This is default featured slide 1 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 2 title

Foto Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 3 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 4 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 5 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

Rabu, 23 Desember 2009

(Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia) Persoalan Sosiologis – Filsafati dan Strategi Memerangi Korupsi


Oleh Lukman Wibowo

Sumber : www.harianjoglosemar.com
(Artikel ini telah dimuat di Harian Joglosemar, 8/12/2009)

Setiap jatuh tanggal 9 Desember, kita memperingati Hari Antikorupsi Internasional. Tujuannya, agar seluruh negara di dunia terbebas dari perkara korupsi. Bahkan di bulan ini, untuk mengapresiasi momentum tersebut, aksi massa bakal digelar secara serentak di berbagai penjuru tanah air Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Presiden SBY—lewat pidatonya kemarin (4/12)—sempat khawatir pada kemungkinan terjadinya anarkisme yang berjalan di luar kontrol. Kekhawatiran semacam itu seyogyanya tak perlu berlebihan, mengingat aksi massa tersebut adalah bersifat gerakan moral semata; bukan kudeta.
Apa yang menarik dari perayaan Hari Antikorupsi di negara kita ini? Jawabannya: Kita sedang merayakan sebuah perang melawan kejahatan korupsi yang terjadi secara sistemik.
Ya, perang yang kian sulit. Jika dahulu korupsi dilakukan di bawah meja, kini korupsi dilakukan di atas meja. Sejalan dengan asumsi ini, Transparency International Indonesia (TII) menuliskan laporannya: Runtuhnya Orde Baru tidak memperkecil kasus korupsi, justru sekarang keadaannya kian parah.
Sepanjang era Reformasi, beraneka institusi dibentuk untuk mengawasi sekaligus melibas sepak terjang para koruptor. Namun Indonesia masih tetap saja menjadi lahan persemaian tindak korupsi; mulai dari pejabat tinggi hingga merembet ke level pejabat rendah; juga tak hanya terjadi di pusat kota, tapi telah menyebar ke tingkat kelurahan maupun desa.

Masa Transisi; Persoalan Sosiologis dan Filsafati

Skala fluktuatif tumbuhnya prilaku korupsi, dapat dilihat dari kacamata sosiologi-politik masyarakat kita dewasa ini. Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Society mengemukakan 3 hal penyebab suburnya korupsi di negara yang sedang memasuki fase transisi di era modern.
Pertama, modernisasi menawarkan norma-norma baru yang lebih rasional ketimbang norma yang berlaku sebelumnya. Akibatnya, benturan antarnorma tak dapat dielakkan. Dalam suasana transisi ini—yang bisa memakan waktu selama 1-2 generasi—dimana norma baru belum diakui, sementara norma lama mulai goyah, maka terbukalah kesempatan orang untuk berbuat semaunya tanpa legitimasi dari kedua macam norma tersebut. Tindakan amoral korupsi, tumbuh leluasa di luar kontrol dua norma yang sedang berbenturan itu.
Kedua, dibukanya sektor industri yang memunculkan sumber-sumber kekayaan baru. Masuknya modal asing berdampak pada terciptanya relasi jembatan emas untuk menjalin kerjasama antara pemilik “kekuasaaan politik tapi miskin harta” dengan pemilik “harta tapi miskin kekuasaan”. Akhirnya, “hubungan gelap” di antara kedua pihak tersebut muncul, untuk berbagi kuasa dan kekayaan.
Ketiga, pada masa transisi, biasanya negara membuat banyak lembaga maupun undang-undang yang baru. Efek sampingnya, terjadilah “negosiasi” antara penegak hukum dengan mereka yang menjadi sasaran hukum. Dengan demikian, pemerintahan yang sedang melakukan perbaikan (reformasi) sistem politiknya, di saat yang sama juga akan membengkakkan jumlah tindak korupsi. Perseteruan KPK-Polri-Kejaksaan, adalah contoh konkretnya masalah ini.
Ditegaskan juga oleh Harvey Cox dalam The Secular City, korupsi akan kian tak terkendali jika negara tersebut terdiri dari berbagai suku yang amat plural. Ikatan primordial dan nepotisme yang masih kuat, akan memberi iklim kondusif untuk berbuat korupsi. Cox pun menambahkan, bahwa korupsi sulit diberantas karena korupsi melibatkan banyak pihak. Sehingga sesiapa yang coba melacaknya, malah justru terjebak di dalamnya.
Apa yang diulas Huntington dan Cox, kini sedang terjadi di Indonesia. Reformasi sebagai masa transisi sosial-politik, tak hanya melahirkan semangat baru, namun juga di arah yang berbeda, telah nenambah kronisnya hambatan-hambatan bagi reformasi itu sendiri. Jalan reformasi terganjal oleh pihak-pihak yang ingin memupuk kekayaan, dengan memanfaatkan kesempatan masa transisi yang labil.
Di luar kacamata sosiologi-politik, kita juga bisa merujuknya dari 2 aliran filsafat yang berbeda; cara pandang fungsionalis dan strukturalis. Dalam filsafat fungsionalis, tindak korupsi disebabkan oleh watak. Artinya, korupsi hanya sanggup diberantas ketika watak korup pelakunya bisa diperbaiki. Filsafat strukturalisme justru melihatnya dari sudut yang berseberangan. Korupsi bukanlah watak yang ajeg. Sifat manusia tumbuh di bawah pengaruh struktur sistem di luar dirinya. Sistem yang baik akan menciptakan manusia yang baik, demikian sebaliknya; sistem yang korup niscaya menciptakan manusia yang korup.
Dua filsafat tersebut memiliki proporsi kebenaran yang sama. Ini berarti, sinergisitas antara perbaikan sistem dan perbaikan moral, harus terus dikuatkan.

