur Jawa, sebagaimana riset yang dilakukan Ardhian Novianto dan christina Handayani terha-dap beberapa desa di Gunung Kidul, Yogyakarta, sebagaimana tertulis dalam buku yang diberi titel "Kuasa Wanita Jawa."
Dalam pandangan kedua peneliti tersebut, wanita Jawa tidak perlu menjadi maskulin untuk mendapatkan kekuasaan. Ia justru harus memanfaatkan watak feminis yang melekat padanya.
Kita bisa membuktikannya dengan melihat realitas terdekat, bahkan di rumah kita sendiri dengan melihat sosok Ibu, yang merupakan repesentasi wanita yang berperan nyata di area domestic sekaligus publik.
Banyaknya ibu-ibu yang berdagang di pasar atau membuka warung di rumah, yang menegaskan bahwa ia telah berperan dalam kegiatan pereko-nomian, yang tentu saja telah berperan di area publik karenanya. Inilah yang dimaksdu Diplomasi Wanita Jawa. Di mana dengan kekuatan akal-pikiran serta tenaganya, wanita mencari solusi atas problem-problem yang ada.
Sebuah pekerjaan yang maha berat. Karena selain itu, para wanita masih memiliki beban menjaga anak dan "mengabdi" kepada suaminya. Sebagai seorang ibu, wanita Jawa bukanlah sosok yang ambisius untuk mendapatkan kedudukan public tertentu. Melainkan ia memosisikan diri sebagai support untuk keberhasilan sang suami.
Mengedepankan rasa dan bukan emosi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, juga merupakan kelebihan yang belum tentu bisa dilakukan seorang laki-laki. Ini sekaligus menjadi penegas, bahwa wanita memiliki kecerdasan dan bisa mengelola sebuah persoalan dengan pikiran (kecerdasan) dan rasa tersebut.
Dengan berbagai hal di atas, rasanya tidak sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa wanita Jawa adalah wanita dengan segenap kelebihan yang harus diapresiasi karenanya. Bukankah demikian ?
*Aktif di Surat kabar mahasiswa "AMANAT" IAIN Walisongo Semarang

Read More

kader hmi mpo semarang

Tarbiyah Bazar

Semarang-Dalam rangka me-nyambut pelepasan wisuda ke-53 IAIN Walisongo Semarang, Sabtu, 30 Agustus 2008 kader-kader HMI Komisariat Tarbiyah melaksana-kan program kerjanya berupa “ba-zaar wisuda”. Upacara rutin perse-mester itu dilaksanakan di Audit dua kampus 3 IAIN dan di-hadiri ribuan pengunjung yang ter-diri wisudawan, keluarga wisuda-wan, pedagang, dan juga tamu un-dangan. Terlihat sekali kekom-pakan pengurus dalam mempersi-apkan bazaar berupa dagang es cincau dan parcel serta lainnya. Semangat bazaar di harap-kan para kader dapat menyelami makna berupa aktifitas untuk me-latih mentalitas dalam berwirausaha.

Korp Pengader Cabang

Tepatnya pada pukul 20.00 WIB sabtu, 30 Agustus 2008 KPC menggelar diskusi rutin dengan pembicara Lukman Wibowo yang membincang tengang konsepsi “ulul albab dengan millennium baru Serta memperjelas arah pengkaderan di wilayah semarang. Acara yang bertempat di wisma perjuangan (sekretarian HMICS) di lemah gemapal ini dihadiri oleh puluhan anggota dan pengurus KPC. Tasropi, ketua KPC me-ngatakan bahwa perlu orientasi baru dalam melaksanakan semua pentrainingan di semarang. Acara ini juga bermaksud untuk mencari arah baru pengkaderan dan mem-persiapkan diri menghadaipi agen-da besar berupa SC, LK II dan Basic Training di semester ke 2.

Rapat Kerja
HMI Cabang Semarang

Tampak keseruisan pada wajah para pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sem-arang (HMICS) dalam memper-sipakan agenda yang sangat pen-ting ini yaitu Rapat Kerja semester kedua semerter 2 pada periode 2008 dalam rangka meneruskan amanah organisasi di wilayah tingkatan cabang. Pada awalnya acara ini direncanakan pada tanggal 31 Agustus 2008 di salah satu tempat tinggal pengurus ca-bang, yaitu Ninik Ambarwati, atau akrab di panggil mbak ninok. Na-mun karena ketua umum HMICS masih menyelesaiakan sebuah pro-yek kerja, maka agenda penting tersebut dialihkan ke wisma perjuangan sekretariat HMICS yang berlokasi di Jl. Lemah Gem-pal IV Bulu Stalan Semarang, atau sering disebut LG 4. Agenda semula direncanakan dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan akan diha-diri oleh semua pengurus HMICS. Namun agenda besar ini akhirnya ditunda sampai 6 September 2008, hari Sabtu malam setelah salat tarawih. Penundaan tersebut dikarenakan sejumlah pengurus tidak dapat hadir sehingga tidak memungkinkan digelar acara terse-but. Baravo HMICS semoga da-pat mengemban amanah perjuangan..

