This is default featured slide 1 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 2 title

Foto Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 3 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 4 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

This is default featured slide 5 title

Majalah Bersuara LAPMI Cabang Semarang

Jumat, 24 April 2009

PERLUNYA EKONOMI BERKEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT


M. Syarif Hidayat


Sembilan tahun sudah Era Reformasi berjalan. Sebuah Era yang digadang – gadang dapat memberikan pembaharuan ke arah yang lebi baik. Perubahan- perubahan yang mencakup segala hal yang dinilai telah merugikan rakyat. Tugas yang sangat berat dalam memperbaiki secara mendasar atas pemerintahan yang kurang baik selama tiga puluh dua tahun. Salah-satu dari beberapa hal tersebut adalah ekonomi. Orde baru telah membawa perekonomian bangsa ini pada sistem ekonomi Neoliberal. Ekonomi yang hanya mementingkan dan menguntungkan sebagian kecil dan mensengsarakan rakyat ternyata telah mengakar selama puluhan tahun di negeri ini.

Pemerintah Reformasi seharusnya sadar akan hal – hal kelam yang terjadi di masa lalu. Apalagi sekarang juga terbukti dengan adanya krisis di mana- mana dan krisis keuangan global yang terjadi di Amerika pada khususnya. Fenomena-fenomena diatas, semestinya dapat memberikan pelajaran tersendiri bagi pemerintah bahwa sistem ekonomi liberal tidak tepat diterapkan di negeri ini.

Oleh karena itu, pemilu kali ini dapat mengahasilkan suatu presiden yang berorientasi pada ekonomi berkeadilan. Dimana terciptanya kesejahteraan rakyat banyak adalah prioritas pertama. Janji – janji yang mereka sebutkan waktu pemilu bukan hanya sekadar “omongan kosong” saja.


Perlunya Ekonomi Berkeadilan Adalah Untuk Kesehateraan Rakyat

Konsepsi ekonomi berkeadilan sebenarnya adalah sebuah antagonis dari sistem ekonomi pada masa orde baru. Dalam pemerintahan Suharto(Orde Baru), penekanan tentang sektor ekonomi lebih mengedepankan pada kemakmuran(Trickling-Down Effect Approach). Paradigma tersebut dapat dilihat dengan ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme Trickling-Down Effect. Bagi pemerintah ORBA, rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indikator yang baik bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan

pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin dan lain sebagainya, namun menurut banyak pengamat hasil tersebut hanya bersifat semu. Karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan

ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan

kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut « konglo-merat ». Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya penguatan fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya, seperti terlihat pada saat kasus dimana perekonomian tersentuh oleh angin krisis moneter saja, capaian-capaian yang dibanggakan sudah kurang bermakna lagi bahkan cendrung memporak prandakan berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari kenyataan tersebut, menurut hemat penulis perlu adanya konsepsi yang lebih mengedepankan keadilan. Maka pendekatan ekonomi berkeadilan lebih didahulukan baru kemakmuran (equity with growth approach) bukan mendahulukan kemakmuran baru keadilan(trickling-down effect approach ). Disamping itu, sudah menjadi kebiasaan yang latah pada diri manusia jika mereka mencapai kemakmuran mereka akah melupakan oran dan lingkungan sekitrarnya.

Dengan mendahulukan kedilan diharapkan kemakmuran rakyat akan tercapai(Economic Rights).

Konsepsi Ekonomi Berkeadilan Dalam Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam

Dalam ekonomi pancasila, kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Kalau dalam ekonomi kapitalisme, perekonomian hanya dikuasai oleh sebagi orang saja sedangkan dalam ekonomi komunisme lebih condong pada sosialisme dengan proteksi pemerintah yang kuat, maka ekonomi pancasila berada di tengah- tengah antara keduanya. Ekonomi pancasila juga mengikuti mekanisme pasar. Dalam arti kebebasan individu tetap berjalan tetapi tetap ada proteksi dari pemerintah. Pemerintah tidak membiarkan pasar berjalan dengan sendiri dan bebas. Karena dikhawatirkan ketidakadilan dan saling menindas antar pelaku ekonomi akan terjadi. Dengan adanya Proteksi Regulasi berupa aturan-aturan tersebut dapat terciptalah suatu keadilan. Setelah itu, kemakmuran masyaraka bukan hanya sekadar mimpi panjang yang kosong.

Sebagaimana dengan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam sangat kongkret dan jelas sekali. Beberapa kata keadilan banyak sekali ditemukan dalam Al-qur’an. Berbagai istilah terminologi keadilan dalam Al-qur’an adalah ‘adl, qisth, mizan, hiss, qasd atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidak-adilan adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya. Setelah kata ‘Allah’ dan ‘pengetahuan’, keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al Qur‘an.

Zakiyyuddin dalam Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa‘Adl mencakup beberapa hal yaitu Persamaan balasan (kuantitatif), Persamaan kemanusiaan (kualitatif), Persamaan di hadapan hukum dan undang-undang, Kebenaran, kejujuran, proporsional, Tebusan dan penyucian. Qist bermakna distribusi yang adil, berbuat dan bersikap adil dan proporsional. Qasd bermakna kejujuran dan kelurusan, Kesederhanaan, hemat, Keberanian. Qawwam, Istiqamah berarti Kelurusan dan kejujuran. Hiss berarti distribusi yang adil, kejelasan dan terang. Mizan berarti keseimbangan dan persamaan balasan. Sedangkan Wasat berarti moderat, tengah-tengah dan terbaik, terpilih, terpuji.

Melihat beberapa ketarangan diatas, yang dimaksud keadilan dalam Ekonomi Islam adalah Persamaan Kompensasi, Persamaan Hukum, Moderat dan Proporsional.

Persamaan konsepsi adalah adil sesuai umum, persamaan hukum menjelaskan bahwa di mata hukum kedudukan orang itu sama. Moderat berarti tengah – tengah sehingga dalam mengambil keputusan, orang harus menempatkan posisi pada tengah – tengah dengan tidak bermaksu memihak manapun. Sedangkan Proporsional adalah Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada; mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.

Dengan demikian ekonomi berkeadilan sangat tidak bertentangan dengan konsep Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Islam. Bahkan konsepsi Ekonomi berkeadilan sangat didukung dan ditekankan oleh kedua sistem ekonomi tersebut. Paradigma ekonomi berkeadilan yang sesuai dengan bangsa ini seharusnya tertanam pada diri pemimpin kita. Karena dengan dijalankannya ekonomi berkeadilan, kemiskinan, kelaparan dan kesenjangan sosial yang masih melingkupi bangsa ini dapat teratasi. Sehingga kesejahteraan masyarakat tidak mustahil akan terwujud.


DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, Laica. Strategi Pembangunan Ekonomi Berwawasan Kerakyatan. Kertas karya untuk persiapan Seminar Membangun Kemandirian Daerah untuk Mewujudkan Pembangunan Bangsa dalam Konteks Global, Kampus Universitas Hasanuddin U.P., 11/7/1998.
Zakiyuddin, Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an, Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.2007.
Raharja, Dawam. Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu. IIIT-Indonesia. 2004

Minggu, 05 April 2009

Hakekat Kepemimpinan Dalam Organisasi dan Efektifitas Perjuangan di HMI


Oleh : Agus Thohir
(Ketua Umum HMI Cabang Semarang)
Berorganisaisi adalah kodrat alamiah manusia yang pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, ia tidak akan mampu hidup tanpa manusia lainnya yang ada disekitarnya. Manusia sendiri memerlukan komunitas untuk berinteraksi guna memenuhi hidupnya. Manusia sebagai mahluk individual yang memiliki dua misi di dunia yaitu misi dimensi vertikal berupa ketundukan kepada sang khalik dan misi dimensi horisontal berupa hubungan antara manusia dan alam lingkungan. Dimensi horisontallah yang mencerminkan di mana manusia menjadi kontrol sosial bagi dirinya dengan lingkungan masyarakatnya. Maka manusia berperan dalam sebuah gerakan yang di sebut organisasi, karena merupakan wadah untuk menyelaraskan dan mengseimbangankan (equilibrium) misi berjuang atau jihad untuk memakmurkan dunia.
Dari misi dimensi horisontal itulah, organisasi di perlukan sebagai perwujudan kebersamaan untuk melakukan perubahan sosial (social of change). Tidak heran jika terbentuk berbagai macam-macam komunitas ataupun organisasi. Akan tetapi yang di perlukan bukanlah perbedaan itu, namun bagaimana organisasi itu berperan sesuai visi yang berlaku. Dalam berorganisasi kita di temui berbagai macam karakter elemen gerakan dan karakter individual manusia.
Kekuatan suatu organisasi terletak pada kerjasama, bukan perbedaan untuk satu kepentingan atau kepuasan individual, tetapi kerjasama itulah wujud keberadaan dari organisasi yang didalamnya terdapat bermacam manusia (multicultural) dimana mereka membutuhkan hidup berkelompok bermasyarakat bergotong royong sesuai dengan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia itu sendiri. Dengan adanya kerjasama yang teratur maka tujuan akan mudah dicapai. kebutuhanpun akan terpenuhi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan berdayaguna dan menghasil guna.