Strategi Memerangi Korupsi
Ada beberapa agenda strategis yang dapat ditempuh dalam rangka memerangi korupsi sistemik di negara ini.
Pertama, melakukan sterilisasi terhadap institusi-institusi kenegaraan—terutama institusi penegak hukum (seperti Polri, MA, dan Kejaksaaan)—dari peluang berlaku korup. Untuk itu perlu dilakukan seleksi ulang Hakim Agung dengan memperkuat posisi Komisi Yudisial (KY). Selain itu, KY harus di-support dengan efektifitas hadirnya Komisi Pengawas Kejaksaan, dalam mengawasi kinerja para jaksa di pusat sampai daerah.
Untuk institusi kepolisian, langkah yang bisa ditempuh adalah dengan cara melakukan perubahan sistem internalnya. Secara garis besar, 3 aspek sistem yang bermasalah ini adalah: Aspek instrumental (paradigma dan kerangka filsafat); aspek struktural (desain kelembagaan dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lain); dan aspek kultural (operasional sehari-hari, baik itu masalah manajemen ofisial maupun kinerja polisi di lapangan).
Otoritas kepolisian juga harus dinormalisasi: Kewenangannya tak boleh terlalu besar seperti saat ini. Otoritas polisi dapat didistribusikan ke berbagai institusi pemerintahan. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dari Amerika Serikat; yang telah meletakkan depositioning polisi di bawah sejumlah departemen.
Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia-Police Wacth (IPW) patut diberdayakan secara optimal. Dua lembaga pengawas ini harus diposisikan independen, baik secara struktural maupun kultural.
Kedua, membangun mekanisme peradilan korupsi yang efektif. Perlu dibuat khusus satu lembaga peradilan korupsi. Semua kasus korupsi prosesnya dilaksanakan dalam lembaga khusus ini, bukan oleh pengadilan umum (PN) atau pengadilan Ad Hoc. Ini penting dibuat guna meminimalisir terjadinya praktik suap di PN dan KPK.
Ketiga, mengelola kasus-kasus korupsi dengan transparan agar tak ada politik dagang sapi (judicial coruption) dalam proses pengadilan. Transparansi ini bisa disusun dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-court) untuk pelayanan publik.
Keempat, melakukan eksaminasi (pengujian) publik atas putusan perkara korupsi. Jika terjadi kontroversi atas putusan tersebut, maka publik (kalangan akademisi dan penggiat hukum) dapat melakukan kontrol hukum dengan semangat yang lebih objektif (Riewanto, 2007).
Kelima, lebih membudayakan sikap antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat. Banyak hal strategis maupun taktis yang mampu kita perbuat untuk memberantas korupsi. Itikad bersama yang kuat adalah kuncinya.
* * *
Tiada yang sulit untuk memerangi kejahatan korupsi. Selama masih ada political will yang kokoh dari seluruh stakeholders negara maupun masyarakat, korupsi pasti bisa dilumpuhkan.
Selamat merayakan Hari Antikorupsi, selamat berperang melawan korupsi!


