Koordinator Nasional (Kornas) Lapmi PB HMI MPO mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Mengembalikan Fungsi Kontrol Pers yang Sehat & Meredam Tarikan Kepentingan Politik 2014” pada Sabtu (26/10/2013) bertempat di Dinas Perijinan Kota Yogyakarta. Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Lapmi yang diselenggarakan oleh Kornas Lapmi PB HMI MPO bekerjasama dengan HMI Cabang Yogyakarta tanggal 26-27 Oktober 2013 lalu.
Pembukaan seminar ini dimulai
pada pukul 13.00. Dalam sambutannya, Koordinator Nasional (Kornas Lapmi)
Fathurrahman, mengatakan “Munas Lapmi adalah acara 2 tahunan yang diselenggarakan
oleh Kornas Lapmi sebagai lembaga kekaryaan PB HMI MPO dalam menentukan
terobosan strategis Lapmi dan menentukan kepengurusan yang baru. Seminar kali
ini dilatarbelakangi kondisi media saat ini yang rentan adanya tarikan kepentingan
dalam pemilu 2014 karena kepemilikan sejumlah media oleh kader-kader partai
politik”, ujarnya.
Ketua Umum PB HMI MPO, Puji
Hartoyo mengatakan “Pers adalah pilar keempat demokrasi, yang menjadi satu-satunya
harapan masyarakat Indonesia, karena ketiga pilar lainnya kurang dipercaya
publik dengan maraknya kasus korupsi yang menimpa lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Maka Lapmi
diharapkan dapat memberikan konstribusi nyata untuk melakukan kontrol sosial
dan mencerahkan masyarakat”, kata Puji.
Pembicara dalam seminar kali ini
adalah Dr. Lucas Suryanto (Ketua Masyarakat Penduli Media); S. Rahmat Arifin
(Ketua Bidang Isi Siaran KPI Pusat); Fathurrahman (Koordinator Nasional LAPMI).
Dalam paparannya, Dr. Lucas menyampaikan “Pers dalam demokrasi terkonsolidasi
harus memiliki kemerdekaan pers yang otonom dan kritis”, ujarnya. Sedangkan Kanda S. Rahmat (Mantan Pengurus
HMI Komisariat Geografi UGM), mengatakan “Maraknya narcisme tokoh-tokoh partai
politik yang sering memanfaatkan media untuk menayangkan iklan dan program dalam
rangka pencalonan dirinya untuk kepentingan pemilu 2014, karena kepemilikan beberapa media yang ada baik televisi, koran,
majalah maupun radio dikuasai atau dimiliki oleh kader partai politik”. Sedangkan
Fathur, mengatakan “Wartawan saat ini ada yang dikenal dengan istilah wartawan
bodrex karena menggunakan profesinya hanya untuk mengejar keuntungan bisnis,”
papar Fathur.
Pada akhir seminar ketiga
pembicara tersebut menyimpulkan pentingnya membangun gerakan literasi media kepada
masyarakat agar masyarakat bisa kompak membuat gerakan untuk mengkritisi media
yang sarat akan unsur politis, melakukan pengawasan media (media watch), bahkan
membuat asosiasi masyarakat untuk menolak atau memboikot program-program
tayangan media yang tidak sehat agar mampu mengembalikan lagi fungsi kontrol pers yang sehat. (NR).
0 komentar:
Posting Komentar