Penyambutan kader ala
IKIP PGRI 2008

Dalam rangka menyambut mahasiswa baru komisariat FPBS dan FPMIPa melakukan sweping lho bukan sweping PSk tapi sweping membagikan bunga per-jungan. Acara yang bertepatan pa-da 31 sepetember 2008 ini bertu-juan untuk mengenalkan HMI ke-pada para mahsisiwa baru di wila-yah IKIP PGRI semarang. Acara yang bertepatan pada Expo ini sangat ramai dan namapak se-mangat para pengurus berantusias dalam menyebarkan pesan per-juangan.

Raker FPBS dan FPMIPA

Demak - Pengurus HMI komi-sariat FPMIPA mengelar salah satu program penting yaitu Rapat Kerja Komiasariat (RKK). Tujuan acara tersebut yakni menyusun program kerja komisariat pada semester 2. Acara yang bertepatan pada hari sabtu 2 Agustus 2008 ini dihadiri oleh puluhan pengurus dan bertempat di rumah ketua umum yaitu Sigit selama 2 hari 1 malam.
Agenda serupa juga dise-lenggarakan oleh HMI Komisariat FPBS yang bertempat di Aula IKIP PGRI Semarang. Acara yang dilaksanakan pada 14 september 2008 ini juga dihadiri oleh puluhan pengurus. Tampak begitu semangat diwajah Para pengurus dalam melaksanakan program kerja penting ini. Karena agenda ini bertepatan pada bulan puasa, maka buka bersama adalah moment yang sangat dituggu-tunggu oleh semua peserta. Bravo..and keep spirit...
*liya & Anis

Penyambutan kader ala IAIN

Senin 26 juni 2008 pendaftaran mahasiswa baru IAIN walisongo telah dibuka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Suasana kampus I tampak ramai dengan calon maha-siswa baru yang akan mendaftar di salah satu perguruan Negreri di semarang ini. Tampaknya kehadiran mereka disambut hangat oleh para kakak angkatan sebelumnya yang tergabung dalam masing-masing organisasi ekstra kampus, seperti Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI yang menamakan dirinya dengan FKKWS (Forum Komunikasi Komisariat Walisongo) menyambut calon mahasiswa baru dengan membantu menyelesaiakan prosedur administrasi pendaftaran sekaligus menawarkan program “Bimbingan Tes” sebagai ikhtiar menghadapi ujian masuk di kampus Hijau tersebut.
Bimtes tahun ini dilaksanakan pada tanggal 11-13 juli 2008 diikuti oleh 20 peserta, yang bertempak di TPQ Al-Hikmah. “Alhamdulillah BIMTES kali ini terselenggara dengan lancar dengan bukti para peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh pemateri” komentar salah satu panitia ketika ditanya oleh crew lapmi.
Materi demi materi telah dilalui, tibalah di acara penutupan yang mana tidak hanya dihadiri oleh peserta BIMTES dan panitia saja, namun dihadiri oleh mengurus HMI Cabang Semarang, juga kader dari FPBS, dan tak kalah pentingnya Direntur Eksekutif LAPMICS beserta staffnya juga ikut meramaikan acara tersebut. Acara ini diakhiri dengan sajian dari peserta dan tamu undangan yang menampilkan kreatifitasnya.
“Dengan adanya BIMTES ini, kita berharap kebersamaan dan per-saudaraan terjalin sehingga menjadi komunitas yang menge-depankan ukhuwah ditengah masyarakat dalam menggapai cita-cita islam. Semoga kebersamaan tetap terjalin diantara kita walaupun BIMTES telah berakhir” Terang Hanafi selaku kutua umum HMI. Komisariat Tarbiyah di sela-sela sambutan pada saat penutupan tersebut.
*Sulis

Read More

hilai dan ruyah

HILAL VS RU’YAH
Created By Muhadz Ali Jidzar*

Sabda Nabi SAW

الاختلاف امتي رحمة

''Perbedaan di antara ummatku adalah rahmat'' (Al-Hadits)