Hakekat Kepemimpinan
Fokus topik kali ini yang diketengahkan sengaja dipilih untuk merenungkan kembali makna kepemimpinan yang sejati. Kepemimpinan sering diartikan dengan jabatan formal, yang justru menuntut untuk mendapat fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meskipun banyak di antara pemimpin yang dimaknai sebagai jabatan atau sebuah amanah, namun dalam kenyataannya sedikit sekali. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri kita sehingga diperlukan suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter.
Dari berbagai rujukan teori kepemimpinan yang ada dapat di ambil dalam beberapa kategori. Diantaranya menurut etimologi istilah kepemimpinan bila kita telaah dapat kita konsepkan dari beberapa istilah kosakatanya. Pertama lead yang artinya pimpin berubah dengan konjugasi menjadi pemimpin “leader” dan kepemimpinan “leadership”. Dalam beberapa referensi lain bisa dimaknai dengan pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, ketua, kepala, raja dll. Menurut hemat saya kepemimpinan merupakan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mengarahkan dan bahkan mengontrol. Dalam hal ini pemimpin pastinya mempunyai pengaruh dikarenakan memiliki kecakapan.
Dalam bahasa arab istilah imamah, amir, Al Mu’minun (pemimpin orang-orang islam)/ khalifah setelah rasul wafat terutama bagi kempat khulafaurrasyidin. Amir jamaknya umara’ yang bermakna pemimpin/ penguasa sesuai dengan ayat al Quran. Bahkan dalam Al Qur’an juga ditegaskan bahwa Setiap manusia bertanggungjawab memakmurkan bumi. disisi lain kepemimpinan dalam Islam adalah dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik bersama atau perorangan.
Pemimpin mampu menjalankan pemerintahan haruslah dengan segala aturannya yang ditopang dengan kesehatan jasmani, keilmuan, kecakapan, dan akhlakul karimah.
Dimana kepemimpinan merupakan suatu instrumen untuk dapat menjalankan sesuatu kegiatan dalam rangka menentukan dalam mencapai tujuannya.

Aspek Peran dan Fungsi Kepemimpinan
Dalam beberapa hal yang menjadi pertimbangan bahwa pemimpin sebagai penggerak yang mempu mengkoordinasikan baik pada wilayah kebijakan dan manajemen integrasi andministrasi. Begitu peran besar yang harus dimiliki seorang pemimpin, ia harus mampu menjadi poros penengah dari berbagai keinginan, perbedaan dll. Maka disinilah sosok pemimpin dan strateginya dibutuhkan untuk memobilisasi dan perantara antara stakeholder satu dengan yang lainnya. Karena selain penentu arah yang akan ditempuh ia juga sebagai wakil organisasi yang menjadi mediator andal khususnya dalam hubungan kedalam, terutama menangani situasi konflik.
Pemimpin harus memiliki integritas, efektifitas, rasionalitas, obyektifitas dan netral. Jauh dari semua itu pemimpin jelasnya menjadi pelaksana/eksekutif, perencana (planner), pembuat kebijakan (policy maker) dan pastinya menjadi seorang ahli. Seorang leader hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan realistis sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tepat menuju arah yang telah dicita-citakan. Ia harus mampu menuntun, memandu, membimbing, membangun motifasi kerja mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan dan berkomunikasi dengan baik memberikan super visi yang efisien.