Lukman Wibowo—Buruh bangunan;
Aktivis kebudayaan;
Tinggal di pinggiran kota Semarang

ALAMAT DINAS NON DEPARTEMEN DAN DINAS KESEHATAN SE-JAWA TENGAH


Bagi temen-temen yang membutuhkan alamat dinas non departemen.
Segera download lingk dibawah ini.
Semoga bermanfaat.
Jika ada kesalahan mohon maaf, saya hanya mengumpulkan dari internet juga.
Terima kasih atas kunjunganya.
Silahkan klik linknya.
DOWNLOAD

PANDUAN MEMBUAT BLOG, EMAIL DAN FACEBOOK


Salam perjuangan temen2.
Dengan ini pihak redaksi berusaha menerbitakan dalam bentuk elektronik buku
Karena media cetak sangat mahal.
Maka dari itu segera download.
ini panduan membuat blog bagi pemula.
Hanya dengan 1 jam dilayar komputer anda dijamin bisa membbuat blog.
Di dalamnya dibuat materinya secara step by step.
Selain pembuatan blog juga di tambah dengan pembautan alamat email dan facebook.
Silahkan bagi temen-temen yang ingin mendownloadnya.
Ingat ini hanya usaha saya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada sesama.
Jika ada kesalahan mohon maaf.
Kami atas nama redaksi hanya bisa berpasrah diri dan berusaha selalu
Silahkan Klik link dibawah ini:
DOWNLOAD

DOWNLOAD BULETIN LAPMICS GERATIS


Bagi kawan-kawabn yang belum tau versi cetak buletin bersuara.
Kami menghadirkan ketengah anda file yang bisa di baca.
Ingat ini hanya permulaan kami menyajikan versi semacam ini.
Namum hanya terbatas pada 3 edisi dulu.
Untuk yang selanjutnya akan kami usahakan.
Silahkan mendownload link dibawah ini.
Salam dari redaksi.
DOWNLOAD BULETIN BERSUARA
BULETIN 1
BULETIN 2
BULETIN 3
LIPUITAN KEGIATAN

Jumat, 06 November 2009

ILCI AR-RASYID SYUKURAN DAN ORASI BUDAYA


SEMARANG; Sekretariat di Jln. Sri Rejeli Utara 7 No. 4 begitu rame dan santai, ternyata dibalik itu semua ada agenda yang sangat membuat seseorang tidak akan melupakan suasana tersebut. Bahkan akan membuat mereka serperti berlari-lari bersama angin dan terbang melayang bagaikan malaikat kecil dengan kibasan sayapnya.

Sekitar hampir 30 orang lebih menghadiri acara syukuran dan orasi budaya ILCI Ar-Rasyid. Acara ini terselengara berkat kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang, Institut Pemikiran pimpinan Lukman Wibowo dan Lingkar Studi Alternatif (LaStA) Semarang. Acara ini hanya sekelumit cerita dai kegiatan Kibar Budaya untuk Negeri di Simpang Lima Semarang.
Perwakilan dari Institut Pemikiran saudara Lukman Wibowo mengatakan; bahwa setiap manusia membutuhkan tempat, salah satu tempat yang memedahi aspresiasi yaitu sebuah sanggar yang dapat membangun kemandirian dan kreatifitas.

Acara berlanjut dengan orasi budaya tentang keberagaman potensi manusia dan nasionalisme terhadap budaya indonesia. Pada titik akhir dari orasi budaya tersebut, santap syukuranpun dimulai. Tampak rame dan bersaja para pejuang melahap habis makanan dan minuman yang telah disediakan oleh panitia.

