Semarang, 13 OKtober 2011.
Dua tahun kepemimpinan SBY menjadi tema yang cukup menarik untuk dikaji dan dibicarakan. Ada banyak hal yang harus kita lihat dalam roda pemerintahan yang dijalankan oleh SBY dalam KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) II. Hasil evaluasi terhadap kepemimpinan SBY ada banyak permasalahan yang patut kita perhatikan. Bangsa ini terpaksa meratap ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras dari Vietnam dan Thailand tanpa melihat stok beras nasional. Padahal kalau kita lihat, stok beras nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat cukup hingga Desember 2011, yakni sebanyak 1,2 juta ton.
Buruknya kinerja kabinet, turut memperparah kondisi bangsa ini. Banyak evaluasi kementerian/lembaga menunjukkan ada sejumlah kementerian/lembaga yang masih jauh dari sasaran, bisa dikatakan sejumlah menteri mendapat rapor merah. Maka hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refleksi kedepan baik resuffle ataupun tidak jangan sampai mengandalkan politik balas budi tetapi memang benar-benar berorientasi pada kinerjanya.
Kondisi di atas berdampak sistemik sekali. Dalam penyelesaian kedaulatan wilayahpun tak kunjung selesai. Indonesia berpotensi kehilangan 1.400 hektare tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu, Kalimantan Barat karena dicaplok Malaysia. Pemerintahpun lagi-lagi tidak bersikap tegas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyaluran dana pendidikan yang tidak tersalurkan dengan baik, karena ada beberapa oknum yang bermain disitu padahal dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menjelaskan terdapat empat prioritas untuk anggaran pendidikan tahun 2011 yang tercantum dalam APBN senilai Rp50,3 triliun. Buruknya kinerja pemerintahan SBY pun memperburuk kondisi penegakan hukum di negeri ini. Banyak kasus-kasus yang tak kunjung selesai dan cenderung tidak diselesaikan. Dengan dikeluarkannya kebijakan UU Intelejen yang dimana intelejen memiliki kewenangan penyadapan, merupakan hak dari KPK, POLRI. Hal yang demikian akan mengakibatkan sebuah tumpang tindih kewenangan.
Semua permasalahan di atas, mengindikasikan bahwa pemerintahan SBY KIB II telah gagal melaksanakan amanah rakyat. Maka dari itu, HMI sebagai organisasi yang memiliki peran dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah mengajukan tuntutan kepada pemerintah:
1. PERBAIKI KINERJA SBY.
2. HENTIKAN PELAKSANAAN IMPOR BERAS
3. REFORMASI BIROKRASI SISTEM DUNIA PENDIDIKAN
4. PERTAHANKAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA
5. REFORMASI APARATUR SISTEM PENEGAKAN HUKUM
6. PERTEGAS SIKAP PERLINDUNGAN TKI
7. MAKSIMALKAN KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM POLRI, JAKSA DAN HAKIM
8. NASIONALISASI INDUSTRI-INDUSTRI STRATEGIS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG SEMARANG
0 komentar:
Posting Komentar