Efektifitas dan Visi Kepemimpinan

Kepemimpinan seolah menjadi menarik untuk dikaji, Terlepas dari begitu banyak metode dan gaya kepemimpinan yang ada pada dasarnya tidak ada yang lebih penting ketimbang efektivitas dalam kepemimpinan itu sendiri. Apapun gaya dan metode yang digunakan tidak akan ada artinya jika tidak menjadi efektif.
Seorang pemimpin organisasi tidak dinilai dari penguasaan terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Tolok ukur seorang pemimpin adalah keputusan yang diambil dan bagaimana keputusan tersebut efektif bagi organisasi yang dipimpinnya.Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif bagi sebuah organisasi perlu mengenali dan memahami visi organisasi yang dipimpin. Visi organisasi selanjutnya diturunkan menjadi visi kepemimpinan, dengan demikian tidak ada pertentangan antar keduanya.
Bila organisasi diibaratkan sebagai sebuah kapal lengkap dengan awaknya yang masing-masing memiliki spesialisasi, tanggung jawab dan tugasnya maka seorang pemimpin adalah kapten kapal tersebut. Seorang kapten kapal tidak sekedar berfungsi mengkoordinir bagaimana setiap bagian bekerja namun lebih dari itu dia bertugas menentukan arah dan tujuan dari kapal dan memastikan bahwa setiap fungsi melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Sama halnya dengan sebuah kapal yang ketika berlayar memerlukan tujuan, demikian pula organisasi memerlukan tujuan yang diistilahkan sebagai visi. Tanpa visi maka organisasi akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Pada organisasi semacam ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, kemungkinan pertama organisasi tersebut dalam operasionalisasi kesehariannya asal jalan saja sedangkan kemungkinan yang lain setiap individu dalam organisasi akan fokus mengejar kepentingan masing-masing dan organisasi tidak lebih dari sekedar lembaga atau brand yang menaungi mereka.
Adakah organisasi semacam ini? Tentu saja ada, saya telah melihat sendiri beberapa organisasi yang terjebak pada situasi semacam ini. Beberapa diantaranya tidak mampu bertahan sementara sisanya masih sanggup bertahan karena mereka merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar dan untungnya organisasi yang lebih besar ini cukup memiliki visi dan kompetensi. Meski demikian organisasi semacam ini ibarat kanker bagi induknya yang akan membebani. Beban yang dimaksud bukan hanya finansial namun bisa juga berupa brand image.
Sebuah organisasi bisa terjebak pada situasi dimaksud di atas karena beberapa kemungkinan. Bisa jadi situasi ini tecipta karena organisasi didirikan oleh seorang yang visioner dan sangat berpengaruh namun kurang melakukan sosialisasi visinya kepada para kolega atau bawahan, ketika si pendiri ini mundur maka biasanya organisasi akan mengalami penurunan. Kemungkinan lain adalah organisasi terjebak mempertahankan visi yang dibentuk beberapa periode sebelumnya. Lingkungan di luar organisasi sifatnya dinamis, organisasi harus senantiasa mampu selangkah di depan perubahan yang terjadi.
Setiap organisasi bediri dengan latar belakang yang berbeda meski demikian kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan output. Output salah satunya berupa kesejahteraan bagi organisasi itu sendiri agar dapat terus bertahan dan membiayai dirinya sendiri. Kesejahteraan hanya dapat tercipta bila organisasi mampu menangkap peluang yang ada. Sebab pada dasarnya di dalam organisasi sendiri hanya ada cost, baik biaya untuk inovasi, SDM, pemasaran dan lain sebagainya. Sementara peluang ada pada lingkaran eksternal, dengan demikian penting bagi organisasi untuk menentukan strategi dalam rangka mencapai kesejahteraan dengan berkompetisi. Itulah pentingnya memahami dinamika dan kebutuhan yang ada dilingkungannya. Sayang beberapa organsasi memang terlalu “angkuh” untuk berubah demi memenuhi tuntutan.
Untuk menentukan rumusan strategi yang tepat tentunya organisasi perlu mengumpulkan berbagai informasi internal. Informasi tersebut meliputi informasi dasar mengenai cashflow, informasi mengenai kompetensi dari organisasi dan individu serta informasi mengenai alokasi sumber daya baik dana maupun SDM. dengan demikian untuk membangun link dan match antara organisasi dengan lingkungan sekitar eksternal dibutuhkan kreatifitas dan ketahana dari para pengurusnya atas tempaan yang terjadi. Kondisi inilah yang memungkinkan organisasi mencapai kesejahteraan.
Faktanya tidak sesederhana itu terutama bagi organisasi yang telah berjalan bertahun-tahun. Dalam kondisi semacam ini ternyata tidak membuat organisasi sadar dan memperbaiki diri, sebaliknya mereka tanpa peduli akan arah organisasi. Masing-masing mengejar visi pribadinya yang kebanyakan tidak menguntungkan bagi organisasi. Beberapa individu dalam organisasi memperoleh status dan nama namun tidak demikian halnya dengan organisasi yang menaungi kreatifitasnya.
Juru mudi memiliki tugas, juru mesin memiliki tugas, bahkan juru masakpun demikian. Namun setiap dari mereka hendaknya melaksanakan tugas untuk tujuan yang sama. Apa jadinya jika juru mudi hanya memperdalam kemampuan mengemudinya tanpa tahu arah kapal demikian pula juru mesin dan yang lainnya. Itulah pentingnya visi dan itulah peran seorang pemimpin untuk mengkoordinir setiap fungsi untuk mencapai sebuah tujuan bersama.
Visi dan strategi organisasi berkaitan erat dengan efektivitas kepemimpinan. Itulah sebabnya dipaparkan panjang lebar mengenai visi organisasi. Sebab seorang pemimpin bekerja berdasarkan visi organisasi dan visi pribadi. Tanpa keduanya mustahil kepemimpinannya akan efektif. Bagaimana seorang kapten kapal dapat memimpin anak buah dan kapalnya tanpa dia sendiri tahu kemana kapal ini harus berjalan?
Tanpa adanya efektivitas kepemimpinan maka seorang pemimpin tak lebih dari sekedar simbol yang tiada arti, kepemimpinannya adalah sia-sia. Menentukan gaya kepemimpinan adalah masalah kedua, sebab tanpa adanya visi organisasi dan visi sang pemimpin gaya apapun yang digunakan tidak akan memberi kontribusi yang berarti.
Pemimpin yang efektif juga harus menekankan keputusan pada sesuatu yang benar bukan sesuatu yang dapat diterima. Merasa khawatir akan apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima adalah inefisiensi, sebab dalam proses mencari jawaban “Apa yang dapat diterima?” biasanya beberapa hal penting yang membuat sebuah keputusan menjadi efektif akan disingkirkan.
Faktor penting lainnya yang menentukan efektif tidaknya kepemimpinan adalah peran serta dari anggota organisasi tersebut. Peran serta menjadi faktor akhir yang menentukan kepemimpinan. Organisasi sering mencari sosok super leader yang diharapkan akan membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik, namun tidak jarang terjadi meski telah memperoleh seorang pemimpin yang super tetap saja organisasi tidak bergerak ke arah yang diharapkan. Hal ini disebabkan ketiadaan atau rendahnya partisipasi dari anggota. Sehebat apapun seorang pemimpin tanpa peran serta anggotanya tak akan ada artinya.
Situasi riil yang terjadi adalah di Indonesia, masalah terbesar bagi bangsa ini bukanlah mencari sosok pemimpin yang ideal namun sebaliknya mencari warga negara yang ideal yaitu warga negara yang mau berperan serta dan peduli untuk membangun bangsa. Sayang selama ini justru sosok kepemimpinan ideal yang selalu sibuk diperdebatkan. Lalu dengan melihat semua itu apakah kita akan menjadi bagian yang terlibat dalam masalah itu? Yang ikut menambah banyak beban organisasi yang kita ikuti, atau kita optimis menjadi salah satu motorik penggerak tanpa memilah dan memilih apakah itu kita menunggu sekitar kita? Begitulah adanya sehebat apapun organisasi, pemimpinnya, personelnya tapi tanpa disertai kesadaran partisipasi dan kerjasama maka takaakan ada keberhasilan. Karena keberhasilan terletak dari ilmu yang dipunyai dan semakin tinggi maka semakin cakap kita melakukan sesuatu yang terbaik.