Di sela-sela makan bersama pimpinan ILCI Ar-Rasyid, Lukni Maulana; berpesan kepada khalayak pejuang umat untuk dapat ikut berpartisipasi menerbitakan buletin dengan mengirimkan hasil karyanya berupa puisi, cerpen, budaya, esai, opini (pokoknya yang berhubungan dengan seni dan budaya). Hasil karya tersebut dapat dikirim lewat email; valex_arrasyid@yahoo.co.id atau luknima@gmail.com.

Demo konflik Kisruh DPRD abaikan kepentingan masyarakat; Dewan Dikasih Replika Cotton Buds


SEMARANG; 6 November 2009, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang dan Puluhan aktivis yang tergabung dalam FORMIPA (Forum Masyarakat Islam Peduli Anggaran) mengelar aksi menuntut DPRD Kota Semarang untuk segera menjalankan tugas fungsi dan penuntasan agenda yang molor hampir empat bulan akibat kisruh perebutan Kursi Komisi. Aksi menutup mata ini dilakukan mulai pukul 09.00 dengan start dari Bundaran Tugumuda Semarang. Sebelum melakukan long march massa aksi menutup mata mereka dan satu diantaranya menuntun dari depan mengarahkan jalan menuju kantor DPRD dijalan pemuda. Mereka berbaris bersab kebelakang berjalan sambil membawa replika cotton buds (pembersih telinga) sekitar 1,7 meter.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut setelah tiba didepan gedung DPRD mereka melakukan orasi sambil meneriakkan yel-yel yang mengkritisi kondisi internal dewan yang terjadi saat ini. Tepat di kantor DPRD kota semarang sejumlah aksi melakukan teaterical berjalan merangkak menutup mata dengan kain berwarna hitam sembari sempoyongan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk simbolisasi dimana anggota dewan telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Setelah sekitar lima belas menit melakukan mediasi dan komunikasi akhirnya massa dapat masuk ke ruang dewan dan melakukan audiensi. Bahkan saat masukpun massa masih menutup mata. Baru setelah dibuka secara formal dialog dengan dewan kemudian secara simbolis massa aksi dengan dikomandoi salah satunya melepas tutup mata. Ini sebagai bukti bahwa dewan mau menerima runtutan mereka.

Dari beberapa perwakilan massa aksi secara teratur menyampaikan aspirasi melalui forum dialog. Ketua umum HMI Cabang Semarang Agus Thohir sesaat yang mewakili ketika menyampaikan aspirasinya memberikan gambaran atas kondisi yang semakin berlarut lama dimana anggota dewan ribut sendiri berebut jatah wilayah yang dianggap “basah” sehingga mengakibatkan banyak agenda yang harusnya bisa selesai tapi malah molor. Bahkan adanya keterlambatan terkait dengan mekanisme prosedur didewan dalam melakukan penganggaran jelas berdampak pada semua aspek penganggaran yang ada. Jelas ini akan merugikan masyarakat.

Dalam lanjutan penjelasannya sungguh harusnya DPRD harus bertugas dan berwenang untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi malah justru sebaliknya, maka diperlukan tuntutan untuk bisa memperbaiki kinerja Dewan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat kecil. Karena DPRD adalah institusi yang diharapkan menjadi representasi dari kepentingan masyarakat, selain itu juga diharapkan mampu menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat yang terejawantahkan dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Sesuai dengan UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 343 ayat (1). Akan tetapi dari fungsi lembaga perwakilan rakyat tidak terjadi dalam institusi DPRD kota Semarang 2009-2014. Fungsi DPRD kota Semarang seolah “mati” yang tercermin dari mandegnya proses tahapan perencanaan pembangunan ditandai belum terbahasnya APBD perubahan 2009 dan terkatung-katung tahapan APBD 2010.

PERMENDAGRI 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD 2010 menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar PEMDA dapat menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2010 secara tepat waktu. Akibat konflik yang berlarut lama antar fraksi menjadikan semua dokumen belum terbahas.