Imam Hanafi r.a berkata,

راءينا صواب يحتمل الخطاء وراءينا غيرنا خطاء يحتمل الصواب

“Pendapat kami benar, tapi bisa saja membawa kekeliruan, dan pen-dapat selain kami keliru, tapi bisa saja membawa kebenaran”.
Bulan Ramadhan merupakan bulan mulia. Demikian karenanya tersimpan rahasia besar berupa malam lailatul qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Setiap muslim dalam hal ini ten-tunya sangat mengharapkan akan ke-hadiran bulan Ramadhan tersebut. Ti-dak terkecuali tumbuhan bahkan he-wan sekalipun. Begitu berartinya bu-lan tersebut sehingga sampai setiap makhluk yang tunduk kepadaNya bersuka ria menyambut kedatangan bulan tersebut.
Bulan Ramadhan tentunya tidak terlepas dari bulan Syawwal yang mana dalam penanggalan Hijriyah ini diperlukan ketetapan untuk menen-tukan awal dan akhir Ramadhan, ser-ta penentuan awal Syawwal atau hari raya Idul Fitr.
Pada hari raya Idul Fitri 1429 H besok kemungkinan tidak akan terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawwal. Jadi untuk bulan syawwal yang akan datang, kita dapat bersama-sama untuk meraya-kan hari raya bersama. Dari Muham-madiyah sendiri telah menetapkan bahwa awal syawwal jatuh pada tanggal 1 Oktober 2008. Berdasarkan Maklumat Nomor : 04/MLM/I.0/E/ 2008 tertanggal 26 Juli 2008. Jadi tinggal rukyatul hilal di tanggal 29 Ramadhannya. Dengan beberapa ar-gumentasi, yang pertama Jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hi-lal masih di bawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat. Kedua Jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk, namun masih di bawah imkanur-rukyah 2 derajat, maka akan ikhtilaf. Seperti kasus Idul Fitri 1427 H yang akan datang, tinggi hilal Ahad Pahing, 22 Okt 2006 Cuma 00 54’, maka akan ada yang lebaran Senin Pon, 23 Okt, ada yang Selasa wage, 24 Okt 2006. Ketiga Jika ahli hisab tidak sepakat. Sebagian menyatakan hilal di atas ufuk, sebagian lainnya menyatakan dibawah ufuk, maka seringkali hilal dilaporkan terlihat. Kesaksian tersebut ditolak oleh yang berpendapat bahwa hilal masih di bawah ufuk. Namun ke-mungkinan jika tidak terjadi perbeda-an, maka yang dipakai adalah kaedah yang argumentasi yang ketiga.
Jika terjadi perbedaan, maka per-bedaan yang paling fundamen dapat terlihat dari penetapan awal bulan Ra-madhan dan Syawwal. ada yang hanya berpuasa 29 hari dan ada pula yang menggenapkannya menjadi 30 hari sesuai dengan manhaj dan metode dari masing - masing aliran.
Di Indonesia sendiri terdapat be-berapa aliran diantaranya, aliran hisab murni yang dipegang oleh Mu-hammadiyah, aliran rukyah fi wilayatul hukmi yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, aliran imkanur rukyah yang dipegang oleh pemerintah sendiri, aliran mazhab Kejawen dengan me-tode aboge dan asapon-nya, dan aliran rukyah global yang dipegang oleh golongan Hizbut Tahrir dan mungkin masih banyak yang lainnya. Dari beberapa aliran itu mempunyai cara dan manhaj yang berbeda- beda, sehingga dalam pelaksanaan ibadah puasa dan perayaan awal Syawwal pun berbeda pula.
Mengenai perbedaan itu sebenar-nya dilatarbelakangi terhadap pema-haman hadist Nabi SAW yang berbunyi