HMI, Khittah dan Konsistensi Perjuangan Mulia
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mempunyai tujuan untuk mencetak atau membina kader-kader organisasi sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam AD/ART serta pedoman-pedoman organisasi yang tercakup dalam konstitusi. Hal ini dirumuskan dan diaktualisasikan dalam aktifitasnya dan merupakan konskuensi logis dari perkaderan dan perjuangan yang bertumpu pada diri kader.
Kader merupakan elemen yang sadar dan aktif sehingga merupakan tonggak/ tulang punggung organisasi yang kelak menjadi pioner perubahan dalam masyarakat dan ummat. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan pembinaan kader/ anggota dengan harapan setiap anggota HMI mempunyai kesadaran berideoligi (sense of ideology) dan kesadaran berorganisasi (sense of organization). Kesadaran organisasi dapat tercapai apabila ditopang oleh tiga unsur yaitu
1. Kesadaran mencapai tujuan bersama (common purpose) dengan prinsip gotong-royong
2. Kesadaran akan adanya kesatuan visi kepemimpinan (unity of commond) yang berarti kepatuhan kepada pemimpin (diziplin organization)
3. Saling mempercayai. Percaya mempercayai dalam artian positif dan dinamis yakni saling mengontrol satu sama lain dan tidak bersifat acuh tak-acuh.
Dari keberlangsungan komunikasi kebersamaan dalam visi kepemimpinan maka dibutuhkan landasan pijakan (konsepsi aktifitas) berorganisasi dan tujuan organisasi. Dimana konsep tersebut memberi visualisasi semangat ideoligis pada diri kader sehingga dapat menjawab kebutuhan tentang pentingnya immunitas pada setiap kader dalam mencapai cita-cita perjuangannya. Ini merupakan konsepsi bangunan ideologi pada diri kader dalam memberi penjelasan tentang paradigma HMI mengenai kesemestaan dan keeksistensian yang wajib diakui. Dengan memperjuangkan kebenaran untuk mencapai jalan hidup yaitu cita-cita yang diejawantahkan dalam berorganisasi. Khittah perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam merupakan sebagai dokumen dan landasan gerak organisasi yang secara integral mencakup penjelasan utuh tentang pilihan ideologis yaitu prinsip-prinsip penting dan nilai-nilai yang dianut oleh HMI sebagai tafsir asas, tujuan, usaha dan independensi HMI.
Sebagai paradigma gerakan khittah sendiri merupakan intepretasi yang menjelaskan muatan kesatuan antara landasan, tujuan dan metodologi dalam pencapaian tujuan organisasi. Didalamnya juga menjabarkan konsepsi filosofis azaz yang menjelaskan keyakinan HMI tentang Ketuhanan, Kesemestaan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan. Keyakinan tersebut merupakan akar dari segenap perbuatan manusia sebagai insan kamil yang mana tertuang dalam prinsip tauhid dan dipahami secara holistik bukan sekedar dogmatis melainkan kesadaran yang murni yang transenden.
Khittah merupakan tafsir tujuan HMI dan dijabarkan dalam konsep dan hakekat perkaderan sebagai upaya sistematisasi nilai cita yaitu menuju individu ulil albab dan masyarakat Islam yang dicita-citakan akan melahirkan interaksi dan hubungan sosial yang adil.
Dalam kerangka konseptual khittah khususnya di tujuan memberikan gambaran atas pijakan bahwa dalam bangunan epistemologi keilmuan sudah menjadi sandaran dalam mengetahui tentang realitas kebenaran. Pada tujuan jamaah HMI yang tertulis dan berbunyi “Terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulil albab yang bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wata’ala”. Dari sisi ini ada beberapa karakteristik diantaranya yaitu :
1. Hanya takut kepada Allah
2. Tekun beribadah tiap waktu
3. Bersungguh-sungguh mencari ilmu
4. Mampu mengambil hikmah atas anugrah Allah
5. Selalu bertafakur atas ciptaan Allah yang ada dilangit dan di bumi
6. Mengambil pelajaran dari sejarah dan kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah
7. Kritis mencermati berbagai pendapat, mampu memilih yang benar dan terbaik
8. Tegas dalam mengambil sikap dan pemihakan atas pilihannya
9. Tidak terpesona atas pandangan mayoritas yang menyesatkan
10. Dakwah dengan sungguh-sungguh ke masyarakat dan bersedia menanggung segala resikonya
Dari beberapa yang termaktub dalam khittah termasuk konsepsi kepemimpinan bukan sekedar dipahami sebagai referensi tapi bagaimana esensi dan subtansi atas kesemestaan, manusia sendiri sebagai khalifah dengan kemampuannya maka seharusnyalah ia mampu memahami semesta dan mengerti atas penciptaan. Inilah yang coba dibangun dalam konsep keberadaan rumusan ke-jamaah-an, yang tidak menafikkan kreatifitas individu.
Dengan semangat juang tinggi yang timbul dari individu-individu (kader) dan dukungan dari lingkungan (Jamaah) maka konskuensi terciptanya kondusifitas lingkungan atas perubahan dapat terjadi bahkan tercapai. Kemampuan akan perubahan tersebut harus dijadikan arah gerakan jamaah menuju terciptanya masyarakat yang telah dicita-citakan yaitu masyarakat “baldatun thayibatun warabbun ghafur”.
Untuk mencapai masyarakat cita diperlukan penopang yang kokoh diantaranya internalisasi nilai-nilai perjuangan dan proses perkaderan. Yaitu usaha dari kedirian entitas atas usaha dalam bentuk ikhtiar baik individu ataupun jamai dalam memperjuangkan perubahan kearah perbaikan. Inilah pijakan dasar yang harus dipahami bersama dalam menentukan hasil dari proses perkaderan dan perjuangan di HMI.
Peran ini dikembalikan pada masing-masing kader “seberapa besar apa yang dicurahkan maka sebesar itulah yang akan anda dapatkan” dengan benturan diri dengan masyarakat akan membentuk karakter pribadi kita. Posisi ini juga menentukan kualitas kekhalifahan manusia dalam kehidupan didunia dalam memaknai usaha berjihad. Karena berjihad bukan saja dimaknai perlawanan terhadap yang bathil tetapi lebih yaitu kita sebagai diri manusia harusnya melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu yang membelenggu kita pada arah kenistaan.
Keyakinan atas bangunan mindset (niat tujuan) untuk beramar ma’ruf bukan sekedar simbolisasi ketundukan atau kepatuhan namun pemahaman yang kita miliki atas rasa syukur dan kecukupan dengan dibarengi usaha yang riil atas usaha memanifestasikan nilai-nilai Islam keranah publik dalam bentuk kesalihan pribadi dan kesalihan sosial itu yang menjadi penentu sikap. Sikap ini dengan sendirinya mampu menjadi maksimalisasi perjuangan yang dibarengi manajerial ikhtiar yang kontinue.
Semua itu adalah keniscayaan ikhtiar dalam membentuk pribadi kaum mu’min diantaranya misi diri yang kuat dan siap tempur, diantaranya dengan standar peran yang dimiliki yaitu :
Ø Muabbid menjadi insan yang tekun beribadah mulai dari ibadah yang terkait pada dirinya maupun terkait dngan lingkungannya. (terbentuk karena visi)
Ø Mujahid memiliki semangat juang yang tinggi sehingga ia memiliki pemahaman dan kemampuan berjihad dalam garis agama (kualitas spiritual dalam perjuangan)
Ø Mujtahid memiliki kemampuan berijtihad sehingga segala tindakannya didasarkan pada pilihan sadar dari dalam dirinya.( internalisasi nilai perjuangan)
Ø Mujadid memiliki kemampuan dalam melakukan pembaharuan di lingkungan sekitarnya. (untuk mewujudkan nilai tauhid dan keadilan sosial dengan menjadi agen social of change)
Pencapaian dari tahapan peran ini bukanlah mustahil untuk dibentuk dan diwujudkan apalagi menjadi pribadi yang siap tempur dan tidak tergoyahkan dalam menjalani hidup. Tidak ada satupun insan yang berani menjamin bagaimana mencapai kualiatas diri kecuali dimulai dari “change your thinking” dengan proses pembentukan kualitas diri menghadapi masalah-masalah yang melingkupi kita. Mulailah dari hal-hal kecil dan pembiasaan inilah nantinya akan menjadikan kita lebih, karena bila kita mau menjadi besar haruslah menyelesaikan hal-hal yang kecil dan jangan pernah membuat kecil masalah.
Dari kebiasaan yang kita jalani dan berpegang pada ikhtiar yang kita lakukan kita sebagai manusia “ khalifah” diciptakan dalam keadaan suci sesuai dengan fitrahnya maka kita harus memperjuangkan kemerdekaan diri dengan berproses pada optimalisasi diri baik dari fungsi amanah dan peran kita sebagai khalifah dan Abduh. Amanah akan menjadi ukuran yang relatif bila kita persepsikan dari unsur prilaku tapi bila itu dimaknai sebagai tanggungjawab moralitas transenden maka akan menumbuh-kembangkan komitmen dan loyalitas sehingga profesionalitas dapat berjalan dengan sendirinya. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang kita lakukan dan itu menjadi konskuensi logis atas pilihan yang kita lakukan.
Hidup adalah pilihan dan dunia adalah sesaat, dengan dibekali indra, akal dan hati manusia berhak menentukan pilihannya. Dengan usaha mencari dan memperoleh pengetahuan dan petunjuk keselamatan yang ada kita dapat memilah dan memilih dan semua adalah resiko yang kita hadapi baik itu resiko pengorbanan dan penderitaan, tapi itulah isyarat kesemestaan yang ditawarkan kepada kita semua sebagai manusia. Allah tidak akan menguji atau memberi cobaan yang melebihi kapasitas yang dimiliki hambanya sehingga segala resiko dapat di ambil hikmahnya selama kita berproses menuju kesempurnaan abduh.
Konsistensi dan keistiqomahan atas perjuangan kita didunia dalam melawan ketidak adilan adalah realitas yang harus dihadapi, dengan berpegang teguh pada independensi terhadap semua kebenaran dari Allah. Dengan kritis obyektif dam progresif semata-mata memperjuangkan tanpa mengenal lelah dan melawan semua bentuk penindasan atas ketidakadilan di muka bumi adalah manifestasi kita untuk mencapai dan mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wata’ala.
Billahittaufuq wal hidayah

Minggu, 22 Maret 2009

Program-Program Usaha Mandiri dan Sosial Paguyuban KenduriHani;


1.Koperasi KenduriHani.

Koperasi ini, pada awalnya mendapatkan modal dari penyisihan pendapatan anggota dari program kolekte setiap acara pertemuan kenduri hani. Mekanisme yang ada, setiap keluarga dimintai iuran minimal untuk menjadi “uang meja” tuan rumah, sebagian uang yang terkumpul diberikan kepada tuan rumah untuk membantu biaya makan dan minum selama acara berlangsung dan sisanya di kumpulkan kepada Bendahara Paguyuban KenduriHani.

2.Retail kebutuhan pokok rumah tangga.

Program usaha ini merupakan ide lama dari para anggota yang baru terlaksana dan dipegang oleh saudara Imam Riyadi untuk menjalankan usahanya. Mekanisme yang dijalankan adalah, para anggota paguyuban sepakat untuk melakukan transaksi pembelian kebutuhan pokok rumah tangga kepada agen kendurihani yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah saudara Imam Riyadi, sedangkan modal untuk menjalankan usaha retail ini, back up penuh oleh koperasi kendurihani.

3.Beasiswa Aktivis.