Diharapkan dewan dapat menjadi contoh dan meneladani bagi masyarakat terkait sikapnya, dan tidak ada alasan lain karena semua jelas bahwa egoisme kelompok baik partai, golongan atau bahkan kepentingan pribadi akan memporakporandakan tradisi musyawarah. Akibatnya kisruh akan mengerucut pada tidak konsistenya peran dan fungsi dewan dan lebih jauh akan membawa mosi tidak percaya. Menurut thohir dalam beberapa argumentasi yang disampaikan jelasnya ia menilai bahwa aksi ini dilakukan sebagai perhatian dan tanggungjawab kita untuk mengawal dan mengawasi bahkan menegur atas ketidakkonsistennya tugas, karena mengalami kemoloran.

Ia menambahkan bahwa dewan akan didukung terus selama mereka menjalankan tugasnya, tapi bila sebaliknya teledor dengan tugas dan kewenangannya maka tidak segan-segan akan mengerahkan massa dan menggalang kekuatan untuk meluruskan tujuan.

Setelah dialog sekitar 90 menit mereka menyampaikan semua uneg-uneg yang simpang-siur dan menuntut segera tiga hal terkait yang harus diperbaiki dalam kinerja DPRD Kota Semarang; pertama, segera menuntaskan agenda-agenda tahapan penganggaran daerah kota Semarang. Kedua, memberikan waktu 1 minggu tertanggal mulai dikeluarkan tuntutan ini agar DPRD Kota Semarang segera menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan tahun 2009. Ketiga, Segera menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban DPRD Kota Semarang sebagai mana yang diamanatkan UU No. 27 Tahun 2009.

Sebelum usai audiensi salah satu aktivis memberikan Cotton Buds sebagai bentuk simbolisasi bahwa anggota dewan untuk segera membuka telinganya dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Jika kuping mereka masih tertutup maka berarti anggota dewan telah menyelewengkan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat yang semestinya memperjuangkan hak kesejahteraan bukannya penindasan dengan bentuk lain seperti yang ditegaskan Agus Thohir. Lukni Maulana (Wartawan LAPMI HMI Cabang Semarang)

HMI Tampil dalam Pentas Budaya Nasional di Semarang


SEMARANG—Sekitar 40 kader HMI Cabang Semarang berpartisipasi dalam acara “Kibar Budaya Untuk Negeri” pada hari Minggu 1 November 2009, di Lapangan Pancasila (Bundaran Simpang Lima). Acara pentas seni dan budaya ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Gajahmada FM.

Sebanyak 21 kader HMI tampil sebagai penari latar dan pasukan bendera. Sisanya bekerja sebagai kru. Kader-kader tersebut tampil dengan mengatasnamakan berbagai komunitas seni budaya. Sebut saja komunitas itu bernama: Sanggar Ilmu & Cinta (Sang Ilci; pimpinan Lukni “Jay” Maulana), Komunitas Widya Buana (asuhan Mbah Darmo), dan Kenduri Hani (garapan Kang Lukman). Kader-kader yang “eksis” tersebut berasal dari Komkom IKIP PGRI, Widya Buana, IAIN Walisongo, dan Unnes.

Acara yang berlangsung pagi hingga petang itu, diisi oleh sejumlah kegiatan seperti Jalan Sehat, Pentas Musik, Tari, Barongsai, dan sebagainya. Kegiatan berlangsung cukup meriah, dan dihadiri oleh sekitar 4000 penonton.

Menurut Asst. II Sutradara, Lukman Wibowo, tampilnya anak-anak HMI di publik budaya bisa dibilang yang pertama kali dalam beberapa tahun terakhir ini. Tampilnya pun hanya sebagai partisipan, tapi yang penting HMI bisa lebih eksis di masyarakat luas. Bukan sekedar “jago kandang” atau “seperti katak dalam tempurung”. Dan yang terpenting, kader-kader muda HMI memiliki kesempatan menimba ilmu maupun memperluas jaringan dari situ, demikian tambah Lukman.