صوموا لرءيته وافطروا لرءيته فان غم عليه فاءستكمله ثلاثين يوما

“Berpuasalah jika melihat hilal. Jika tidak memungkinkan lengkapilah syakban menjadi tiga puluh hari”. (bukhari-muslim).
Selain dilatarbelakangi dari pema-haman hadist Nabi SAW juga didasari oleh kaedah rukyah atau kaedah hi-sab (falak) serta perbedaan dari segi memilih matla’ (tempat terbit anak bulan), dengan menggunakan kaedah satu dunia satu matla’ atau kaedah matla’ tempatan.
Dari beberapa aliran yang ada, terdapat dua aliran besar di Indonesia yaitu aliran hisab dan aliran rukyah. Yang mana dari antar aliran itu mempuyai idealisme yang berbeda pula. Dari perbedaan idealisme itulah yang kemudian memunculkan pendi-kotomian ilmu pengetahuan (falak) bahkan kalau saja sudah sampai puncaknya maka terjadilah primor-dialisme sempit antar kedua aliran tersebut. Seperti halnya yang pernah terjadi di tahun 2007 kemarin, dimana didalam sidang itsbat terjadi perde-batan hebat bahkan sampai berujung saling tuding melecehkan antar aliran.
Apakah dengan begitu, dapat menyelesaikan sengketa antar kedua kubu besar tersebut?. Apakah mereka tidak melihat ummat malah semakin dibuat menjadi bingung?. Bukannya bingung karena terjadi penetapan yang berbeda, akan tetapi yang dibingungkan mengapa egoisitas masih menyelimuti penetapan ter-sebut. Dan apakah mereka tidak mempertimbangkan problematika um-mat yang kian lama kian terpecah dan terkotak– kotak?.
Sebenarnya hisab dapat diartikan sebagai sebuah metode perhitungan yang diperoleh dari penalaran analitik dan empirik (rukyat). Sedang rukyat diartikan sebagai pengamatan sis-tematik didasarkan atas metode dan data hisab yang ada.
Dalam hal ini pemerintah mem-buat jalan tengah dengan mambuat konsep aliran baru yang dinamakan aliran imkanurrukyah yang berusaha menjembatani kedua aliran tersebut. Dengan tawaran konsepnya memper-hitungkan perhitungan yang akurat dalam hisab yang telah menunjukkan nilai derajat yang kemungkinan dapat di rukyah. Jika dalam praktek di la-pangannya tidak dapat dirukyah, maka keesokan harinya masuk tanggal satu pada bulan berikutnya.
Namun demikian aliran imkanur-rukyah yang menjadi penengahpun ki-ni juga dilanda polemik dan konflik ba-ru. Imkanurrukyah yang menjadi ba-dan otonom kemudian terinvensi dan terkooptasi oleh berbagai kepentingan yang berimbas pada politisasi agama. Ini disebabkan karena imkanurrukyah sendiri kurang konsekwen terhadap istbat yang ditetapkan. Diantaranya terdapat monopoli politik antar bebe-rapa kepentingan. Salah satu diantara yang menjadi buktinya adalah dari ke-pala departemen sendiri, yang mana jika kepala departemen itu NU dapat dipastikan penentuan istbatnya pada ekstrim NU, sebaliknya Muhamma-diyah. Yang lebih ironisnya lagi bah-
kan tidak menutup kemungkinan Imkanurrukyah menjadi bagian profit dan dikuasai para kaum pemilik mo-dal. Maka cepat atau lambat Islam pun dapat terbeli.
Selanjutnya bagaimana kita dalam bersikap? Begini salah, begitu salah. Aliran ini tidak mau toleran, sedang aliran yang lain saling menya-lahkan. Bahkan ada pula aliran yang lebih mengutamakan kepentingan pri-badi diatas golongan (umat). Dan akankah kita tetap menunggu hasil sidang isbat pemerintah?
Sebagai kaum muslim yang baik tentunya taat kepada pemerintah setelah taat kepada Allah SWT dan utusan-nya, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran. Dan jika ada perselisihan, maka keputusannya di tangan pemerintah sesuai dengan kaidah

حكم الحاكم ءالزام ويرفع الخلاف

Oleh karena itulah bekal mempelajari ilmu ini sangat ditekankan bahkan diwajibkan bagi setiap muslim. Tidak hanya untuk mengetahui kapan dapat kita menjalankan puasa atau berlebaran saja, namun lebih daripada itu, semua hal yang berhubungan dengan ibadah dapat dipelajari dalam ilmu ini. Seperti halnya shalat lima waktu, arah kiblat, penentuan haji, zakat, gerhana, dan lain-lain.
Namun demikian, masyarakat harus tetap bersikap pruden dan selektif dalam mensikapi berbagai macam warna perbedaan yang melanda umat dewasa ini, dan tidak lupa semuanya pastilah dikembalikan kepada Allah dzat pemilik mayapada dengan landasan syara’ dan ilmu pengetahuan Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua.
Dan tentunya tidak terprovokasi oleh pihak maupun kepentingan manapun. Selanjutnya tinggal kepada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing dengan didasarkan bekal ilmu yang telah kita punyai dalam mensikapi beberapa perbedaan yang menjadikan kemelut umat. Dan yang paling penting tetap memegang teguh toleransi perbedaan istbat antar umat Islam.

*Muhadz Ali Jidzar
Ketua Umum Komisariat Syari’ah

Read More