Beasiswa ini diberikan kepada para aktivis mahasiswa yang mengalami permasalahan keuangan untuk menjalankan studinya dikampus. Adapun syarat utama dan mutlak harus dipenuhi oleh para penerima Beasiswa ini adalah para AKTIVIS KAMPUS yang benar-benar punya NIAT-an untuk MENYELESAIKAN STUDI-nya. Untuk lebih jelasnya, bisa dihubungi Sekretariat KenduriHani atau Pengurus Cabang HMI MPO Semarang.

4.Pengembangan Mental Spiritual.

Dengan semakin berkembangnya modernisasi, dan tuntutan jaman yang serba materi, membenarkan tesis yang dikemukakan oleh Karl Marx, Manusia akan teralienasi dengan pola peradaban KAPITALISTIK. Oleh karenanya, untuk membantah tesis tersebut, dan menyeimbangkan kehidupan manusia, paguyuban kendurihani mengadakan acara rutin “WIRID DAN DOA BERSAMA” sebelum forum dimulai. Acara ini, biasanya dipimpin oleh kyai kharismatik dari aliran mana saja, karena kita sepakat bahwa forum ini adalah manifestasi dari firman Tuhan bahwa keberagaman adalah karunia terindah yang tiada tandingnya.

5.Tabungan Simpan Pinjam.

Tabungan dan pinjaman sukarela dengan kompensasi yang dibahas bersama demi kebaikan bersama, tanpa ada perasaan yang saling mendholimi. Tabungan ini adalah salah satu dari pengembangan sayap koperasi kendurihani yang dirintis bersama-sama dengan konsep dari dan untuk umat.

Rabu, 18 Maret 2009

wisma juangku HMI MPO


Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al-Baqarah ayat 164)

Lukni Maulana (Sanggar ILCI)
Termenung di wisma juangku
Aku teringat pesan orang tua
”jadilah orang yang berguna”, katanya
Aku mencoba merangkai mimpi dibalik tidur
Yang belum lama ini terbangun
Mengusik setiap langkah hidupku
”engkau adalah pemimpin, maka jadilah pemimpin”, katanya


Termenung dalam sepi juangku
Aku gapai langit nan jauh
”di sini tidak ada apa-apa”, ungkapnya
Aku terkesima pada ucapannya
Sampai aku terjatuh di hadapan sang burung
Di patuknya kepalaku sampai darah mengalir
”dasar, kemana akal pikirmu...! Kau adalah generasi ulul albab”, ungkapnya

Generasi ulul albab kehilangan jati diri
Bila menjadi pemimpin meminta jadi budak
Tapi ...bila ada mutiara meminta bagian
Bila ada emas meminta transferkan
Bila ada intan meminta paketkan
Bila ada berlian meminta investasikan

Generasi ulul albab lari dari kebohongan
Mata ini berharap di butakan
Telinga ini harap ditulikan
Mulut ini berharap dibisukan
Akal pikirnya diperjual belikan
Apa lagi hati nuraninya....!

Kemana keadilan yang kau cita-citakan
Di mana kemakmuran yang kau sembunyikan
Di mana kesejahteraan yang kau telantarkan
Mengapa....
Bagaimana....
Kapan....

Apa lagi yang bisa kita harapkan
Bila hukum hanya untuk di langar

Apa lagi yang bisa kita cita-citakan
Bila ijasah hanya hadir dipasar loak

Kami menunjuk wisma perjuangan
Sebuah tempat berlabuh dan berkunjung bagi orang yang berakal
Serta tempat pensucian diri mencari ridho illahi rabbi
Datanglah kemari dipersinggahan sang khidir
Dialog antara orang kenthir dan orang berfikir



Semarang, 04/03/09 (12.07 WIB)

Sadar dalam ketidaksadaran…


Umi Latifah (HMI FPBS IKIP PGRI Semarang)
Beberapa malam yang tidak pernah mengenal apa arti dari kesadaran membuatku sadar akan tujuan hidupku. Aku harus berada di jalan yang mana? Jalan berliku tapi rata dan datar atau jalan yang lurus tapi rusak dan bergelombang. Menggunakan cara yang bagaimana?. Menghitung hari atau memanfaatkan hari.
Mendengarkan atau didengarkan
Mencintai atau dicintai. Menjadi orang yang duduk diam dan termenung atau pasif…
Atau orang yang selalu jalan ke sana kemari atau aktif. Menjadi orang yang selalu tersenyum tapi menyimpan dendam atau orang yang selalu cuek tapi tidak pernah mengenal apa itu dendam. Orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang berguna atau hanya menjadi orang yang duduk di depan komputer hanya untuk melihat-lihat hal yang tidak begitu berarti. Berpikir ke depan atau hanya berpikir untuk hari ini. Menikmati hidup di masa muda atau menikmati hidup di masa tua. Mencintai satu pria dan hanya memikirkannya atau mencintai satu pria tapi memikirkan banyak pria. Sekarang aku sudah sadar dan mengerti apa yang dikatakan hidup ini. Mengenal banyak karakter manusia memang belum lah cukup untuk menjadi bahan pembelajaran bagiku. Tapi bagiku, harus sampai kapan aku berada dalam karakteristik orang lain. Tenggelam dalam begitu banyak problem manusia yang kualami. Karena, setiap kali aku mempelajari orang lain seolah-olah aku menjadi orang tersebut. Ironis memang, tapi itu lah hidupku. Hidup yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Banyak yang bilang kalau aku membingungkan. Benar, Karena aku sebelumnya juga bingung melihat diriku. Diam sesaat untuk berpikir dan menahan nafas. Dan mulai bernafas dengan semangat yang baru…


Take actions!
Miracles will happen…

Jumat, 06 Maret 2009

Kepada Yang Kami Hormati : Seluruh Kader HMI

Kepada Yang Kami Hormati :
Seluruh Kader HMI
Di
TEMPAT


Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada sang Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kemudian.

Merujuk hasil Konferensi HMI Cabang Semarang ke-XLIX dengan mempertimbangkan konsekuensi regenerasi perkaderan dan estafet perjuangan di HMI Cabang Semarang. Maka demi sinergitas HMI kedepan kami memohon kehadiran saudara-saudara dalam acara pelantikan Pengurus HMI Cabang semarang periode 1430-1431 H/ 2009-2010 M.

Cara kami akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2009

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula IKIP PGRI Semarang Jl. Lontar No. 1



Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi kerjasamanya yang diberikan kami sampaikan terimakasih, Jazakumullah Khoiron Katsiron.

Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.


Semarang, 05 Rabi’ul Awal 1430 H
02 Maret 2009 M

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG SEMARANG
FORMATURIAT



AGUS THOHIR

MIDE FORMATUR FORMATUR
LUKNI MAULANA
HARYANTI
AHMAD KUNAIFI
TASROPI

STRUKTUR PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG SEMARANG

STRUKTUR PENGURUS

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG SEMARANG

PERIODE 1430-1431 H/ 2009- 2010 M


Ketua Umum : Agus Thohir

Ketua Bidang Jaringan dan Kajian Strategis : Sindi Setiadi

Ketua Bidang Budaya Intelektual dan Pengembangan Wacana : Afidah

Ketua Bidang Pembinaan Komisariat dan Pengembangan Organisasi : Miftahul Huda


Sekretaris Umum : Siti Chotimah

Bendahara Umum : Ninik Ambarwati


Staff-Staff

Bidang Jaringan dan Kajian Strategis : Muhammad Subhi

Sofani Nur Hanifah

Abdul Rochim

Sigit Dwi Saputro


Bidang Budaya Intelektual dan Pengembangan Wacana : Sugiharti

Muhadz Ali Jidzar

Bambang Herri Purwanto

Indah Muyaro’ah


Bidang Pembinaan Komisariat dan Pengembangan Organisasi : Bambang Nur Sobikin

Mugi Sri Handayani

Istifaiyah

Arum Kurniawati Lestari


Sekretaris : Diana Sukasari

Bendahara : Umi Latifah













Minggu, 01 Maret 2009

Data-data kebangkrutan Indonesia


Sumber. www.wawasan.com

Lukman Wibowo:
dosen dan peneliti di
AKP Widya Buana
KITA telah meninggalkan tahun 2008 dan memasuki tahun 2009. Selama tahun 2008 banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah. Selama itu pula, masyarakat harap-harap cemas menanti gebrakan perubahan yang lebih produktif ketimbang tahuntahun sebelumnya. Sayangnya, kita tetap saja kecewa dengan hasil kerja dari para penyelenggara negara.