Pagelaran budaya ini didukung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dewan Kesenian Semarang, dan sejumlah paguyuban seni; Disutradarai oleh seniman Yogyakarta, Kenyut Qubro dan dibantu oleh Darmo Budi Suseno beserta kru dari Yogya dan Semarang. (Hanafi/LAPMI).

Senin, 02 November 2009

HMI Menuntut Hentikan Kriminalisasi KPK;

Semarang, 02, November 2009. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang bersama sejumlah Aktifis CICAK di Jawa Tengah menggelar aksi dukungan terhadap KPK. Aksi puluhan aktifis dilakukan dengan tutup mulut. Aksi tutup mulut tersebut dilakukan berkaitan dengan penyikapan terhadap dua penahanan pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah yang tak jelas status hukumnya.
Aksi dilakukan dengan bergandengan tangan memanjang mengintari Bundaran Videotron Air Mancur di jalan Pahlawan Semarang. Kemudian dilanjut berjalan bersama menuju Kantor POLDA Jawa Tengah dengan menaburkan bunga disepanjang jalan yang dilalaui sebagai bentuk keprihatinan terhadap kasus polemik antara POLRI dan KPK yang tak kunjung usai.
Sambil membagikan pita hitam sebagai simbol bentuk berkabung sebagai dukungan. Kepada pengguna jalan beberapa massa aksi juga melakukan pengikatan pita langsung ke lengan tangan kepada beberapa pejalan kaki yang melintasi jalan Pahlawan.
Menurut Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Agus Thohir, Aksii tersebut dilakukan bersama-sama untuk membuktikan bahwa HMI sebagai bagian dari masyarakat. HMI harus turut mengawal, mendukung dan menuntut pembebasan atas penahanan dua penahanan pimpinan KPK Non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah dari segala tuntutan.
Dia juga menambahkan untuk segera hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap KPK oleh POLRI. Bahkan kalau bisa KPK sebagai lembaga independen yang ada di Indonesia harus didukung dan dikuatkan untuk bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Bukan malah dikebiri dalam menjalankan perannya. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi indonesia.
Dalam penjelasan lebih lanjut, Thohir menegaskan harusnya presiden berani segera mengambil sikap dengan mereformasi undang-undang kepolisian sehingga terbentuk polisi sipil yang akuntabel dan kredibel. Bahkan ia menambahkan pimpinan POLRI harus lebih tanggap dengan rasa keadilan yang mengalir dimasyarakat dan terusik akibat kasus kriminalisasi KPK. Kalau perlu bagi mereka yang terlibat dalam rekayasa kriminalisasi terhadap KPK harus dinonaktifkan bahkan dipecat.
“Bila ini dibiarkan terus tanpa akhir tidak jelas jeluntrungnya, maka bisa dipastikan kedepan korupsi menjamur dan kredibilitas lembaga kepolisian akan hancur apabila polisi tidak segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk damage control. Oknum korup bila tidak dieksekusi maka lama kelamaan akan merajalela sehingga demokrasi akan terancam. Karena mereka yang berduit bisa membeli kebijakan dan kekuasaan” tandasnya.
Aksi tersebut diakhiri dengan menaburi bunga didepan kantor POLDA. Massa aksi langsung berjalan lagi menuju patung kuda Dipenegoro UNDIP pleburan dan Setelah itu membubarkan diri.n
Muhammad Hanafi (Direktur LAPMI HMI Cabang Semarang)

Jumat, 16 Oktober 2009

Sekolah Filsafat HMI Kom. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. Bidang Wacana mengundng temen-temen untuk hadir dalam sekolah filsafat.

Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap 2 minggu sekali.


Di mulai hari ahad Besok tanggal 18 Oktober 2009
Pukul. 15.30 WIB
Di Wisma Assalam Jl. Magoyoso IV no. 39 Ngaliyan Semarang
Contk Person : 085225056699


Dengan pembimbing : Bapak Zainul Adfar (Dosen IAIN Walisongo Semaarang).

Jumat, 18 September 2009

Lebaran


Keluarga besar HMI Cabang Semarang dan Lembaga Pers Mengucapkan Taqaballahu Mina Wamingkum...
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com