Memang harus diakui ada beberapa kemajuan yang telah diperoleh, namun masalah-masalah klasik di sejumlah sektoral masih menguak keprihatinan yang mendalam. Kita dapat merefleksikan berbagai persoalan kenegaraan yang bakal kita hadapi ulang di tahun ini; bahkan tantangannya kian berat.

Kerawanan pangan
Indonesia masih menghadapi krisis pangan. Krisis, dalam arti terus meningkatnya ketergantungan pada impor. Hal ini ditandai dengan suplai dan harga sembako yang kian mahal. Akibatnya, prahara rawan pangan merebak di berbagai daerah.

Besarnya poin krisis memiliki korelasi dengan banyaknya penduduk yang mengalami kerawanan pangan. Tahun lalu, jumlah penduduk miskin sebesar 16,6% dari 217 juta penduduk (data BPS). Jika mengggunakan standar Bank Dunia, orang miskin di Indonesia berjumlah 110 juta jiwa (50%).

Pertanian tidak menyejahterakan petani. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan sektor pertanian dari 4,1 % pada 2004 menjadi 3,0 % pada awal 2008. Pangsa PDB pertanian menurun dari 15,5% pada 2004 menjadi 13% pada tahun 2008.

Indonesia telah kehilangan swasembada pangan. Pada tahun lalu produksi gabah kering turun 1,2 juta ton jika dibandingkan pada 2007. Sekarang, tiap tahunnya Indonesia tidak kurang mengimpor beras sejumlah 2 juta ton.

Menurut Angka Impor Pangan versi Prof Rokhmin Dahuri, Indonesia adalah pengimpor beras terbesar (2,5 juta ton/thn) dan pengimpor gula terbesar kedua di dunia (2,0 juta ton/thn). Selain itu, kita juga mengimpor kedelai (1,2 juta ton), jagung (1,3 juta ton), dan sapi (550.000 ekor) pada tahun kemarin (sumber: Muchtar Effendi Harahap, 2 Des 2008).

South Centre memperkirakan bahwa 90% perdagangan pangan dunia dikontrol 5 perusahaan transnational coorporation (TNCs); 75% perdagangan serealia dikuasai 2 TNCs; 3 TNCs menguasai 85% perdagangan teh; 5 TNCs menguasai 70% produksi tembakau; 7 TNCs menguasai 83% produksi gula; dan 4 TNCs menguasai 2/3 pasar pestisida, serta 100% pasar global bibit transgenik. TNCs bisa mengontrol harga input, membentuk harga kartel, mendepak perusahaan lokal, dan membeli komoditas petani dengan harga super murah.

Sesuai data Departemen Perdagangan RI, harga kebutuhan pokok, terutama di masa Pemerintah SBY dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang relatif tinggi.

Sumberdaya alam dan kehutanan
Kekuatan asing dan elemen-elemen pemerintah telah berkonspirasi dengan Bank Internasional, menjarah kekayaan alam yang menyebabkan Environmental Crime, Mineral Crime, dan Tax Crime. Sistem Kontrak Karya dengan pihak asing telah merugikan Indonesia.

Menurut BP Migas, produksi minyak bumi Indonesia mengalami penurunan hingga 16%. Mulai 2006 penurunan produksi ini mencapai 30.000 barel/hari.

Indonesia mengekspor minyak mentah namun mengimpornya kembali dengan harga 0,38 - 3,95 USD/barel lebih mahal. Impor minyak mentah sebenarnya tak perlu dilakukan seandainya ekspor tak dilakukan. Produksi minyak KPS bisa dibeli pemerintah dan dapat diolah di kilang dalam negeri. Negara dirugikan 3 - 4 triliun rupiah/tahun.

Perimbangan Perdagangan Minyak Mentah (Crude Oil) dan Produksi Minyak (Oil Product) makin minus khususnya sejak 2003. Data Trade Balance of Oil and Oil Product menunjukkan Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak, melain sudah menjadi pengimpor minyak.

Dominasi koorporasi internasional dalam eksplorasi migas sudah memiskinkan bangsa kita. 85% produksi migas dikuasai kontraktor asing, utamanya Chevron-eks Caltex, termasuk Unocal, CNOOC, Exxon Mobil, BP, dan Vico. Kontraktor nasional (termasuk Pertamina) cuma memproduksi 15%.

Produksi migas lebih ditujukan untuk ekspor. Lebih 58% produksi gas diekspor. Defisit gas di dalam negeri mencapai 2.036,64 MMSCFD. Lebih dari 40% produksi minyak mentah masih diekspor, padahal kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,4 juta barel/hari sudah melebihi kapasitas produk yang hanya 1 juta/hari.

Makin melemahnya posisi tawar (bargaining power) pemerintah terhadap kontraktor migas bisa dilihat dari indikasi ini: 1) Pemberlakuan DMO Holiday: kontraktor tidak wajib menjual minyak ke dalam negeri untuk jangka waktu tertentu. 2) Perubahan DMO fee: pemerintah harus membeli minyak yang di DMO-kan dengan harga pasar. 3) Perubahan batas atas cost recovery dari 40%- 60% menjadi 100% dan bahkan 120% untuk lapangan marginal. 4) Split bagi hasil 0% bagi pemerintah, 100% kontraktor (kasus Natuna D Alpha). 5) Disepakatinya kontrak ekspor gas/LNG dengan harga 3-4 USD/MMBTU, padahal harga pasar sudah mencapai 9 USD/MMBTU.

Sub-sektor Minerba didominasi perusahaan asing. Penerimaan negara dari Minerba relatif tidak signifikan, rata-rata 3% dari total penerimaan negara. Lebih kecil dibandingkan penerimaan dari devisa (remittance) TKI yang mencapai 30 triliun rupiah. Devisa dari Minerba hanya 20,9 triliun rupiah (Data: DESDM).

PT Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara menguasai 100% produksi konsentrat tembaga di Indonesia. Dua perusahaan ini menguasai lebih 86% produksi emas dan perak. Royalti emas dan perak hanya 1% dari gross revenue, sedang royalti tembaga cuma 3,5%.

Lebih dari 67% produksi batubara dihasilkan oleh kontraktor batubara asing, seperti Arutmin, Adaro, Kaltim Prima Coal, dan Kideco. Lebih 95% produksi beragam mineral diekspor. Lebih 70% produksi batubara juga diekspor.

Untuk minyak sawit mentah (CPO), pemerintah lebih melayani permintaan luar negeri ketimbang kepentingan dalam negeri. Tahun lalu, 53% CPO diekspor ke Eropa. Akibatnya, minyak goreng langka dan harga di dalam negeri melonjak. Kerugian akibat salah urus dalam pengelolaan SDA seperti pertanian, kehutanan dan kelautan sebesar 30 triliun rupiah/tahun.

Hasil Indonesia mengekspor ikan tangkap hanya 2 miliyar USD/tahun, sedangkan Thailand sebesar 11 miliyar USD. Padahal Thailand memiliki garis pantai hanya 2.400 km, sedangkan garis pantai Indonesia sepanjang 81.000 km. Sementara kerugian akibat pencurian ikan sebesar 4 miliyar USD/tahun.

Kerusakan hutan terus melaju dengan mengorbankan rakyat. Menurut Departemen Kehutanan (per 20/8/2006), Indonesia memiliki hutan seluas 120,35 juta ha (62,6% dari luas daratan) yang memiliki kekayaan mega biodiversity ketiga setelah Brazil dan Kongo. Namun, laju kerusakannya termasuk dalam deforestasi tercepat. Setiap jam, kawasan hutan lenyap seluas 300 lapangan sepak bola. 2 tahun lalu, laju kerusakan hutan Indonesia sudah mencapai 2,72 juta ha. Maraknya illegal logging mengakibatkan negara rugi 40 triliyun rupiah/tahun.

Bersamaan kerusakan hutan, persoalan konversi lahan terus meningkat. Khususnya di kawasan ekologis genting atau kawasan pesisir yang terkena abrasi tinggi dan terumbu karang mengalamai kehancuran hebat. Sisa terumbu karang yang baik kini tinggal 6%.

Pertambangan yang merusak masih saja bebas mencemari sungai, laut dan udara. Semburan Lapindo sebagai drama perusakan terbesar sepanjang abad juga kurang mampu diatasi Pemerintah SBY-JK. Lingkungan hidup selama 3 tahun tak pernah memegang posisi kunci.

Pengurasan SDA telah mendatangkan bencana bagi masyarakat di sekitar daerah yang dieksploitasi, karena dampak lingkungan dan menciutnya lahan pertanian. Akibatnya kini terdapat perbedaan sangat kontras dalam penguasaan lahan. Petani hanya menguasai lahan 0,4-1,3 ha untuk budidaya, sedangkan 1 perusahaan perkebunan menguasai rata-rata 1.780 ha dan 10 group penguasa HPH menguasai 24 juta ha dari 51 juta ha hutan produksi.

Sebanyak 85% bencana alam yang dilaporkan Bakornas PB disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan akibat pengurasan SDA. Sementara hak masyarakat atas pengelolaan SDA tak pernah jelas dan tak pernah diatur.

Ancaman kekurangan air akan dihadapi jutaan penduduk di Pulau Jawa, yang jumlahnya 65% total penduduk di Indonesia. Cadangan air di Jawa hanya 4% dari total cadangan stok nasional akibat tangkapan air selalu dihancurkan. Lima tahun belakangan ini banjir di Pulau Jawa meningkat 3 kali lipat.

Misalnya saja, kondisi Bengawan Solo belakangan ini makin memrihatinkan. Hutan di Daerah Aliran Sungai yang memasok air ke Bengawan Solo hanya tinggal 1%.

Pemerintah sekarang tidak memberikan anggaran signifikan untuk bencana alam karena 70% anggaran justru habis untuk aparat pemerintahan. Sumber daya alam kita, kini telah berubah, dari berkah menjadi petaka.

Industri dan perdagangan
Keberadaan pasar tradisional belakangan ini makin tergilas oleh maraknya supermarket. Di Jakarta, misalnya, sekitar 80% pedagang tradisional saat ini tak mampu tumbuh, karena kalah bersaing dengan pasar modern. Bahkan, beberapa pasar regional dan wilayah saat ini dikuasai produk impor.

Menurut Bank Dunia, tiada supermarket di manapun di dunia yang begitu bergantung pada produk impor seperti di Indonesia. Sekitar 60% sayur mayur dan buah yang dijual berasal dari impor. Angka ini 2-3 kali lebih besar dari produk impor di supermarket di Thailand, Meksiko, dan Cina.

Ketergantungan industri pengolahan pada bahan baku impor demikian besar. Industri keramik, misalnya mengimpor tanah liat hingga pelapis. Lebih dari 90% kapas untuk industri tekstil juga diimpor. Ketergantungan impor pun terjadi pada besi, plastik, produk turunan minyak bumi, dan permesinan. Industri makanan olahan juga masih bergantung pada impor. Untuk komoditas yang melimpah di negeri ini, seperti kayu dan rotan, industri pengolahannya masih meneriakkan kelangkaan bahan baku. Sebaliknya, industri kayu - rotan di Cina dan Vietnam yang tak memiliki sumber bahan baku justru maju pesat.

Media massa dan telekomunikasi
Menurut MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia), kepemilikan televisi swasta mengarah pada monopoli kepemilikan. Adanya pelanggaran UU No 32/2002: dimana suatu badan hukum paling banyak hanya memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran televisi yang ada di dua provinsi berbeda.

MPPI menunjukkan, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) adalah badan hukum bukan penyelenggara usaha di bidang penyiaran telah memiliki dan menguasai 3 Lembaga Penyiaran Swasta sekaligus, yaitu 99,99% pada RCTI, 75% pada TPI dan 99,99% pada Global TV.

Kondisi ini jelas tidak sehat, membuat masyarakat tak punya banyak pilihan dan juga dapat membodohi masyarakat karena informasi yang diterima akan relatif seragam dan cenderung tidak mendidik. Bahkan, televisi sudah dipakai untuk kepentingan tertentu pada Pemilu 2009. Saat ini ada sejumlah pemilik televisi yang memakai medianya untuk membela diri ketika terkena persoalan. Lembaga penyiaran seharusnya sesuai dengan asas diversity of ownership dan asas diversity of content.

Korporasi asing telah memonopoli usaha telekomunikasi. Salah satu fakta yakni Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menetapkan Temasek Holdings (milik Singapura) telah melanggar UU NO 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, karena memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi: yaitu PT Telekomsel dan Indosat Temasek, lewat Singtel dan ST Telemedia, menguasai 35% saham Telekomsel dan 41,94% saham Indosat.

Infrastruktur, maritim, dan pertahanan
Menurut ECONIT"s Economic Outlook 2008, setelah 3 tahun Pemerintah SBY hanya terbangun 48 km (3.7%) dari target 1.300 km atau 260 km/tahun (2005-2009). Hasil dari dua kali Infrastructure Summit, tentang percepatan pembangunan infrastruktur lebih merupakan respon birokratik ketimbang upaya konkrit menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur.

Seluruh pelabuhan dan kapal Indonesia dinilai tidak aman sehingga terancam "diboikot asing" (Peringatan US Coast Guard). Hal ini disebabkan adanya penilaian bahwa masih banyak perusahaan pelayaran dan pelabuhan di Indonesia yang belum melakukan kode keamanan maritim ISPS CODE. Dalam perhitungan volume lalu lintas barang, resiko ini menjadi hambatan bagi ekspor dan impor sebesar 400 juta ton/thn.

Dalam bingkai kemandirian bangsa, bidang pertahanan dan keamanan Indonesia terlihat masih dalam posisi sebagai objek. Misalnya, dalam kasus DCA (Defence Cooperation Agreement) dengan Singapura; penyelesaian hukum pelanggaran HAM oleh prajurit TNI; serta alat persenjataan.

Singapura berani melakukan perluasan wilayah dengan menimbun pasir yang diambil dari wilayah Indonesia. Perbatasan Indonesia-Malaysia di sepanjang Kalimantan makin lama makin merugikan kita. Sebagian kawasan perkebunan di Sabah dan Serawak sudah menjorok 7 km ke dalam wilayah Indonesia, dijadikan kawasan Malaysia.

Ketergantungan Indonesia sangat tinggi terhadap impor persenjataan militer. Ketergantungan ini, terutama pada AS (34%), Prancis (12%), Jerman (12%), Rusia (10%) dan Inggris (9%). Industri strategis domestik hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 5%. Menurut INFID, negaranegara NATO mendominasi sebagai sumber pengadaan Alutsista TNI. Indonesia telah menjadi bagian aliansi strategis NATO.

Indonesia termasuk negara paling rendah alokasi anggaran belanja pertahanan dari persentase PDB. Hanya sekitar 0,76-0,88% dari PDB. Padahal secara normatif tingkat ideal 5%; tingkat wajar 3%; tingkat minimal 2% dari PDB. Anggaran pertahanan Indonesia adalah yang terkecil di antara negara tetangga.

Politik luar negeri, politik hukum, dan korupsi
Masalah nasib TKI, kita hanya mampu defensif, bukan proaktif melobi-terutama otoritas negara Malaysia dan negara lain di mana TKI bekerja-untuk melindungi WNI di luar negeri, sembari mendesakan penyelesaian hukum terhadap WNA, agar bisa diadili di negaranya.

Pemerintah terlalu lemah saat berhadapan dengan IMF, atau bankbank internasional dan negara-negara investor yang menyebabkan sebagian besar sumber daya kita telah dikuasai pihak asing.

Indonesia tidak mampu mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, misalnya kasus dukungan terhadap Resolusi PBB tentang urusan negara lain. Posisi Indonesia masih berdiri sebagai follower dibandingkan sebagai negara yang bediri equal apalagi point maker.

Sekalipun tidak semua, terdapat peraturan perundang-undangan (UU, PP, juga Perda) terbit dalam pengaruh kepentingan kelompok usaha bisnis/kapital, atau uang pinjaman lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, bukan memihak negara dan rakyat. Indikasi keberpihakan bukan untuk rakyat kebanyakan, antara lain pada: UU Migas, UU Privatisasi Air, UU Privatisasi BUMN, UU Penanaman Modal, atau UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil di wilayah Indonesia.

PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan, ditandatangani Presiden SBY 4 Februari 2008. Menurut Siti Maemunah (dari JATAM), yang paling bersorak dikeluarkannya PP ini adalah pelaku pertambangan. Ada 14 perusahaan yang mendapat pengecualian meneruskan tambangnya di hutan lindung. Sebagian besar adalah perusahaan tambang asing sekelas Freeport (AS), Rio Tinto (Inggris), Inco (Kanada) dan Newcrest (Australia) (Kompas, 21/02/08).

Untuk konteks korupsi, hasil penelitian ICW melalui 86 media massa menyebutkan, tindak pemberantasan korupsi selama ini gagal menyentuh pejabat berkuasa, khususnya pejabat di tingkat pusat. Uang negara yang dapat dikembalikan baru sedikit. Padahal hasil audit BPK pada petengahan 2007 menemukan 5.717 kasus penyimpangan penggunaan anggaran dengan nilai penyimpangan 8.805 triliun rupiah.

Hasil jajak pendapat tahun ini, 50% responden masih merasakan tidak puas atas upaya pemerintah dalam menangani jenis kasus korupsi, politik dan pelanggaran HAM. Proses hukum seringkali harus tunduk pada arus kepentingan elite dan tersamarkan dalam spekulasi serta kepentingan pemilik kapital.

Pendidikan dan kesehatan
Saat tahun 2008, pemerintah (dalam APBN dan APBD) belum melaksanakan keputusan MK untuk menyediakan anggaran 20% untuk pendidikan.

Pemerintah tampak memaksakan agar tahun 2008 RUU Badan Usaha Pendidikan selesai dibahas di DPR, dan menjadi UU. Menurut banyak pihak, Format BPH tak ubahnya kapitalisasi pendidikan yang kelak membuka jalan bagi pihak asing untuk memegang saham sampai 49% untuk tiap satuan pendidikan.

Lemahnya akses bagi penduduk miskin. 70,85% masyarakat miskin memeroleh akses pendidikan pada jenjang menengah saja, sementara kelompok kaya 94,58%.

Konstitusi dan UU Sisdiknas mengamanatkan wajib belajar 9 tahun. Menurut Komnas Perlindungan Anak, sepanjang 2007 ada 33,9 juta anak dilanggar hak pendidikannya; 11 juta anak berusia 7-8 tahun buta huruf dan sama sekali belum pernah mengecap bangku sekolah, sisanya putus sekolah. Bila diperinci, 4.370.492 anak putus sekolah dasar, 18.296.332 anak putus sekolah menengah pertama. Adapun 11 juta sisanya (lebih dari 30%) anak buta huruf karena tak pernah bersekolah.

Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) menurut Laporan EFA (Education for All), dalam Global Monitoring Report 2008 oleh PBB (UNESCO)-dengan mengompilasi data pendidikan dari 129 negara di dunia-Indonesia berada pada "EDI sedang" bersama 53 negara lain. IPP Indonesia menunjukkan adanya pergeseran posisi dengan Malaysia. Jika pada tahun sebelumnya peringkat Indonesia selalu berada di atas Malaysia, kini telah di bawahnya.

World Bank menilai kondisi kesehatan Indonesia sebagai Unfinished Agenda karena di satu pihak kasus penyakit tidak menular (NCDs) terus meningkat (penyakit jantung 30% penyebab kematian di Indonesia, juga tergolong satu dari 10 angka penderita Diabetes). Penderita gizi buruk semakin bertambah. Kalau 2005 anak balita yang menderita gizi buruk sebanyak 1,8 juta jiwa, pada 2008 menjadi 4 juta jiwa. Lebih memrihatinkan lagi, 3 dari 10 anak balita di 72 kabupaten terkena busung lapar, dan 11 juta dari 31 juta anak usia sekolah kini mengalami anemia gizi.

Angka Kematian Balita (AKB) di Indonesia 30,8/1000, masih merupakan salah satu angka tertinggi di ASEAN. Angka Kematian Ibu (AKI-MMR) sebesar 224/100.000 dan merupakan tertinggi di ASEAN.

Sekitar 94% masyarakat Indonesia terkena penyakit depresi mental, mulai dari tingkat ringan hingga berat, yang berakibat munculnya perilaku amoral, pemalas, ketidakpatuhan hukum, peminta-minta dll.

Menjamurnya Rumah Sakit Swasta milik asing yang berorientasi pada profit dan menempatkan pasien kaya sebagai sasaran utama. Abai terhadap kelompok miskin.

Menurut Badan Narkotika Nasional, tiap hari di Indonesia ada 40 orang yang meninggal karena narkoba. Ada 3,6 juta pecandu narkoba di Indonesia, separoh dari jumlah itu tinggal di Jakarta. Hasil Survei BSN menunjukkan 32% dari total 3,2 juta pengguna narkoba dan obat terlarang secara nasional adalah pelajar dan mahasiswa (1.037.682 orang). Survei yang dilakukan pada 33 provinsi menunjukkan, prevalansi penyalahgunaan narkotik dalam satu tahun terakhir mencapai 5,3%. Artinya, dalam tahun terakhir, di antara 100 pelajar dan mahasiswa, terdapat 5 pemakai narkoba.

Ini adalah sedikit dari data-data dekandensi Indonesia. Semua data yang diajukan adalah sekadar gambaran tentang kondisi kenegaraan serta kebangsaan kita di akhir dan saat menempuh tahun yang baru. Selamat merefleksikan Indonesia; selamat datang tahun baru 2009 yang penuh tantangan. lind

Senin, 23 Februari 2009

MUSYAWARAH KORP PENGADER CABANG (KPC) HMI CABANG SEMARANG

HADIRILAH MUSYAWARAH KORP PENGADER CABANG (KPC) HMI CABANG SEMARANG
Hari/tanggal : Sabtu, 28 Februari 2009
Tempat : Wisma Perjuangan Jl. Lemah Gempal No. 59 Bulu Stalan Bulu Semarang

Training For Trainer KPC HMI Semarang


SEMARANG (22 Februari 2008). Tepat di Wisma Kedamaian dan perjuangan HMI Cabang Semarang di Jl. Lemah Gempal IV Bulu Stalan Semarang , berlangsung acara Training For Trainer dengan tema "Mencetak Pengader Profesional Kreatif Menuju Pengader yang kondusip". Acara tersebut di adakan oleh Korp Pengader Cabang Semarang dalam rangka pembekalan para calon pengader untuk menjadi pengader yang profesional dan membekali mereka dengan berbagai materi pelatihan di HMI. Pada dasarnya acara tersebut terselengara supaya pengader di wilayah HMI Semarang dapat membangun citra diri dan memberikan konsep pelatihan umum di HMI serta mengetahui fungsi multimedia, tegas Tasropi sekaligus sebagai Ketua KPC Semarang.

Kemeriahan nampak pada acara kali ini yang di hadiri para ekstrainer Senior Course dari Wonosobo yang berjumlah 8 orang (Nesfi, Siti, Sugi, retno, Akrom, Rohmad, Gunadi dan Sigit. Sedangkan pelatihan kali ini di pandu oleh tiga orang mereka yaitu Lukni Maulana, Ahmad Khunaifi dan Muhammad Zaid.

Acara semacam ini sangat penting bagi para calon pengader untuk membekali diri supaya menjadi pengader profesional. Dengan pelatihan ini kita akan mendapatkan paradigma baru dan mampu menyajikan konsep pelatihan yang menarik serta dapat memberikan nilai-nilai ke-HMIan untuk para kader, tegas Akrom salah satu pesert Trining For Trainer.
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com